Daerah Operasi dan Divisi Regional Kereta Api Indonesia

Kereta Api Indonesia (KAI) dibagi menjadi satu wilayah usaha dan empat divisi regional (Divre). Satu wilayah usaha ini berlokasi di Jawa dan Sulawesi (Wilayah Usaha Jawa) dengan dibagi menjadi sembilan daerah operasi (Daop/Daops). Selain pembagian tersebut, KAI juga memiliki satu divisi terpisah bernama Divisi LRT Jabodebek; sebelumnya, KAI juga memiliki satu divisi di Jawa, Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek, yang kelak dipisahkan menjadi PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), kini bernama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter, serta sebuah dinas penunjang bernama Dinas Pelayaran.

Peta jalur kereta api Jawa, dibagi berdasarkan daerah operasi.

Peta jalur kereta api Sumatra, dibagi berdasarkan divisi regional.

Semua daerah operasi dan divisi regional KAI dibina oleh Balai Teknik Perkeretaapian, lembaga teknis yang dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Sejarah

Pembagian di Jawa

Pada saat awal berdirinya, Staatsspoorwegen (SS) membagi wilayah kerjanya menjadi dua, yaitu Westerlijnen (lintas barat) dan Oosterlijnen (lintas timur). Divisi Oosterlijnen melayani jalur kereta api yang berlokasi di sebelah timur jalur kereta api Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) lintas Samarang–Vorstenlanden ke arah timur, sedangkan Westerlijnen di sebelah barat jalur NIS tersebut, kecuali lintas Batavia–Buitenzorg. Per 1884, panjang jalur kereta api SS telah mencapai 575,212 km, dengan perincian Westerlijnen 433,998 km dan Oosterlijnen 141,214 km.^[1]

Pada tahun 1888, Eksploitasi Oosterlijnen dipecah menjadi 4 afdeeling, dan Westerlijnen belum dipecah. Keempat afdeeling berada di bawah Kepala Eksploitasi Oosterlijnen yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda (Department van Burgerlijke Openbare Werken, BOW). Tahun 1906, seluruh kepala eksploitasi Jawa berada di bawah Hoofdinspecteur (Kepala Jawatan) yang bertanggung jawab kepada Direktur BOW. Pada tahun 1917, SS membentuk 7 inspeksi ditambah Divisi Trem dan Bus di Jawa.^[2]

Pada saat Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) dibentuk, pada 2 Januari 1946 dilakukan pembagian eksploitasi menjadi tiga untuk Jawa: Eksploitasi Jawa Barat (EBt), Jawa Tengah (ETh), dan Jawa Timur (ETr).^[3] Di bawah eksploitasi Jawa, terdapat 11 inspeksi dengan kedudukannya masing-masing:

1. Jakarta
2. Bandung
3. Cirebon
4. Purwokerto
5. Semarang I
6. Yogyakarta
7. Semarang II
8. Madiun
9. Surabaya
10. Malang
11. Jember

Pada Juli 1989, PJKA membubarkan tiga eksploitasi tersebut, serta membentuk Wilayah Usaha (Wilu) Jawa yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Di bawah wilayah usaha ini terbagi menjadi sembilan Daop yang kedudukannya masing-masing terletak di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, dan Jember.^[4] Karena tugas Wilu Jawa sering overlap dengan Kantor Pusat Perumka di Bandung, pada tahun 1998, Wilu Jawa resmi dihapus sehingga saat berubah menjadi persero, PT KAI langsung membawahi kesembilan Daop tersebut.^[5]

Pembagian di Sumatra

Setelah DKARI dibentuk, DKARI juga membagi eksploitasi di Sumatra menjadi tiga untuk Sumatra: Eksploitasi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, untuk mengambil alih jalur kereta api Atjeh Tram, DSM, SSS, dan ZSS.^[3] Mengingat pemberitaan mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikirimkan lebih lambat di Sumatra, maka pengambilalihan jalur kereta api dari Rikuyu Sokyoku ke tangan Indonesia lebih lambat daripada di Jawa.^[6]

