Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 29 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. Kabinet ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999–2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid^[1][2] dan dilantik pada 29 Oktober 1999.^[3]

Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-37
Dibentuk	29 Oktober 1999
Diselesaikan	23 Juli 2001
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Abdurrahman Wahid
Presiden	Abdurrahman Wahid
Wakil Presiden	Megawati Soekarnoputri
Jumlah menteri	34
Partai anggota	Koalisi:   PKB   PDI-Perjuangan   Golkar   PPP   PAN   Partai Keadilan   PBB   ABRI   Independen
Status di legislatif	DPR RI Koalisi mayoritas: 439 / 462
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Presiden 1999 Pemilihan Legislatif 1999
Periode	DPR RI 1999-2004
Nasihat dan persetujuan	DPR RI
Pendahulu	Kabinet Reformasi Pembangunan
Pengganti	Kabinet Gotong Royong

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini merupakan bagian dari seri Abdurrahman Wahid
Presiden Indonesia 1999–2001 Pemilihan umum Pelantikan Kepresidenan Kabinet Persatuan Nasional Pemakzulan Kebijakan Perayaan Tahun Baru Imlek Keluarga Sinta Nuriyah (istri dan Ibu Negara) Anak Alissa Qotrunnada Zannuba Ariffah Chafsoh Anita Hayatunnufus Inayah Wulandari
l b s

Latar belakang

Setelah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia pada hari Kamis, 21 Oktober 1999, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghabiskan seluruh hari Jumat dan akhir pekannya dengan melakukan apa yang disebutnya sebagai "dagang sapi". Sebelum pemilihan, Gus Dur telah berbicara mengenai perlunya membentuk suatu kabinet persatuan nasional yang terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari spektrum politik yang luas. Ide ini mungkin dapat terlaksana seandainya Gus Dur bebas memilih menteri-menterinya. Namun kenyataannya, hampir semua menteri di kabinet Gus Dur ini dipaksakan kepadanya.

Pada Senin, 25 Oktober 1999 pagi, Gus Dur berbicara dengan penuh harap mengenai kabinet yang sedang direncanakannya ini, sambil menyebutkan nama-nama mereka yang ia anggap terbaik dari 25 menterinya. Antara hari Senin pagi hingga hari diumumkannya susunan kabinet pada keesokan harinya, jumlah menjadi sepuluh orang lebih banyak, dan kebanyakan bukanlah orang-orang yang dipilih oleh Gus Dur sendiri. Pada waktu pengumuman, kabinet itu telah menjadi gabungan yang terlalu besar, yang terdiri dari berbagai kepentingan politik dan perorangan yang bukan saja berbeda akan tetapi saling berlawanan.

Dalam teori, memang Akbar Tanjung, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais yang telah setuju untuk menjadi penjamin anggota-anggota partai mereka yang ikut dalam kabinet, dapat dimintai juga bagian pertanggungjawaban dan kedisiplinan mereka. Bahkan dalam suatu demokrasi yang telah matang, pengaturan seperti ini akan menimbulkan banyak tantangan. Di Indonesia, demokrasi bukanlah hasil evolusi masyarakat sipil dalam waktu yang lama, melainkan merupakan akibat dari kejatuhan yang tiba-tiba suatu rezim yang dekaden dan rapuh. Oleh karena itu, sangatlah naif untuk berharap bahwa aparat rezim yang baru saja muncul sebagai rezim demokrat dapat menunjukkan sikap tidak mementingkan diri sendiri, kematangan, dan profesionalisme yang diperlukan agar persatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang tampaknya tak mungkin bersatu itu dapat berjalan.

Namun demikian, masih ada menteri-menteri yang secara potensial memang baik. Misalnya saja orang-orang seperti mantan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman, yang kemudian menjadi Jaksa Agung, dan Kwik Kian Gie, seorang ahli ekonomi profesional dari PDI-P. Lalu ada lagi Laksamana Sukardi, yang dikenal sebagai bankir dengan reputasi terhormat. Demikian juga masuknya Alwi Shihab dan Khofifah Indar Parawansa dari PKB, masing-masing sebagai Menlu dan Menteri UPW tampaknya juga memberikan harapan. Akan tetapi, kabinet yang gemuk ini, yang terdiri dari 35 orang menteri, juga diisi oleh mereka yang berasal dari rezim terdahulu dan juga sejumlah orang tak dikenal yang kecakapannya juga meragukan.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Abdurrahman Wahid			Megawati Soekarnoputri

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Persatuan Nasional.

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
Menteri koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak 28 Agustus 2000)		Wiranto[4]	29 Oktober 1999	15 Februari 2000		Independen
			Surjadi Soedirdja	15 Februari 2000	28 Agustus 2000		Independen
			Susilo Bambang Yudhoyono	28 Agustus 2000	1 Juni 2001		Independen
			Agum Gumelar	1 Juni 2001	23 Juli 2001		Independen
2	Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri		Kwik Kian Gie[5]	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		PDI-P
			Rizal Ramli	28 Agustus 2000	12 Juni 2001		Nonpartai
			Burhanuddin Abdullah	12 Juni 2001	23 Juli 2001		Nonpartai
3	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak 28 Agustus 2000)		Hamzah Haz[6]	29 Oktober 1999	26 November 1999		PPP
			Basri Hasanuddin	26 November 1999	28 Agustus 2000		Nonpartai
Menteri
4	Menteri Dalam Negeri (bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak 28 Agustus 2000)		Surjadi Soedirdja	29 Oktober 1999	23 Juli 2001		Independen
5	Menteri Luar Negeri		Alwi Abdurrahman Shihab	29 Oktober 1999	23 Juli 2001		PKB
6	Menteri Pertahanan		Juwono Sudarsono	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		Nonpartai
			Mohammad Mahfud MD[7]	28 Agustus 2000	20 Juli 2001		Independen
			Agum Gumelar	20 Juli 2001	23 Juli 2001		Independen
7	Menteri Hukum dan Perundang-undangan (bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak 28 Agustus 2000)		Yusril Ihza Mahendra[8]	29 Oktober 1999	7 Februari 2001		PBB
			Baharuddin Lopa	9 Februari 2001	1 Juni 2001		Nonpartai
			Marsillam Simanjuntak[7]	1 Juni 2001	20 Juli 2001		Nonpartai
			Mohammad Mahfud MD[9]	20 Juli 2001	23 Juli 2001		Nonpartai
8	Menteri Keuangan		Bambang Sudibyo	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		PAN
			Prijadi Praptosuhardjo	28 Agustus 2000	12 Juni 2001		Nonpartai
			Rizal Ramli	12 Juni 2001	23 Juli 2001		Nonpartai
9	Menteri Pertambangan dan Energi (bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 28 Agustus 2000)		Susilo Bambang Yudhoyono	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		TNI/ABRI
			Purnomo Yusgiantoro	28 Agustus 2000	23 Juli 2001		Nonpartai
10	Menteri Perindustrian dan Perdagangan		Jusuf Kalla[10]	29 Oktober 1999	24 April 2000		Golkar
			Luhut Binsar Panjaitan	28 Agustus 2000	23 Juli 2001		Independen
11	Menteri Pertanian (bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak 28 Agustus 2000)		Mohamad Prakosa	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		PDI-P
			Bungaran Saragih	28 Agustus 2000	23 Juli 2001		Nonpartai
12	Menteri Kehutanan dan Perkebunan (bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak 28 Agustus 2000)		Nur Mahmudi Ismail[11]	29 Oktober 1999	15 Maret 2001		PKS
			Marzuki Usman	15 Maret 2001	23 Juli 2001		Nonpartai
13	Menteri Perhubungan		Agum Gumelar	29 Oktober 1999	1 Juni 2001		TNI/ABRI
			Budi Mulyawan Suyitno	1 Juni 2001	23 Juli 2001		Nonpartai
14	Menteri Eksplorasi Laut (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 28 Agustus 2000)		Sarwono Kusumaatmadja	29 Oktober 1999	1 Juni 2001		Golkar
			Rokhmin Dahuri	1 Juni 2001	23 Juli 2001		PDI-P
15	Menteri Tenaga Kerja (bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 28 Agustus 2000)		Bomer Pasaribu	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		Golkar
			Al Hilal Hamdi	28 Agustus 2000	23 Juli 2001		Nonpartai
16	Menteri Kesehatan (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak 28 Agustus 2000)		Achmad Sujudi	29 Oktober 1999	23 Juli 2001		Nonpartai
17	Menteri Pendidikan Nasional		Yahya Muhaimin	29 Oktober 1999	23 Juli 2001		Nonpartai
18	Menteri Agama		Muhammad Tolchah Hasan	29 Oktober 1999	23 Juli 2001		PKB
