Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden atau menteri.^[1]

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (Ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) Peraturan perundang-undangan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPNK diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan perubahan beberapa kali:

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
3. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013
8. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015

Daftar lembaga

Logo	Nama LPNK	Singkatan	Kepala	Foto Kepala	Koordinator
	Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI	Imam Gunarto		Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Badan Ekonomi Kreatif	BEKRAF	Teuku Riefky Harsya		Menteri Ekonomi Kreatif
	Badan Gizi Nasional	BGN	Dadan Hindayana		Presiden
	Badan Informasi Geospasial	BIG	Muh Aris Marfai		Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
	Badan Intelijen Negara	BIN	Muhammad Herindra		Presiden
	Badan Karantina Indonesia	Barantin	Sahat Manaor Panggabean		Presiden
	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia[2]	Bakamla	Irvansyah		Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	Badan Kepegawaian Negara	BKN	Haryomo Dwi Putranto (Plt.)		Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	Wihaji		Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
	Badan Penyelenggara Haji	BPH	Mochamad Irfan Yusuf		Menteri Agama
	Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM	Rosan Roeslani		Menteri Investasi dan Hilirisasi
	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	BPLH	Hanif Faisol Nurofiq		Menteri Lingkungan Hidup
	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	BPJPH	Haikal Hassan		Menteri Agama
	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG	Dwikorita Karnawati (Plt.)		Presiden
	Badan Narkotika Nasional	BNN	Marthinus Hukom		Presiden
	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB	Suharyanto		Presiden
	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT	Eddy Hartono		Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	Badan Pangan Nasional	Bapanas	Arief Prasetyo Adi		Presiden
	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI	Abdul Kadir Karding		Menteri Pelindungan Pekerja Migran
	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan[3]	BPKP	Muhammad Yusuf Ateh		Presiden
	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN	Jazi Eko Istiyanto		Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM	Taruna Ikrar		Menteri Kesehatan
	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	Rachmat Pambudy		Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
	Badan Pertanahan Nasional	BPN	Nusron Wahid		Menteri Agraria dan Tata Ruang
	Badan Pusat Statistik	BPS	Amalia Adininggar Widyasanti (Plt.)		Presiden
	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Basarnas	Kusworo		Menteri Perhubungan
	Badan Riset dan Inovasi Nasional	BRIN	Laksana Tri Handoko		Presiden
	Badan Siber dan Sandi Negara	BSSN	Hinsa Siburian		Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	Badan Standardisasi Nasional	BSN	Kukuh S. Achmad		Presiden
	Lembaga Administrasi Negara	LAN	Muhammad Taufiq		Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	Hendrar Prihadi		Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Lemhannas	Ace Hasan Syadzily		Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpusnas	Endang Aminudin Aziz (Plt.)		Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

LPNK yang dibubarkan

Lembaga yang dibubarkan			Tanggal pendirian Dasar pendirian	Tanggal pembubaran Dasar pembubaran	Lembaga pengganti
	Badan Pengelola Industri Strategis	BPIS	28 Agustus 1989 Keppres No. 44/1989	2002	Kementerian BUMN
	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Bappedal	5 Juni 1990 Keppres No. 23/1990	7 Januari 2002 Keppres No. 4/2002	Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (2001–2005)
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	LIPI	8 Maret 1956 UU No. 6/1956	September 2021 Perpres No. 33/2021	Badan Riset dan Inovasi Nasional (2021–sekarang)
	Badan Tenaga Nuklir Nasional	BATAN	5 Desember 1958 PP No.65/1958	September 2021 Perpres No. 33/2021	Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset Inovasi Nasional (2021–sekarang)
	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	LAPAN	27 November 1963 Keppres No. 236/1963	September 2021 Perpres No. 33/2021	Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Badan Riset Inovasi Nasional (2021–sekarang)
	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	23 Agustus 1978 Keppres No. 25/1978	September 2021 Perpres No. 33/2021	Badan Riset dan Inovasi Nasional (2021–sekarang)
	Badan Koordinasi Keamanan Laut	Bakorkamla	29 Desember 2005 Perpres 81/2005	13 Desember 2014 Perpres 178/2014	Badan Keamanan Laut (2014–sekarang)

Lihat pula

• Daftar Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Nonkementerian
• Sejarah Perubahan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia

Referensi

1. Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
2. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-17.
3. https://www.bpkp.go.id/

Pranala luar

• (Indonesia) Lembaga pemerintah nonkementerian di Portal Nasional Indonesia