Di Sumatera Selatan, pengambilalihan jalur kereta api diikuti oleh seluruh pegawai kereta api di sana; dipimpin oleh Sudarmadi, berjalan mulus. Pada 1 Oktober 1945, kantor-kantor eks-ZSS diambil alih oleh pegawai bangsa Indonesia. Adnan Kapau Gani, yang saat itu menjadi Gubernur pertama Sumatera Selatan, mengangkat Sudarmadi sebagai Pimpinan Jawatan Kereta Api Sumatera Selatan, dan Pramono sebagai Kepala Eksploitasi Sumatera Selatan.^[7]

Di Sumatera Barat, pengambilalihan jalur kereta api diikuti oleh Angkatan Moeda Kereta Api Repoeblik Indonesia di bawah pimpinan Sidi Bakarudin. Pengambilalihan perkeretaapian di Sumatera Barat, berjalan mulus. Bakarudin menyampaikan, pengambilalihan itu banyak diikuti pegawai yang berusia muda, dan diangkatlah Marah Badaruddin sebagai Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia Sumatera Barat. Kala itu, Stasiun Bukittinggi beserta kantor-kantor di dekatnya dijadikan sebagai markas Kempeitai. Kepala Stasiun Bukittinggi, yang saat itu dijabat oleh orang Jepang, melarang pengibaran bendera Merah Putih di depan area stasiun. Namun, para pegawai Indonesia bertindak nekat; menyebabkan tarik ulur dan naik turun beberapa kali. Bahkan seorang pegawai Indonesia terpaksa menyimpul mati tali pengerek bendera agar tak bisa diturunkan. Tiba-tiba, orang Jepang memaksa untuk memanjat tiang bendera itu, tetapi ia terjatuh dari tengah tiang.^[8]

Upaya pengambilalihan kereta api di Sumatera Utara lebih lambat daripada Sumatera Selatan maupun Barat; karena jalur-jalurnya sendiri merupakan milik swasta (Deli Spoorweg Maatschappij). Yang pertama, terjadi pada 3 Oktober 1945 di bawah pimpinan Ajit dan Mohammad Irun; dengan mengambil alih peralatan administrasi (stempel tanda tangan keuangan).^[9] DSM diketahui memilih untuk tidak beraliansi dengan Staatsspoorwegen/Vereenigd Spoorwegbedrijf (SS/VS), dan masih eksis beroperasi. Pengambilalihan penuh untuk kedua kalinya, terjadi pada 10 Februari 1958 dengan sebuah upacara kecil terima yang dilakukan oleh Komisaris DSM saat itu, A. Blankert kepada Mr. Masri; dengan memberi nama eksploitasi menjadi Eksploitasi VII dan Ex-DSM.^[10] Setelah masa PNKA, dua eksploitasi DKA kemudian direstrukturisasi menjadi Eksploitasi Sumatera Utara.^[11]

Kata "Eksploitasi" masih dipakai hingga era Perumka, sebelum akhirnya peristilahan tersebut diganti menjadi "Divisi Regional" di awal-awal PT Kereta Api (Persero).^{[butuh rujukan]}

Daftar

Daerah Operasi

Meski saat ini KAI menggunakan angka arab untuk memberi nomor Daerah Operasi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempertahankan penomoran Daerah Operasi menggunakan angka Romawi seperti pada tahun 1990-an hingga 2000-an awal.^[12] Saat ini, terdapat sembilan Daerah Operasi yang mengoperasikan kereta api di Jawa dan Sulawesi. Kesembilan Daerah Operasi tersebut adalah:

