Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah salah satu lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Badan ini bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang sejak Oktober 2024 dijabat oleh Haikal Hassan.^[1]

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH
Gambaran umum
Didirikan	11 Oktober 2017; 7 tahun lalu (2017-10-11) (di bawah Kementerian Agama) 5 November 2024; 3 bulan lalu (2024-11-05) (sebagai Lembaga Non-Kementerian)
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024
Nomenklatur sebelumnya	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama
Bidang tugas	Jaminan produk halal
Kepala
Haikal Hassan
Wakil Kepala
Afriansyah Noor
Sekretaris Utama
DR. Mohammad Aqil Irham, M.Si.
Deputi
Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	Dr. Abd. Syakur
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	Dr. Mamat Salamet Burhanudin
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	E.A. Chuzaemi Abidin,SH.,MM.
Kantor pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Situs web
bpjph.halal.go.id
Sunting kotak info • L • B Bantuan penggunaan templat ini

Sejarah

Sejak 17 Oktober 2022,^[2] BPJPH di bawah Kementerian Agama bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikasi kehalalan yang sebelumnya menjadi wewenang LPPOM MUI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.^[3] Dalam undang-undang tersebut, tugas dan tanggung jawab BPJPH adalah registrasi halal, sertifikasi halal,^[4] verifikasi halal, pembinaan dan pengawasan produk halal, dan menerapkan standar kehalalan suatu produk.

Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BPJPH ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024.^[5]

Struktur Organisasi

Nama K/L	Dasar hukum	Unit eselon I
		Unsur pembantu pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur pengawas	Unsur pendukung	Staf ahli
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Perpres 153/2024	Sekretariat Utama	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Label

Pada tanggal 1 Maret 2022, BPJPH meluncurkan logo label "Halal Indonesia" menggantikan label halal yang dibuat berdasarkan segel Majelis Ulama Indonesia. Aqil Irham, selaku kepala BPJPH, mengatakan bahwa label halal ini mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Bentuk dasar yang dipilih adalah bentuk gunungan dan motif lurik yang biasa digunakan dalam pakaian surjan. Warna dasar yang dipilih untuk label tersebut adalah ungu.^[6] Peluncuran logo ini memicu kontroversi

Logo label halal tersebut adalah tulisan Arab حلال dengan gaya Khat Kufi yang memiliki karakter kaku dan lurus. Begitu logo label tersebut diluncurkan, logo tersebut menuai kontroversi. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menganggap logo tersebut terlalu mengedepankan seni dibandingkan bentukan huruf Arab yang lugas, dan tidak mencantumkan lembaga yang menerbitkan keputusan halal seperti MUI atau BPJPH.^[7] Di samping itu, logo ini dituding menjurus kepada Jawa-sentrisme, meski Kemenag membantahnya karena kedua warisan budaya tersebut sudah menjadi kekayaan bangsa dan telah didaftarkan ke UNESCO.^[8] Tambahannya lagi, pakar seperti Mohammad Kanif Anwari, staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga, juga ikut mengkritik kaidah penulisan huruf Arab pada logo tersebut yang tidak sesuai dengan khat mana pun. Menurutnya, terdapat dua huruf yang bertentangan dengan aturan penulisan huruf Arab, seperti huruf lam yang mirip huruf kaf, serta huruf ḥa yang mirip huruf ṣad, atau alif dalam khat Diwani.^[9]