Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Ketua DPR RI adalah salah satu dari lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Berdasarkan Pasal 86 UU Nomor 17 Tahun 2014, pimpinan DPR bertugas untuk:^[1]

1. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
2. menyusun rencana kerja pimpinan;
3. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
4. menjadi juru bicara DPR;
5. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
6. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
7. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
8. mewakili DPR di pengadilan;
9. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
11. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Lambang
Petahana Puan Maharani sejak 1 Oktober 2019
Masa jabatan	5 tahun
Dibentuk	1949; 75 tahun lalu (1949)
Pejabat pertama	Sartono
Situs web	www.dpr.go.id

Setelah pemilu tahun 1971 dan terbentuk lembaga kenegaraan MPR/DPR, mulai dikenal seorang ketua dan beberapa wakil ketua MPR/DPR. Jadi, ketua MPR juga merangkap sebagai ketua DPR. Tetapi, semenjak pemilu 1999, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan. Jadi sejak 1999, MPR dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, serta DPR juga dipimpin oleh seorang ketua dengan beberapa wakil ketua.

Daftar Ketua

No	Foto		Nama (Lahir-Wafat)	Dari	Sampai	Periode	Partai Politik	Keterangan
1			Sartono (1900–1968)	22 Februari 1950	16 Agustus 1950	1	PNI	[catatan 1] [2][3][4]
				16 Agustus 1950	26 Maret 1956	2
				26 Maret 1956	22 Juli 1959	3
2			Zainul Arifin (1909–1963)	26 Juni 1960	13 Januari 1963	4	NU	[catatan 2] [5][6][7]
3			Arudji Kartawinata (1905–1970)	13 Januari 1963	24 Februari 1966		PSII	[2][8][9]
4			I Gusti Gde Subamia (1921–1986)	24 Februari 1966	2 Mei 1966	5	PNI
—			Achmad Sjaichu (1923–1995)	2 Mei 1966	17 Mei 1966		NU
			Mursalin Daeng Mamangung (1922–2006)				ABRI–Angkatan Laut
			Syarief Thayeb (1920–1989)				ABRI–Angkatan Darat
5			Achmad Sjaichu (1923–1995)	17 Mei 1966	28 Oktober 1971	6	NU	[10][11][12]
6			Idham Chalid (1921–2010)	28 Oktober 1971	30 September 1977	7	NU	[catatan 3] [13][14][15]
7			Adam Malik (1917–1984)	1 Oktober 1977	23 Maret 1978	8	Golkar	[6][16][17]
8			Daryatmo (1925–1992)	23 Maret 1978	30 September 1982		Golkar	[18][19][20]
9			Amir Machmud (1923–1995)	1 Oktober 1982	30 September 1987	9	Golkar	[21][22]
10			Kharis Suhud (1925–2012)	1 Oktober 1987	30 September 1992	10	Golkar
11			Wahono (1925–2004)	1 Oktober 1992	30 September 1997	11	Golkar	[23][24][25]
12			Harmoko (1939–2021)	1 Oktober 1997	30 September 1999	12	Golkar
13			Akbar Tandjung (1945–)	1 Oktober 1999	30 September 2004	13	Partai Golkar	[catatan 4]
14			Agung Laksono (1949–)	2 Oktober 2004	30 September 2009	14	Partai Golkar
15			Marzuki Alie (1955–)	1 Oktober 2009	30 September 2014	15	Partai Demokrat
16			Setya Novanto (1954–)	2 Oktober 2014	16 Desember 2015	16	Partai Golkar	[catatan 5] [26][27]
—			Fadli Zon (1971–) (Pelaksana Tugas)	18 Desember 2015	11 Januari 2016		Partai Gerindra	[catatan 6] [28][29]
17			Ade Komarudin (1965–)	11 Januari 2016	30 November 2016		Partai Golkar	[30][31]
(16)			Setya Novanto (1954–)	30 November 2016	11 Desember 2017		Partai Golkar	[32][33]
—			Fadli Zon (1971–) (Pelaksana Tugas)	11 Desember 2017	15 Januari 2018		Partai Gerindra
18			Bambang Soesatyo (1962–)	15 Januari 2018	30 September 2019		Partai Golkar	[34][35]
19			Puan Maharani (1973–)	1 Oktober 2019	30 September 2024	17	PDI-P
				1 Oktober 2024	Petahana	18

  Non-partisan / Penugasan Pemerintah

  Partai Nasional Indonesia (PNI)

  Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)

  ABRI

  Nahdlatul Ulama (NU)

  Golongan Karya (Golkar) / Partai Golkar

  Partai Demokrat

  Partai Gerakan Indonesia Raya

  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Catatan

1. Pada tahun 1949 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat maka posisi ini berubah nama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Serikat (DPRS); setelah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, namanya berubah kembali menjadi Ketua DPR
2. Pada tahun 1960, setelah Dekrit Presiden 1959 dicanangkan maka posisi ini berubah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Serikat Gotong Royong (DPR-GR). Ketua DPR-GR pada masa ini tidak menjadi lembaga legislatif, akan tetapi berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden Republik Indonesia
3. Digabungkan dengan Ketua MPR
4. Dipisahkan dengan Ketua MPR
5. Setya Novanto mengundurkan diri setelah divonis dalam kasus permintaan saham PT. Freeport Indonesia. Kasus ini berawal dari beredarnya rekaman pembicaraannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma’roef Sjamsoeddin, dan pengusaha M. Riza Chalid.
6. Fadli Zon ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR dalam rapat pimpinan tertutup setelah pengunduran diri Novanto. Penunjukan Fadli Zon sebagai ketua sementara ini diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan "salah seorang di antara pimpinan [...] melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif".

Lihat pula

• DPR RI
• Wakil Ketua DPR RI
• Ketua MPR RI
• Ketua DPD RI
• Ketua KNIP (1945–1949)