Nomor		Kedudukan	Wilayah kerja	Stasiun kereta api utama yang dikelola[a]	Dibina oleh	Gambar kantor
Romawi	Arab barat
I	1	Jakarta	DKI Jakarta Banten Lebak utara Kabupaten dan Kota Serang Kota Cilegon Tangerang bagian selatan Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Jawa Barat Bekasi bagian tengah Kota Bekasi Kota Depok Karawang bagian tengah	Kelompok stasiun Jakarta[a] Jakarta Kota Gambir Pasar Senen Jatinegara Bekasi Cikarang Cikampek Karawang	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta
			Jawa Barat Sebagian tengah dan selatan Bogor Kota Bogor Sebagian barat Sukabumi Kota Sukabumi	Bogor	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung
II	2	Bandung	Jawa Barat Kota Bandung Sebagian selatan Bandung Sebagian utara Bandung Barat Kota Cimahi Sebagian timur Sukabumi Sebagian utara Cianjur Purwakarta Garut Sebagian utara Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Sebagian utara Ciamis Kota Banjar Pangandaran	Kelompok stasiun Kota Bandung Bandung Kiaracondong Banjar Tasikmalaya
III	3	Cirebon	Jawa Barat Kabupaten dan Kota Cirebon Sebagian tengah Indramayu Sebagian tengah Subang Majalengka Jawa Tengah Sebagian utara Brebes	Kelompok stasiun Kota Cirebon Cirebon Cirebon Prujakan Jatibarang
IV	4	Semarang	Jawa Tengah Sebagian utara Tegal Kota Tegal Sebagian utara Pemalang Sebagian utara Pekalongan Kota Pekalongan Sebagian utara Batang Sebagian utara Kendal Kota Semarang Demak Grobogan Blora Semarang Kudus Jepara Pati Rembang	Kelompok stasiun Kota Semarang Semarang Poncol Semarang Tawang Cepu Pekalongan Tegal	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang
V	5	Purwokerto	Jawa Barat Kota Banjar[b] Jawa Tengah Sebagian selatan Brebes Sebagian selatan Tegal Banyumas Cilacap Kebumen bagian tengah Purworejo Banjarnegara Purbalingga Wonosobo	Kebumen Kroya Kutoarjo Maos Purwokerto
VI	6	Yogyakarta	Jawa Tengah Purworejo[c] Klaten Boyolali Kota Surakarta Sukoharjo Wonogiri Sebagian barat Karanganyar Sragen Kabupaten dan Kota Magelang Temanggung Daerah Istimewa Yogyakarta Kulon Progo Bantul Sleman Kota Yogyakarta	Kelompok stasiun Kota Surakarta Solo Balapan Solo Jebres Purwosari Kelompok stasiun Kota Yogyakarta Lempuyangan Yogyakarta
VII	7	Madiun	Jawa Timur Ngawi Sebagian timur laut Magetan Kabupaten dan Kota Madiun Sebagian tengah Nganjuk Jombang Kabupaten dan Kota Kediri Tulungagung Sebagian barat Blitar Kota Blitar Trenggalek Ponorogo	Blitar Jombang Kediri Kertosono Madiun	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya
VIII	8	Surabaya	Jawa Timur Bojonegoro Lamongan Sebagian tengah Gresik Kota Surabaya Sidoarjo Sebagian barat Pasuruan Kabupaten dan Kota Mojokerto Malang bagian utara Kota Malang Blitar bagian timur Pulau Madura	Kelompok stasiun Kota Surabaya Surabaya Kota Surabaya Gubeng Surabaya Pasarturi Wonokromo Bojonegoro Malang Mojokerto
			Sulawesi Selatan Barru Pangkajene dan Kepulauan Maros	Barru Maros Pangkajene Tanete Rilau	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
IX	9	Jember	Jawa Timur Sebagian timur Pasuruan Kota Pasuruan Sebagian utara Probolinggo Kota Probolinggo Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo	Jember Ketapang Probolinggo	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya
Keterangan: Kabupaten/kota yang ditulis miring berarti tidak ada operasi kereta api di wilayah tersebut dan hanya pengusahaan aset oleh daerah operasi. Kelompok stasiun hanya merujuk pada pengelompokkan stasiun utama yang berada di kota besar.

Divisi Regional

Di bawah ini daftar Divisi Regional (Divre) perkeretaapian di Indonesia. Saat ini ada empat Divisi Regional di Sumatra. Penulisan nomor Divisi Regional sama halnya dengan penulisan nomor Daerah Operasi di Jawa. Keempat Divisi Regional tersebut adalah:

