Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia disingkat KLH/BPLH adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	1978
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup[1] Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup[2]
Bidang tugas	Lingkungan hidup
Slogan	Satu Bumi untuk Masa Depan
Pegawai	15.471
Alokasi APBN	Rp 8,36 Triliun (Tahun 2024)
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)
Susunan organisasi
Menteri Hanif Faisol Nurofiq Wakil Menteri Diaz Hendropriyono Sekretaris Kementerian - Inspektorat - Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan - Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun - Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon - Penegakan Hukum Lingkungan Hidup - Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah - Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan - Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya - Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi dan Mutu Lingkungan -
Alamat
Kantor pusat	Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW.3 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat 10270 Indonesia
Situs web	http://www.menlhk.go.id/
Kantor pusat
Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW.3 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat 10270 Indonesia
Situs web
http://www.menlhk.go.id/

Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Menteri Lingkungan Hidup yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang sejak 21 Oktober 2024 dijabat oleh Hanif Faisol Nurofiq.

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BPLH mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPLH menyelenggarakan fungsi:^[2]

1. perumusan dan penetapan kebljakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusalan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
4. penyu.sunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supenrisi di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH;
7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPLH;
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPLH; dan
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian/BPLH terdiri atas:^[1][2]

1. Menteri/Kepala
2. Wakil Menteri/Wakil Kepala
3. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
4. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
5. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
7. Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon
8. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
9. Inspektorat Utama
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
11. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan
12. Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya
13. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi dan Mutu Lingkungan

Sejarah

Kementerian

Pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Berikut sejarah perubahan nama-nama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebelum dipecah:

1. Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kemeneg PPLH, 1978–1983)
2. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kemeneg KLH, 1983–1993)
3. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Kemeneg LH, 1993–2001)
4. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneg LH, 2001-2009)
5. Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH, 2009–2014)
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK, 2014-2024)
7. Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Kemen LH/BPLH, 2024-sekarang)

Logo

• 
  Logo Kantor Menteri Negara/ Kementerian Lingkungan Hidup (1990an–2014)
• 
  Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)
• 
  Logo Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (2024–sekarang)

Unit eselon I

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Unsur	Perpres 16/2015	Perpres 92/2020
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal)	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Pengendalian Perubahan Iklim Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Pengelolaan Hutan Lestari Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Pengendalian Perubahan Iklim Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung (Badan)	Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Staf ahli	Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Bidang Energi Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Bidang Pangan	Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Bidang Energi Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Bidang Pangan

Lihat pula

• Daftar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Kementerian Kehutanan
• Polisi Kehutanan Republik Indonesia
• Manggala Agni

Referensi

1. "Perpres No. 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup". JDIH BPK. 5 November 2024. Diakses tanggal 27 November 2024.
2. "Perpres No. 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup". JDIH BPK. 5 November 2024. Diakses tanggal 27 November 2024.

Pranala luar

• (Indonesia) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia