Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyumi yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali-Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini diumumkan pada 11 Agustus 1955 dan bertugas sejak 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Pada 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner.

Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-16
1955–1956
Dibentuk	12 Agustus 1955
Diselesaikan	3 Maret 1956
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Wakil Presiden	Mohammad Hatta
Perdana Menteri	Burhanuddin Harahap
Wakil Perdana Menteri	R. Djanu Ismadi Harsono Tjokroaminoto
Jumlah menteri	23
Total jumlah menteri	23
Partai anggota	Masyumi   Demokrat   NU   PSI   Katolik   Buruh   PRN   PIR-Hazairin   PRI   Parkindo   Independen
Partai oposisi	PNI   PIR-Wongsonegoro   SKI   Progresif   PKI
Sejarah
Nasihat dan persetujuan	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Pendahulu	Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Pengganti	Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini bagian dari seri tentang Soekarno
Presiden pertama Indonesia Prakemerdekaan PNI Partindo PETA BPUPK Pancasila PPKI Revolusi Nasional Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Kebijakan dalam negeri APRA Ambon Permesta DI/TII Peristiwa Tiga Selatan Marhaenisme Politik Mercusuar Demokrasi Terpimpin Dekret 5 Juli Monas G30S Supersemar Kejatuhan De-Soekarnoisasi Kebijakan luar negeri Gerakan Non-Blok Konferensi Asia–Afrika Pesta Olahraga Asia 1962 CONEFO GANEFO gedung Irian Barat Trikora Pepera Konfrontasi Krisis Selat Sunda Pidato Indonesia Menggugat Tahun Vivere Pericoloso Keluarga Istri Fatmawati Dewi Anak Rukmini Megawati Rachmawati Sukmawati Guruh Media dan warisan Makam Soekarno Rumah pengasingan Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta Stadion Gelora Bung Karno Lainnya (eponim) Galeri: Gambar, Suara, Video
l b s

Latar belakang

Kabinet sebelumnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo I bubar pada 24 Juli 1955 setelah berseteru dengan Angkatan Darat. Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian bertugas sebagai penghubung pada 26 sampai 28 Juli, dan kemudian menunjuk Soekiman Wirjosandjojo dari Masyumi, Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Assaat sebagai pembentuk kabinet baru. Kemudian disepakati bahwa dalam kabinet tersebut terdapat tiga tujuan utama: mengembalikan hubungan dengan Angkatan Darat, menjaga kepercayaan politik antara rakyat dan menyelenggarakan pemilihan umum. Dari segi isi, membentuk kabinet tidak menjadi masalah, namun pemilihan menteri yang sesuai ternyata menjadi titik perpecahan, terutama karena baik Masyumi maupun PNI ingin mendapatkan posisi perdana menteri.^[1]

Pada 3 Agustus, Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi sebagai pembentuk kabinet baru. Burhanuddin Harahap pada saat itu merupakan politisi muda dan dianggap dapat diterima oleh semua partai dan gerakan politik. Ia gagal menyatukan Masyumi dan PNI, namun tetap mampu membentuk kabinet yang terdiri dari 12 partai. PNI kemudian menjadi oposisi, begitu pula dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta

Perdana Menteri		Wakil Perdana Menteri
Burhanuddin Harahap			Djanoe Ismadi Harsono Tjokroaminoto

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Burhanuddin Harahap.

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri		Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Masyumi
2	Wakil Perdana Menteri I		R. Djanu Ismadi	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		PIR-Hazairin
	Wakil Perdana Menteri II		Harsono Tjokroaminoto[a]	12 Agustus 1955	18 Januari 1956		PSII
Menteri
3	Menteri Luar Negeri		Ide Anak Agung Gde Agung	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Demokrat
4	Menteri Dalam Negeri		R. Sunarjo[b]	12 Agustus 1955	19 Januari 1956		NU
			Pandji Suroso (ad-interim)	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Parindra
5	Menteri Pertahanan		Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Masyumi
6	Menteri Kehakiman		Lukman Wiriadinata	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		PSI
7	Menteri Penerangan		Sjamsuddin Sutan Makmur	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		PIR-Hazairin
8	Menteri Keuangan		Sumitro Djojohadikusumo	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		PSI
9	Menteri Perdagangan		Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Katolik
10	Menteri Pertanian		Mohammad Sardjan	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Masyumi
11	Menteri Perhubungan		Frits Laoh	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		PRN
12	Menteri Pekerjaan Umum		Pandji Suroso[c]	26 Agustus 1955	3 Maret 1956		Parindra
13	Menteri Perburuhan		Iskandar Tedjasukmana	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Buruh
14	Menteri Sosial		Soedibjo[a]	12 Agustus 1955	18 Januari 1956		PSII
			Sutomo (ad-interim)	18 Januari 1956	3 Maret 1956		PRI
15	Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan		Soewandi Notokoesoemo[d]	26 Agustus 1955	3 Maret 1956		Parindra
16	Menteri Agama		Muhammad Ilyas[e]	12 Agustus 1955	19 Januari 1956		NU
			Mohammad Sardjan (ad-interim)	19 Januari 1956	3 Maret 1956		Masyumi
17	Menteri Kesehatan		Johannes Leimena	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Parkindo
18	Menteri Agraria		Gunawan	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		PRN
19	Menteri Negara		Abdul Hakim Harahap (Urusan Pertahanan)	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Masyumi
			Sutomo (Urusan Bekas Pejuang Bersenjata)	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		PRI
			Comala Adjaib Nur	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		PIR-Hazairin

Menteri muda

Berikut adalah menteri muda pada Kabinet Burhanuddin Harahap:

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
1	Menteri Muda Perhubungan		Asraruddin	12 Agustus 1955	3 Maret 1956		Buruh

Catatan

1. Pada 18 Januari 1956, Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto dan Menteri Sosial Sudibjo, yang keduanya dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Wakil Perdana Menteri II dihapus dan jabatan Menteri Sosial ad interim dirangkap oleh Sutomo.
2. Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.
3. Karena Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri I R. Djanu Ismadi. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, Pandji Suroso dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1955).
4. Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, R.M. Suwandi dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1955).
5. Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.

Program Kabinet

Program Kabinet Burhanuddin Harahap terdiri dari tujuh poin:^[1]

• Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah termasuk kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
• Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen yang baru.
• Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
• Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
• Memberantas korupsi.
• Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
• Memperkembangkan politik kerja sama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Pembubaran kabinet Burhanuddin

Selama masa kabinet, pemilihan parlemen berhasil diselenggarakan baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 September dan Konstituante pada 15 Desember. Kabinet juga berhasil memulihkan hubungan dengan TNI dengan menunjuk Abdul Harris Nasution sebagai kepala staf baru. Selain itu, kabinet membubarkan Uni Belanda-Indonesia.^[2]

Dalam kedua pemilu tersebut, partai oposisi PNI menjadi partai terbesar dan PKI menjadi partai terbesar keempat, sehingga kabinet berada di bawah tekanan dari oposisi yang semakin besar.^[3] Pada tanggal 3 Maret, kabinet mengundurkan diri agar kabinet baru dapat dibentuk berdasarkan hubungan baru dengan parlemen yang baru.

Galeri

• Pengumuman
• 
  Pengumuman Kabinet Burhanuddin Harahap oleh Pemerintah.