Referensi

1. "UU Nomor 17 Tahun 2014" (PDF). Database Peraturan BPK. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 Januari 2024.
2. Pringgodigdo, Abdoel Gaffar (1973). Ensiklopedi Umum. Jakarta: Penerbit Kanisius. hlm. 86. ISBN 9789794135228.
3. Tirta, Nyak Wali Alfa (1985). Mr. Sartono: karya dan pengabdiannya. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional - Direktorat Sejarah Tradisional - Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. hlm. 109.
4. Poesponegoro, Marwati Djoened; Notosusanto, Nugroho (1985). Sejarah Nasional Indonesia IV: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 422. ISBN 9794074128.
5. "Profil Personel Kabinet: Zainul Arifin". Kepustakaan Presiden - Pepustakaan Pusat Nasional. Diakses tanggal 12 Oktober 2015.
6. Junaedi, Didi (Januari 2014). Pahlawan-Pahlawan Indonesia Sepanjang Masa. Jakarta: Indonesia Tera. hlm. 20-21, 119-120. ISBN 9797752119.
7. Said, Julinar (1 Desember 1995). Ensiklopedi Pahlawan Indonesia. Jakarta: Direktorat Sejarah Tradisional - Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. hlm. 32.
8. Madinier, Remy (2015). Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party Between Democracy and Integralism [Islam dan Politik di Indonesia: Partai Masyumi di antara Demokrasi dan Integralisme] (dalam bahasa Bahasa Inggris). Singapura: National University of Singapore. hlm. 95. ISBN 9789971698430.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
9. Pakpahan, Mochtar (1994). DPR RI semasa Orde Baru: Tinjauan analitis anggota DPR RI masa kerja 1982-1987. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 100. ISBN 9789971698430.
10. "Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 112 Tahun 1966 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong". Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 23 Mei 1966. Diakses tanggal 12 Oktober 2015.^{[pranala nonaktif permanen]}
11. University of Sydney. Dept. of Indonesian and Malayan Studies (1973). Review of Indonesian and Malayan Affairs (dalam bahasa Bahasa Inggris). Sydney: University of Sydney dan University of Michigan. hlm. 42.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
12. Saifuddin, Fahmi D. (1991). Kembali ke pesantren: kenangan 70 tahun K.H. Achmad Sjaichu. Jakarta: Yayasan Islam al Hamidiyah.
13. Yahya, Lip D. (Juli 2006). Ajengan Cipasung. Yogyakarta: Pustaka Pasantren, LKiS. hlm. 171. ISBN 9798452208.
14. "NU calls for prayers for late Idham Chalid". ANTARA News (dalam bahasa Bahasa Inggris). Antara News. 11 Juli 2010. Diakses tanggal 12 Oktober 2015.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
15. Suprapto, Hadi (11 Juli 2010). "Idham Chalid, Ketua PBNU Terlama". VIVA.co.id. Viva. Diakses tanggal 12 Oktober 2015. Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan)
16. "Profil Pejabat: Adam Malik". Kepustakaan Presiden Perpustakaan Nasional. Diakses tanggal 12 Oktober 2015.
17. "Adam Malik: Si Kancil Pengubah Sejarah". Tokoh Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-12-22. Diakses tanggal 12 Oktober 2015.
18. "Antara Marzuki Alie dan 8 Mantan Ketua DPR RI". Inilah.com. 2 Agustus 2011. Diakses tanggal 12 Oktober 2015.^{[pranala nonaktif permanen]}
19. Suryadinata, Leo (Maret 1982). Trends in Indonesia II: Proceedings and Background Paper (dalam bahasa Bahasa Inggris). Singapura: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 27. ISBN 9789971690397.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
20. "Ensiklopedi Tokoh Indonesia: Daryatmo". TokohIndonesia.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-01. Diakses tanggal 14 Oktober 2015.
21. Moebanoe Moera (30 November 1984). "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Amir Machmud, Jakarta, 1984". Tempo.co. Tempo Store. Diakses tanggal 14 Oktober 2015.
22. Rebong, AM (26 Juli 1997). "Catatan Buat Anggota DPR Mendatang:Perlu Bercermin dan Berbenah Diri". Jakarta. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-01-15. Diakses tanggal 14 Oktober 2015. line feed character di |title= pada posisi 51 (bantuan)
23. Rimaldi D Gultom (8 November 2004). "Mantan Ketua DPR/MPR Wahono Meninggal Dunia". Tempo.co. Tempo Interaktif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 12 Oktober 2015.
24. MPR/DPR RI (1997). Parlementaria: Majalah bulanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Volume 29. Jakarta: Bagian Hubungan Masyarakat DPR-RI. hlm. 5, 34, 46.
25. Masuhara, Ayako (2015). The End of Personal Rule in Indonesia: Golkar and the Transformation of the Suharto Regime (Kyoto Area Studies on Asia). Kyoto: Kyoto University Press. hlm. 120, 131-133.
26. Ihsanuddin (16 Desember 2015). Galih, Bayu, ed. "BREAKING NEWS: Setya Novanto Mundur sebagai Ketua DPR". Kompas.com. Diakses tanggal 16 Desember 2015.
27. "Ketua DPR, Setya Novanto, akhirnya mengundurkan diri". BBC Indonesia. 16 Desember 2015. Diakses tanggal 20 Desember 2015.
28. Anindita, Erika (18 Desember 2015). "Fadli Zon appointed acting House speaker". The Jakarta Post. Diakses tanggal 20 Desember 2015.
29. Ihsanuddin (18 Desember 2015). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Fadli Zon Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR". Kompas.com. Diakses tanggal 20 Desember 2015.
30. "Ade Komarudin inaugurated as new House speaker". The Jakarta Post. line feed character di |title= pada posisi 27 (bantuan)
31. Kalis, Gerardus Septian. Ali, Muhammad, ed. "Ditunjuk Jadi Ketua DPR, Ini Agenda Ade Komarudin". Liputan6.com.
32. Aritonang, Margareth S (30 November 2016). "House plenary meeting to seal return of Setya Novanto as speaker". The Jakarta Post. Diakses tanggal 1 Desember 2016.
33. Bayu, Dimas Jarot (30 November 2016). Krisiandi, ed. "Setya Novanto Kembali Jabat Ketua DPR, Ini Kata Sudirman Said". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 1 Desember 2016.
34. Damarjati, Danu (15 Januari 2018). "Bamsoet Dipilih Jadi Ketua DPR, Ketua Golkar: Murni Keputusan Ketum". detikcom. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
35. Maulidar, Indri (15 Januari 2018). Widiastuti, Rina, ed. "Di Balik Penunjukkan Bambang Soesatyo Jadi Ketua DPR". Tempo.co. Diakses tanggal 15 Januari 2018.