Kabinet Pembangunan II

Kabinet Pembangunan II ^[1] adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Hamengkubuwana IX. Kabinet ini diumumkan pada 27 Maret 1973 dan bertugas sejak 28 Maret 1973 hingga 29 Maret 1978.

Kabinet Pembangunan II
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	28 Maret 1973
Diselesaikan	29 Maret 1978
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soeharto
Kepala pemerintahan	Soeharto
Wakil kepala pemerintahan	Hamengkubuwana IX
Jumlah menteri	22
Total jumlah menteri	25
Partai anggota	Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Partai Demokrasi Indonesia Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Pembangunan I
Pengganti	Kabinet Pembangunan III

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini merupakan bagian dari seri Soeharto
Presiden Indonesia 1967–1998 Pemilihan umum 1971 1977 1982 1987 1992 1997 Pelantikan Pejabat I II III IV V VI VII Kepresidenan Kabinet Ampera yang Disempurnakan Kabinet Pembangunan I II III IV V VI VII Kebijakan Repelita Fusi partai politik Timor Timur Swasembada pangan Keluarga Siti Hartinah (istri dan Ibu Negara) Anak Siti Hardijanti Rukmana Sigit Harjojudanto Bambang Trihatmodjo Siti Hediati Hariyadi Hutomo Mandala Putra Siti Hutami Endang Adiningsih
l b s

Pada masa kabinet ini, dimulailah Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979). Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang direhabilitasi dan dibangun.

Pada masa kabinet ini juga, terjadilah peristiwa Malari (Malapetaka Lima belas Januari) pada tanggal 15 Januari 1974 yang bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia.

Sapta Krida

Sapta Krida Kabinet Pembangunan II adalah sebagai berikut:

• Memelihara dan meningkatkan stabilitas politik.
• Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan & ketertiban.
• Memelihara dan meningkatkan stabilitas ekonomi.
• Menyelesaikan Repelita I dan selanjutnya menyiapkan dan melaksanakan Repelita II.
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
• Meningkatkan penertiban dan pendayagunaan aparatur.
• Menyelenggarakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada akhir tahun 1977.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soeharto			Hamengkubuwana IX

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Pembangunan II.

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri Departemen
1	Menteri Dalam Negeri		Amir Machmud	28 Maret 1973	29 Maret 1978
2	Menteri Luar Negeri		Adam Malik[a]	28 Maret 1973	1 Oktober 1977
			Syarif Thayeb (ad-interim)	1 Oktober 1977	29 Maret 1978
3	Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI		Maraden Panggabean	28 Maret 1973	29 Maret 1978
4	Menteri Kehakiman		Oemar Senoadji[b]	28 Maret 1973	22 Januari 1974
			Mochtar Kusumaatmadja	22 Januari 1974	29 Maret 1978
5	Menteri Penerangan		Mashuri Saleh[a]	28 Maret 1973	1 Oktober 1977
			Sudharmono (ad-interim)	1 Oktober 1977	29 Maret 1978
6	Menteri Perindustrian		M. Jusuf	28 Maret 1973	29 Maret 1978
7	Menteri Perdagangan		Radius Prawiro	28 Maret 1973	29 Maret 1978
8	Menteri Agama		Abdul Mukti Ali	28 Maret 1973	29 Maret 1978
9	Menteri Keuangan		Ali Wardhana[c]	4 April 1973	29 Maret 1978
10	Menteri Pertanian		Thoyib Hadiwidjaja	28 Maret 1973	29 Maret 1978
11	Menteri Pertambangan		Mohammad Sadli	28 Maret 1973	29 Maret 1978
12	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik		Sutami	28 Maret 1973	29 Maret 1978
13	Menteri Perhubungan		Emil Salim	28 Maret 1973	29 Maret 1978
14	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Sumantri Brodjonegoro[d]	28 Maret 1973	18 Desember 1973
			J.B. Sumarlin (ad-interim)	18 Desember 1973	22 Januari 1974
			Syarif Thayeb	22 Januari 1974	29 Maret 1978
15	Menteri Kesehatan		G.A. Siwabessy	28 Maret 1973	29 Maret 1978
16	Menteri Sosial		Mohammad Syafa'at Mintaredja	28 Maret 1973	29 Maret 1978
17	Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi		Subroto	28 Maret 1973	29 Maret 1978
Menteri negara
18	Menteri Negara Ekonomi dan Keuangan/Kepala Bappenas		Widjojo Nitisastro	28 Maret 1973	29 Maret 1978
19	Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat		Sunawar Sukowati	28 Maret 1973	29 Maret 1978
20	Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Kepala Bappenas		J.B. Sumarlin	28 Maret 1973	29 Maret 1978
21	Menteri Negara Riset		Sumitro Djojohadikusomo	28 Maret 1973	29 Maret 1978
22	Menteri Negara Administrasi dan Keuangan/Sekretaris Negara		Sudharmono	28 Maret 1973	29 Maret 1978

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Pembangunan II:

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung		Ali Said	4 April 1973	18 Februari 1981
2	Gubernur Bank Indonesia		Rachmat Saleh	4 April 1973	5 April 1978
3	Panglima KOPKAMTIB		Sumitro[e]	4 April 1973	2 Maret 1974
			Soeharto[f]	2 Maret 1974	29 Maret 1978

Catatan Kaki

1. Adam Malik diangkat menjadi Ketua MPR/DPR RI. Sedangkan, Mashuri Saleh dilantik menjadi anggota MPR/DPR RI.
2. Oemar Senoadji diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Ali Wardhana sebenarnya dilantik pada 28 Maret 1973, tetapi baru dilantik karena dia saat itu bertugas di luar negeri.
4. Sumantri Brodjonegoro meninggal dunia saat menjabat.
5. Sumitro mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pangkopkamtib.
6. Sejak 2 Maret 1974, tetapi yang melaksanakan tugasnya adalah Laksamana Soedomo.