19	Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia (bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak 28 Agustus 2000)		Erna Witoelar	29 Oktober 1999	23 Juli 2001		Nonpartai
Menteri Negara
20	Menteri Negara Riset dan Teknologi		Muhammad A.S. Hikam	29 Oktober 1999	23 Juli 2001		Nonpartai
21	Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak 28 Agustus 2000)		Zarkasih Nur	29 Oktober 1999	23 Juli 2001		PPP
22	Menteri Negara Lingkungan Hidup		Alexander Sonny Keraf	29 Oktober 1999	23 Juli 2001		PDI-P
23	Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak 28 Agustus 2000)		Ryaas Rasyid	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		Nonpartai
24	Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak 28 Agustus 2000)		Hidayat Jaelani	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		Nonpartai
			I Gede Ardika	28 Agustus 2000	23 Juli 2001		Nonpartai
25	Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (dibubarkan pada 28 Agustus 2000)		Laksamana Sukardi[10]	29 Oktober 1999	24 April 2000		PDI-P
			M. Rozy Munir	26 April 2000	28 Agustus 2000		PKB
26	Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (dibubarkan pada 28 Agustus 2000)		Mahadi Sinambela	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		Golkar
27	Menteri Negara Pekerjaan Umum (dibubarkan pada 28 Agustus 2000)		Rozik Boedioro Soetjipto	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		Nonpartai
28	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak 28 Agustus 2000)		Khofifah Indar Parawansa	29 Oktober 1999	23 Juli 2001		PKB
29	Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak 28 Agustus 2000)		Hasballah M. Saad	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		PAN
30	Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak 28 Agustus 2000)		Al Hilal Hamdi	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		PAN
31	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Freddy Numberi	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		Independen
			Ryaas Rasyid[12]	28 Agustus 2000	7 Februari 2001		Nonpartai
			Marsillam Simanjuntak[13]	7 Februari 2001	12 Juni 2001		Nonpartai
			Anwar Suprijadi[14]	12 Juni 2001	23 Juli 2001		Nonpartai
32	Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan (dibubarkan pada 28 Agustus 2000)		Anak Agung Gde Agung	29 Oktober 1999	28 Agustus 2000		Nonpartai
33	Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk pada 28 Agustus 2000)		Manuel Kaisiepo	28 Agustus 2000	23 Juli 2001		Nonpartai
34	Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada 28 Agustus 2000 dan dibubarkan pada 1 Juni 2001)		Cacuk Sudarijanto	28 Agustus 2000	1 Juni 2001		Nonpartai

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Persatuan Nasional:

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung		Marzuki Darusman	29 Oktober 1999	1 Juni 2001
			Baharuddin Lopa[7]	6 Juni 2001	3 Juli 2001
			Suparman[15] (Pelaksana Tugas)	4 Juli 2001	9 Juli 2001
			Marsillam Simanjuntak	10 Juli 2001	9 Agustus 2001
2	Panglima Tentara Nasional Indonesia		Widodo Adi Sutjipto	29 Oktober 1999	7 Juni 2002
3	Sekretaris Negara		Alirahman[16]	29 Oktober 1999	15 Februari 2000
			Bondan Gunawan[17]	15 Februari 2000	29 Mei 2000
			Djohan Effendi	29 Mei 2000	23 Juli 2001
4	Sekretaris Kabinet		Marsillam Simanjuntak[18][19]	4 Januari 2000	5 Juli 2001
			Marzuki Darusman[20]	5 Juli 2001	23 Juli 2001

Perombakan

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 28 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.^[21]

Galeri

• Pelantikan
• 
  Kabinet Persatuan Nasional pada saat pertama kali pelantikan, 29 Oktober 1999.