Kabinet Pembangunan VII

Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret – 21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada Maret 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya Wakil Presiden B. J. Habibie sebagai presiden baru, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan.

Kabinet Pembangunan VII
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-35
Dibentuk	16 Maret 1998
Diselesaikan	21 Mei 1998
Struktur pemerintahan
Presiden	Soeharto
Wakil Presiden	B. J. Habibie
Jumlah menteri	34
Partai anggota	Koalisi:   Golkar   ABRI   PPP   Independen
Status di legislatif	DPR RI Koalisi mayoritas: 414 / 425
Partai oposisi	PDI
Pemimpin oposisi	Megawati Soekarnoputri (de facto) Soerjadi (de jure)
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Presiden 1998 Pemilihan Legislatif 1997
Periode	DPR RI 1997-1999
Nasihat dan persetujuan	DPR RI
Pendahulu	Kabinet Pembangunan VI
Pengganti	Kabinet Reformasi Pembangunan

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini merupakan bagian dari seri Soeharto
Presiden Indonesia 1967–1998 Pemilihan umum 1971 1977 1982 1987 1992 1997 Pelantikan Pejabat I II III IV V VI VII Kepresidenan Kabinet Ampera yang Disempurnakan Kabinet Pembangunan I II III IV V VI VII Kebijakan Repelita Fusi partai politik Timor Timur Swasembada pangan Keluarga Siti Hartinah (istri dan Ibu Negara) Anak Siti Hardijanti Rukmana Sigit Harjojudanto Bambang Trihatmodjo Siti Hediati Hariyadi Hutomo Mandala Putra Siti Hutami Endang Adiningsih
l b s

Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan demonstrasi, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi.

Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut:

• Pertama, trilogi pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.

• Kedua, kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.

• Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

• Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soeharto			Bacharuddin Jusuf Habibie

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Pembangunan VII.^[1]

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri departemen
1	Menteri Dalam Negeri		R. Hartono	16 Maret 1998	21 Mei 1998
2	Menteri Luar Negeri		Ali Alatas	16 Maret 1998	21 Mei 1998
3	Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima ABRI		Wiranto	16 Maret 1998	21 Mei 1998
4	Menteri Kehakiman		Muladi	16 Maret 1998	21 Mei 1998
5	Menteri Penerangan		Muhammad Alwi Dahlan	16 Maret 1998	21 Mei 1998
6	Menteri Keuangan		Fuad Bawazier	16 Maret 1998	21 Mei 1998
7	Menteri Perindustrian dan Perdagangan		Bob Hasan	16 Maret 1998	21 Mei 1998
8	Menteri Pertanian		Justika Baharsjah	16 Maret 1998	20 Mei 1998
9	Menteri Pertambangan dan Energi		Kuntoro Mangkusubroto	16 Maret 1998	20 Mei 1998
10	Menteri Kehutanan dan Perkebunan		Sumahadi	16 Maret 1998	20 Mei 1998
11	Menteri Pekerjaan Umum		Rachmadi Bambang Sumadhijo	16 Maret 1998	20 Mei 1998
12	Menteri Perhubungan		Giri Suseno Hadihardjono	16 Maret 1998	20 Mei 1998
13	Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya		Abdul Latief	16 Maret 1998	21 Mei 1998
14	Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil		Subiakto Tjakrawerdaya	16 Maret 1998	20 Mei 1998
15	Menteri Tenaga Kerja		Theo L. Sambuaga	16 Maret 1998	20 Mei 1998
16	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan		A.M. Hendropriyono	16 Maret 1998	20 Mei 1998
17	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Wiranto Arismunandar	16 Maret 1998	21 Mei 1998
18	Menteri Kesehatan		Faried Anfasa Moeloek	16 Maret 1998	21 Mei 1998
19	Menteri Agama		Muhammad Quraish Shihab	16 Maret 1998	21 Mei 1998
20	Menteri Sosial		Siti Hardijanti Rukmana	16 Maret 1998	21 Mei 1998
Menteri Negara
21	Menteri Negara Sekretaris Negara		Saadillah Mursjid	16 Maret 1998	21 Mei 1998
22	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT		Rahardi Ramelan	16 Maret 1998	20 Mei 1998
23	Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM		Sanyoto Sastrowardoyo	16 Maret 1998	20 Mei 1998
24	Menteri Negara Agraria/Kepala BPN		Ary Mardjono	16 Maret 1998	21 Mei 1998
25	Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman		Akbar Tandjung	16 Maret 1998	20 Mei 1998
26	Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal		Juwono Sudarsono	16 Maret 1998	21 Mei 1998
27	Menteri Negara Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan		Haryanto Dhanutirto	16 Maret 1998	20 Mei 1998
28	Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara		Tanri Abeng	16 Maret 1998	20 Mei 1998
29	Menteri Negara Peranan Wanita		Tuty Alawiyah	16 Maret 1998	21 Mei 1998
30	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga		Agung Laksono	16 Maret 1998	21 Mei 1998
Menteri Negara Koordinator
31	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan		Feisal Tanjung	16 Maret 1998	21 Mei 1998
32	Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Kepala Bappenas		Ginandjar Kartasasmita	16 Maret 1998	20 Mei 1998
33	Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara		Hartarto Sastrosoenarto	16 Maret 1998	21 Mei 1998
34	Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan/Kepala BKKBN		Haryono Suyono	16 Maret 1998	21 Mei 1998

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Pembangunan VII:

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung		Soedjono C. Atmonegoro	20 Maret 1998	15 Juni 1998
2	Gubernur Bank Indonesia		Syahril Sabirin[2]	11 Februari 1998	20 Mei 2003

Pengunduran diri massal

Selain tekanan demonstrasi massa, juga akibat mundurnya 14 menteri menyusul Abdul Latief dari jabatannya sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Menteri-menteri tersebut mengundurkan diri pada malam hari 20 Mei 1998, pukul 20.00 WIB melalui surat yang diterima Yusril Ihza Mahendra yang diteruskan kepada Mensesneg saat itu, Saadilah Mursyid. Surat tersebut berbunyi:

Hal: Pembentukan Kabinet Baru Jakarta 20 Mei 1998 Kepada Yth. Bapak Presiden RI

Dengan hormat

Bersama surat ini dengan hormat kami laporkan bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap situasi akhir-akhir ini terutama di bidang ekonomi, kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 (satu) minggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai reformasi di segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR-RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada hari selasa, 19 Mei 1998.

Dalam hubungan itu kami bersepakat bahwa langkah pembentukan kabinet baru sebagaimana yang bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam kabinet baru tersebut.

Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan Catur krida Kabinet Pembangunan VII. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

1. Ir. Akbar Tanjung
2. Ir. Drs. AM. Hendropriyono, SH, SE, MBA
3. Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita
4. Ir. Giri Suseno Hadihardjono, MSME
5. Dr. Haryanto Dhanutirto
6. Prof. Dr. Ir. Justika S. Baharsjah, M.Sc
7. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc
8. Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo
9. Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc
10. Subiakto Tjakrawedaya, SE
11. Sanyoto Sastrowardoyo, M.Sc
12. Ir. Sumahadi, MBA
13. Drs. Theo L. Sambuaga
14. Tanri Abeng, MBA.