Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (disingkat Kemenko Perekonomian) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Airlangga Hartarto.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian[1]
Bidang tugas	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian
Susunan organisasi
Menteri Airlangga Hartarto Sekretaris Kementerian - Inspektorat - Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara - Kerja Sama Ekonomi dan Investasi - Perniagaan dan Ekonomi Digital - Energi dan Sumber Daya Mineral - Staf Ahli Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi - Konektivitas dan Pengembangan Jasa - Transformasi Digital - Pembangunan Daerah - Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi - Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • Kementerian Pariwisata
Alamat
Kantor pusat	Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710[2]
Situs web	ekon.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′12.724″S 106°50′15.706″E Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710[3]
Situs web
ekon.go.id

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
2. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
3. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
4. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden datam sidang kabinet;
7. penyelesaian permasalahan di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
9. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
10. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:^[1]

1. Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Kementerian Pariwisata
8. instansi lain yang dianggap perlu.

Susunan organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:^[1]

• Sekretariat Kementerian Koordinator
• Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara
• Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
• Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
• Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
• Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
• Inspektorat
• Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
• Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa
• Staf Ahli Bidang Transformasi Digital
• Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah
• Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Sejarah nomenklatur

• Kantor Menteri Negara Urusan Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1968-1973)
• Kantor Menteri Negara Ekonomi dan Keuangan (1973-1978)
• Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1978-1983)
• Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan (1983-1993)
• Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan (1993-1998)
  • Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan (1993-1995)
  • Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi (1995-1996)
• Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1998-2000)
• Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian (2000-2001)
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2001-sekarang)

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. "Kontak Kami - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia". ekon.go.id. Diakses tanggal 2018-06-24.
3. "Kontak Kami - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia". ekon.go.id. Diakses tanggal 2018-06-24.

Lihat pula

• Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia