Remove ads
Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi[3] (lahir 6 September 1973 )[4] adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ketua DPR RI) periode 2024–2029. Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga, setelah Achmad Sjaichu dan I Gusti Gde Subamia, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR secara tetap; dia berusia 46 tahun saat dilantik. Bahkan, Puan juga tercatat sebagai Ketua DPR pertama pasca Reformasi yang berhasil menjabat selama dua periode berturut-turut (2019-2024 dan 2024-2029). Sebelumnya, dia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019, dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator. Bahkan, sebelum ditunjuk menjadi Menko, sosok Puan sebenarnya sempat diisukan akan dicalonkan menjadi Ketua DPR pada periode 2014-2019. Namun, hal tersebut tidak berhasil terwujud akibat kerasnya rivalitas politik yang terjadi kala itu antara Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori oleh PDI-Perjuangan dan partai-partai politik pengusung Jokowi-JK di pilpres 2014 seperti PKB, Nasdem dan Hanura dengan Koalisi Merah Putih yang beranggotakan Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan PPP. Adapun, Puan juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-Perjuangan di DPR pada tahun 2012 hingga 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi VI yang mengawasi BUMN, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta anggota badan kelengkapan dewan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP DPR).[5] Pada periode 2019-2024 dan 2024-2029, Puan berada di Komisi I.
Puan Maharani | |
|---|---|
 Potret resmi
jabatan | |
| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-19 | |
| Mulai menjabat 1 Oktober 2019 | |
| Presiden | Joko Widodo Prabowo Subianto |
| Wakil |
|
| Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia ke-16 | |
| Masa jabatan 27 Oktober 2014 – 1 Oktober 2019 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Ketua Fraksi PDI-P DPR-RI | |
| Masa jabatan 23 Januari 2012 – 27 Oktober 2014 | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
| Mulai menjabat 1 Oktober 2019 | |
| Presiden | Joko Widodo Prabowo Subianto |
| Daerah pemilihan | Jawa Tengah V |
| Masa jabatan 1 Oktober 2009 – 27 Oktober 2014 | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
 | |
| Daerah pemilihan | Jawa Tengah V |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi 6 September 1973 Jakarta, Indonesia[2] |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | PDI-P |
| Suami/istri | Hapsoro Sukmonohadi (m. 1998) |
| Hubungan |
|
| Anak | 2 |
| Orang tua |
|
| Almamater | Universitas Indonesia |
| Profesi | |
| Tanda tangan |  |
  | |
  | |
Sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dia pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 2009. Dia menjabat sebagai ketua fraksi partai dari tahun 2012 hingga terpilih sebagai menteri pada 2014. Dia adalah satu dari delapan perempuan yang terpilih sebagai menteri dan satu-satunya menteri koordinator perempuan. Dia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu 2019.
Puan adalah anak bungsu dan satu-satunya putri mantan presiden dan pemimpin PDI-P saat ini, Megawati Sukarnoputri, serta cucu dari mantan Presiden Sukarno. Ayahnya, Taufiq Kiemas, adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari tahun 2009 hingga kematiannya pada 2013.
Remove ads
Kehidupan awal
Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi lahir pada 6 September 1973. Ibunya adalah mantan presiden dan pemimpin PDI-P saat ini Megawati Soekarnoputri, putri presiden pertama Indonesia Soekarno, menjadikannya cucu dari Soekarno. Ayahnya adalah Taufiq Kiemas, seorang politisi yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari 2009 hingga kematiannya pada 2013.
Pendidikan
Hingga sekolah dasar (SD), Puan menjalani kehidupan yang relatif normal dan lancar, meskipun merupakan cucu dari presiden pertama Soekarno. Hal ini terjadi hingga ia berada di sekolah menengah pertama (SMP), saat ibunya Megawati, menjadi aktif kembali dalam politik Indonesia selama Orde Baru. Ia lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Perguruan Cikini pada tahun 1991, dan ia masuk Universitas Indonesia pada tahun 1991 untuk belajar komunikasi massa. Ia lulus tahun 1997.[6] Pada tanggal 14 Februari 2020, Puan dianugerahkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, proses perolehan gelar ini berjalan selama dua tahun.[7]
Remove ads
Kepresidenan Megawati
Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Puan terlibat dalam politik karena ibunya adalah salah satu pemain utama dalam kancah politik nasional. Selama tiga tahun kepresidenan Megawati, ia sering menemani ibunya dalam kunjungan dinas dalam dan luar negeri, selain melakukan kegiatan sosial sendiri.[8]
Dewan Perwakilan Rakyat
.jpg)
Pada tahun 2008, Megawati memperkenalkan Puan, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDI-P, sebagai penggantinya saat berkampanye untuk pemilihan gubernur Jawa Timur 2008 di Ngawi.[9] Setelah itu, Maharani mencalonkan diri di Pemilu 2009 di dapil Jawa Tengah 5 (meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali) dan memenangkan 242.504 suara - tertinggi kedua dari semua calon anggota parlemen di negara ini.[10] Pada masa jabatan pertamanya, ia menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P sejak 2012, menggantikan Tjahjo Kumolo (yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri).[11] Ia ditugaskan di komisi VI DPR, meliputi investasi dan UKM.[10] Selama periode ini, dia menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2013.[12]
Pemilihan Presiden 2014
Kemudian, dia sempat diajukan sebagai calon presiden PDI-P untuk pemilihan umum 2014 dan sebagai calon wakil presiden untuk Joko Widodo (populer dikenal sebagai Jokowi). Dalam pemilihan umum legislatif, ia memenangkan 326.927 suara, sekali lagi mencetak suara terbanyak kedua secara nasional.[10][13]
Menteri Koordinator
Menyusul kemenangan Jokowi atas Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden langsung, ia diangkat menjadi menteri kabinet di tengah kritik atas pengalamannya dan pengaruh politik ibunya.[10] Penggantinya di parlemen, Alfia Reziani, baru dilantik pada tahun 2016.[14] Dia mengklaim sukses selama masa jabatannya, merujuk pada IPM yang meningkat di samping kemiskinan yang lebih rendah dan statistik rasio Gini.[15] Dia adalah satu-satunya menteri koordinator yang selamat dari dua perombakan kabinet pada masa jabatan pertama Jokowi, mendorong media untuk menggambarkannya sebagai "tak tersentuh".[16][17]
Situs web revolusi mental
Pada 24 Agustus 2016, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan meluncurkan situs web, revolusimental.go.id, untuk mempromosikan seruan Presiden Joko Widodo untuk "revolusi mental" di Indonesia.[18] Kementerian telah menerima dana anggaran sebesar Rp149 miliar pada tahun 2015, yang mengakibatkan kritik ketika situs revolusi mental "down" dua hari setelah diluncurkan.[19][20] Pejabat mengklaim situs tersebut telah diretas dan "hanya" menelan biaya Rp200 juta.[21] Laporan mencatat bahwa beberapa kode skrip situs telah diambil dari barackobama.com, sebuah situs yang dioperasikan oleh pendukung Barack Obama. Situs asli juga dibangun di atas tema dari platform situs web sumber terbuka WordPress dan di-host di server bersama.[22] Situs web tersebut kemudian dikembangkan kembali, tetapi dikritik karena "berbiaya berat, konten ringan".[23] Puan membela situs tersebut, dengan mengatakan: “Saya sangat ingin semua orang berpartisipasi dalam program ini dengan mengikuti kegiatan serta memberikan pendapat atau kritik mereka kepada kami.”[24]
Skandal korupsi
Pada 22 Maret 2018, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, saat diadili karena korupsi, bersaksi Puan menerima suap sebesar $500.000 dari pengusaha Made Oka Masagung sehubungan dengan program kartu identitas elektronik ketika dia menjadi anggota legislatif, menjabat sebagai ketua Fraksi PDIP di DPR.[25] Puan mengaku mengenal Made Oka tetapi membantah membahas kasus e-KTP dengannya.[26] Made Oka, yang dipenjara selama 10 tahun karena perannya dalam skandal suap e-KTP, membantah memberikan uang kepada legislator, mengatakan dia tidak ingat pertemuan dengan mereka.[27][28] Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa kebenaran tuduhan terhadap Puan.[29] Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kesaksian Setya "hanya omongan" dan Puan tidak akan dimintai keterangan jika tidak ditemukan bukti.[30]
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Menyusul Pemilu April 2019 Indonesia, di mana hasil sementara menunjukkan PDIP memperoleh suara terbanyak, Puan disebut-sebut menjadi Ketua DPR periode 2019–2024,[31] menjadi ketua wanita pertama di dewan.[32] Dia juga telah mengindikasikan bahwa dia mungkin mencalonkan diri kepresidenan pada tahun 2024.[33] Secara individual, dia memperoleh 404.034 suara untuk tiketnya ke dewan, terbanyak dari kandidat legislatif mana pun di negara ini.[34] Ia diangkat sebagai Ketua pada 1 Oktober 2019, menjadi wanita pertama yang memegang posisi tersebut.[35]
Remove ads
Puan menikah dengan pengusaha Hapsoro 'Happy' Sukmonohadi dan mereka memiliki dua anak.[36] Menurut laporan media, Puan dan Happy menikah satu bulan sebelum masa reformasi yang diawali dengan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998.[37] Saat itu, ibunda Puan, Megawati, adalah tokoh oposisi terkemuka di negara itu dalam rezim yang tidak mentoleransi oposisi kritis.[38] Puan mengaku kesulitan menemukan tempat untuk pernikahan karena banyak pengelola gedung membatalkan pemesanannya. Pernikahan itu akhirnya digelar di rumah Megawati di Kebagusan di Jakarta Selatan. Puan mengatakan tidak ada pejabat negara yang hadir.[39]
Remove ads
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
Remove ads