Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) adalah kepala yang membawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Fakta Singkat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Ditunjuk oleh ...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Thumb
Lambang
Thumb
Petahana
Airlangga Hartarto

sejak 23 Oktober 2019
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Ditunjuk olehPresiden Indonesia
Pejabat perdanaHamengkubuwana IX
Dibentuk28 Maret 1966; 58 tahun lalu (1966-03-28)
Tutup

Daftar

Berikut daftar pejabat-pejabat yang pernah menjadi Menko Perekonomian.[1]

Informasi lebih lanjut No., Foto ...
      Non-partisan (10)           PDIP (1)           Golkar/P. Golkar (8)           PAN (1)
No. Foto Nama Partai Kabinet Dari Sampai Keterangan
1 Hamengkubuwono IX
(1912–1988)
Independen Dwikora III 28 Maret 1966 25 Juli 1966 [A][note 1]
Ampera I 25 Juli 1966 17 Oktober 1967 [B]
Ampera II 17 Oktober 1967 6 Juni 1968 [C]
Pembangunan I 6 Juni 1968 28 Maret 1973 [D]
2 Widjojo Nitisastro
(1927–2012)
Independen Pembangunan II 28 Maret 1973 31 Maret 1978 [C][note 2]
Golkar Pembangunan III 31 Maret 1978 19 Maret 1983
3 Ali Wardhana
(1928–2015)
Golkar Pembangunan IV 19 Maret 1983 23 Maret 1988 [E]
4 Radius Prawiro
(1928–2005)
Golkar Pembangunan V 23 Maret 1988 17 Maret 1993
5 Saleh Afiff
(1930–2005)
Golkar Pembangunan VI 17 Maret 1993 14 Maret 1998
6 Ginandjar Kartasasmita
(l. 1941)
Golkar Pembangunan VII 14 Maret 1998 20 Mei 1998 [F][note 2]
[note 3]
Reformasi Pembangunan
23 Mei 1998 27 September 1999
[note 4]
Hartarto Sastrosoenarto
(ad-interim)
(1932–2017)
Golkar 1 Oktober 1999 20 Oktober 1999
7 Kwik Kian Gie
(l. 1935)
PDIP
Persatuan Nasional
29 Oktober 1999 23 Agustus 2000
[G]
8 Rizal Ramli
(1954–2024)
Independen 23 Agustus 2000 12 Juni 2001
9 Burhanuddin Abdullah
(l. 1947)
Independen 12 Juni 2001 23 Juli 2001
10 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
(l. 1939)
Independen Gotong Royong 10 Agustus 2001 20 Oktober 2004 [H]
11 Aburizal Bakrie
(l. 1946)
Golkar Indonesia Bersatu 21 Oktober 2004 5 Desember 2005
12 Boediono
(l. 1943)
Independen 5 Desember 2005 18 Mei 2008 [note 5]
Sri Mulyani
(Pelaksana tugas)
(l. 1962)
Independen 13 Juni 2008 20 Oktober 2009 [note 6]
13 Hatta Rajasa
(l. 1953)
PAN
Indonesia Bersatu II
22 Oktober 2009 13 Mei 2014 [note 7]
14 Chairul Tanjung
(l. 1962)
Independen 19 Mei 2014 20 Oktober 2014
15 Sofyan Djalil
(l. 1953)
Independen Kerja 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015
16 Darmin Nasution
(l. 1948)
Independen 12 Agustus 2015 20 Oktober 2019
17 Airlangga Hartarto
(l. 1962)
Golkar Indonesia Maju 23 Oktober 2019 20 Oktober 2024
Merah Putih 21 Oktober 2024 petahana
Tutup
Perubahan nama
  1. Bernama Wakil Perdana Menteri untuk Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
  2. Bernama Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan
  3. Bernama Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri
  4. Bernama Menteri Negara Urusan Ekonomi, Keuangan, dan Industri
  5. Bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan
  6. Bernama Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
  7. Bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
  8. Bernama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Catatan
Keterangan
  1. Merangkap sebagai Menteri Pariwisata
  2. Merangkap sebagai Kepala Bappenas
  3. Mengudurkan diri secara bersamaan dengan 13 menteri lainnya pada 20 Mei 1998
  4. Pada 27 September 1999, Ginandjar memundurkan diri karena terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004[2]
  5. Menjadi pelaksana tugas (plt.) setelah Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia
  6. Memundurkan diri seiring dengan pencalonannya menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2014[3]

Lihat pula

Referensi

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.