No. divre	Kedudukan	Wilayah kerja	Stasiun kereta api utama yang dikelola	Dibina oleh	Gambar
Subdivre I.1	Banda Aceh	Aceh Aceh Besar Aceh Jaya Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Bireuen Pidie Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe	–	Balai Teknik Perkeretaapian Medan (BTP Medan)
I	Medan	Sumatera Utara Mebidangro[d] Kota Medan Kota Binjai Deli Serdang Asahan Batu Bara Labuhanbatu Labuhanbatu Utara Langkat Serdang Bedagai Simalungun Kota Pematangsiantar Kota Tanjungbalai Kota Tebing Tinggi	Stasiun Medan Stasiun Rantau Prapat
II	Padang	Sumatera Barat Palapa Kota Padang Kota Pariaman Padang Pariaman Agam Lima Puluh Kota Sijunjung Tanah Datar Sijunjung Solok Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok	–	Balai Teknik Perkeretaapian Padang (BTP Padang)
III	Palembang	Sumatera Selatan bagian utara Patungraya Agung Kota Palembang (termasuk LRT Sumatera Selatan sebagai operator) Ogan Ilir Empat Lawang Lahat Muara Enim bagian utara Kota Lubuklinggau Kota Prabumulih bagian utara Bengkulu Rejang Lebong	Stasiun Kertapati Stasiun Prabumulih	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang (BTP Palembang)	Foto udara Stasiun Kertapati
IV	Tanjungkarang	Sumatera Selatan bagian selatan Muara Enim bagian selatan Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu Timur Kota Prabumulih bagian selatan Lampung Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Kota Bandar Lampung	Stasiun Tanjungkarang
Keterangan: Kabupaten/kota yang ditulis miring berarti tidak ada operasi kereta api di wilayah tersebut dan hanya pengusahaan aset oleh divisi regional. Kelompok stasiun hanya merujuk pada stasiun utama yang berada di kota utama.

Lihat pula

• Kereta Api Indonesia
• KAI Commuter

Referensi

1. Snethlage 1886, hlm. 83.
2. Reitsma & 1925 62-64.
3. Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka 1965, hlm. 195.
4. Suhadi, R. (Minggu V 1989). "Kereta Api Eksekutif Parahiyangan Beroperasi". Mutiara. Diakses tanggal 2023-11-29. Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
5. Nachrawi 2021, hlm. 105.
6. Tim Telaga Bakti Nusantara & Asosiasi Perkeretaapian Indonesia 1997, hlm. 43-44.
7. Tim Telaga Bakti Nusantara & Asosiasi Perkeretaapian Indonesia 1997, hlm. 48.
8. Tim Telaga Bakti Nusantara & Asosiasi Perkeretaapian Indonesia 1997, hlm. 49.
9. Tim Telaga Bakti Nusantara & Asosiasi Perkeretaapian Indonesia 1997, hlm. 50.
10. Pasaribu, Y. (1982). Sejarah Kereta Api Tempoe Doeloe Di Sumatera Utara. Medan. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
11. Pemprov Sumatera Utara (1976). Sumatera Utara Membangun. 1. Medan. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
12. Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2019, hlm. 42.

Catatan

1. Kecuali stasiun kereta api dikelola oleh KAI Commuter
2. Hanya Stasiun Langen
3. Hanya Stasiun Montelan
4. Kecuali stasiun kereta api dikelola oleh KAI Bandara

Daftar pustaka

• Buku Statistik Bidang Perkeretaapian Tahun 2019 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. 2019.
• Nachrawi, G. (2021). REINVENTING BUMN: Pengelolaan BUMN Dalam Perspektif Pasal 33 UUD NRI 1945. Cendekia Press. ISBN 9786236157121. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
• Reitsma, S.A.; de Hoog, F.H. (1925). Boekoe Peringatan dari Staatsspoor- en Tramwegen di Hindia-Belanda. Diterjemahkan oleh Soemarta, Haria W. Weltevreden: Topografische Inrichting. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
• Snethlage, R.A.I. (1886). Jaarboekje voor spoor- en tramwegen in Nederland en Indië. s'Gravenhage: de Gebroeders van Cleef.
• Tim Telaga Bakti Nusantara; Asosiasi Perkeretaapian Indonesia (1997). Sejarah Perkeretaapian Indonesia. Bandung: Angkasa. ISBN 979665170X. Parameter |vol= yang tidak diketahui mengabaikan (|volume= yang disarankan) (bantuan)

Pranala luar

• Portal Perkeretaapian Indonesia

(Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero)