Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 yang diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran pada 5 Juli dan 20 September 2004, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2004
Logo pemilihan umum Maskot pemilihan umum
2001 2009 5 Juli 2004 (putaran pertama) 20 September 2004 (putaran kedua)
Kandidat
Pasangan calon Partai Koalisi 60,62% Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla Demokrat Koalisi Kerakyatan Suara populer: 69.266.350     39,38% Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi PDI-P Koalisi Kebangsaan Suara populer: 44.990.704     Hasil suara
Peta persebaran suara Hasil putaran kedua: calon dengan mayoritas suara di setiap provinsi. SBY-JK: biru; Mega-Hasyim: merah.
Presiden petahana Megawati Soekarnoputri PDI-P Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono Demokrat

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (Ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) Peraturan perundang-undangan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Presiden petahana, Megawati Soekarnoputri menduduki jabatan presiden setelah pemakzulan pendahulunya, Abdurrahman Wahid dari posisi tersebut. Pencalonan Megawati dalam pemilihan presiden diikuti oleh empat kandidat lain termasuk wakil presiden petahana, Hamzah Haz. Pada putaran pertama, mantan menteri kabinet dan purnawirawan jenderal Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan hasil terbanyak, diikuti oleh Megawati. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengalahkan Megawati dengan persentase suara 60.62% dari seluruh surat suara sah pada putaran kedua. Ia kemudian dilantik sebagai presiden keenam Indonesia pada 20 Oktober 2004.

Peraturan

Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum legislatif. Untuk dapat mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara suara secara nasional atau 3% kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Latar Belakang

Pada pemilihan umum legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memenangkan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menjadi fraksi terbesar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), badan legislatif yang bertanggung jawab untuk memilih presiden Indonesia. PDI-P dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pendukung Megawati memperkirakan bahwa Megawati akan dipilih sebagai presiden oleh MPR, namun Megawati gagal untuk merebut suara dari partai-partai lain kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lawan dari Megawati pada saat itu adalah Presiden B. J. Habibie, yang menjabat sebagai presiden pada Mei 1998, namun membatalkan pencalonannya pada pemilihan tahun 1999 dikarenakan pidato kebangsaannya ditolak oleh MPR.

PKB, yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), telah menyatakan dukungannya untuk mendukung Megawati sebagai Presiden. Namun, semakin terlihat bahwa Megawati tidak memiliki dukungan yang cukup terhadap pencalonannya. Ditambah, ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais dan koalisi Poros Tengahnya yang berisi partai reformasi dan partai Islam, mulai mendorong pencalonan Gus Dur.^[1] Gus Dur pada akhirnya memenangkan pemilihan presiden, sementara Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden.^[2] Sebagai presiden, Gus Dur mencabut banyak peraturan yang disahkan pada masa Orde Baru yang mendiskriminasi Orang Tionghoa Indonesia. Peraturan-peraturan yang dicabut diantaranya adalah larangan penggunaan Aksara Han dan gambar pajangan terkait pada kebudayaan Tiongkok. Akibat dari pencabutan peraturan-peraturan tersebut, banyak partai politik mulai mencoba meraup dukungan dari Orang Tionghoa Indonesia dengan menampilkan Aksara Han pada bahan kampanye mereka.^[3]

Setelah pemakzulan Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Juli 2001, MPR menaikkan posisi Megawati sebagai presiden. Megawati ditugaskan untuk menyelesaikan masa tugas lima tahun Gus Dur yang berakhir pada Oktober 2004.^[2] Pada sidang tahunan masa 2002, MPR menambahkan beberapa amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,^[4] termasuk menghapus 38 kursi khusus untuk militer di DPR, dan amandemen untuk memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Proses pemilihan presiden akan melibatkan partai politik yang mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan opsi terdapat putaran kedua.^[5]

Kandidat

Kandidat yang mendaftar

Serangkaian survei pelacakan yang dijalankan oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES) antara bulan Desember 2003 dan akhir Juni 2004 menunjukkan popularitas setiap calon presiden di antara pemilih selama masa seleksi dan kampanye.^[6]

Pada Desember 2003 International Foundation for Electoral Systems (IFES) memulai survei pelacakan untuk menilai popularitas kandidat potensial. Survei tersebut berlanjut hingga awal putaran pertama pemilihan pada 5 Juli dan memasukkan tiga belas kandidat calon presiden. Survei IFES pertama mengindikasikan Presiden Megawati Soekarnoputri akan memperoleh suara terbanyak. Namun, pada Pemilihan umum legislatif pada April 2004, purnawirawan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono memimpin setelah Ia mundur dari kabinet Megawati pada bulan Maret. Kandidat potensial lainnya termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tanjung dan Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwana X.^[7] Hasil dari pemilihan legislatif menunjukkan partai politik mana saja yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hanya partai politik dengan suara minimal 5% atau kursi di DPR sebanyak 3% (17 dari 550 kursi) yang diperbolehkan mencalonkan pasangan calon. Partai politik yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi salah satu syarat tersebut. Terdapat tujuh partai politik yang memenuhi kriteria, diantaranya: Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). PKS merupakan satu-satunya partai yang tidak mencalonkan pasangan calon, namun kemudian memberikan dukungannya kepada PAN.^[8]

Sebanyak 6 pasangan calon yang mendaftarkan diri diantaranya adalah:

1. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa);
2. Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional);
3. Hamzah Haz dan Agum Gumelar (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan);
4. Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan);
5. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia); dan
6. Wiranto dan Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar final para pasangan calon pada 13 Mei. Setelah pengumuman tersebut, seluruh kandidat diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan medis. Pada 22 Mei, KPU mengumumkan bahwa pasangan calon dari PKB, mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud dinyatakan tidak lolos dari pemeriksaan medis dikarenakan Abdurrahman Wahid gagal pada pemeriksaan kesehatan. Awalnya Ia meminta pendukungnya untuk tidak memilih pada hari pemilihan presiden namun memutuskan untuk meralat pernyataan tersebut setelah adanya desakan dari partai.^[9][10]

Kandidat resmi

Wiranto dan Salahuddin Wahid

Artikel utama: Wiranto, Salahuddin Wahid, dan Konvensi Calon Presiden Partai Golongan Karya

Kandidat nomor urut 1
Pasangan Calon Partai Golongan Karya
Wiranto	Salahuddin Wahid	Partai Politik
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
		Golkar   PDK   Patriot
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (1999–2000) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1998–1999)	Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (1998–1999)
23,82%
Kampanye

Golkar sebelumnya telah memenangkan pemilihan legislatif setelah kalah dari PDI-P lima tahun sebelumnya. Golkar mencalonkan Jenderal purnawirawan Wiranto dan Salahuddin Wahid, anggota MPR dan wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut 1 pada surat suara.^[11]

Wiranto merupakan Ajudan mantan Presiden Soeharto di tahun 1989-1993. Pada masa tersebut, Wiranto secara cepat naik pangkat hingga mendapatkan pangkat Jenderal dan kemudian menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).^[12] Ketika kerusuhan terjadi di seluruh penjuru negeri di tahun 1998 terhadap kepemimpinan Soeharto, Wiranto menolak untuk mengambil alih kendali untuk menghindari kematian dari para pelajar perguruan tinggi yang sedang berdemonstrasi. Di tahun 1999m selagi Timor Timur mengadakan referendum secara independen, Wiranto dituduh terlibat dalam kekerasan antar warga Timor Timur bersama para perwira lainnya; namun, Interpol tidak pernah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Wiranto.^[13] Di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, Wiranto menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan namun kemudian diberhentikan. Pada 20 April 2004, Konvensi Golkar memilih untuk mencalonkan Wiranto dibandingkan Ketua DPR Akbar Tanjung dalam pemungutan suara putaran kedua.^[12]

Pada 9 Mei, Golkar memilih Salahuddin Wahid (yang juga dikenal sebagai Gus Sholah) sebagai calon wakil presiden setelah didukung oleh kakaknya, Abdurrahman.^[14] Dikarenakan Salahuddin juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama (NU), banyak anggita NU mengkritisi pencalonan Salahuddin yang tidak sesuai dengan khittah NU, yang memastikan status NU sebagai organisasi non politik.^[15] Dengan pencalonan tersebut, pimpinan PKB secara resmi mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin pada pemilihan presiden.^[12]

Posisi Salahuddin dalam Komite Nasional Hak Asasi Manusia juga membantu reputasi Wiranto. Namun, karena kedua calon berlatar belakang Jawa, mereka tidak diharapkan dapat menarik banyak pemilih yang bukan orang Jawa.^[12]

Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi

Artikel utama: Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi

Kandidat nomor urut 2
Pasangan Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Megawati Sukarnoputri	Hasyim Muzadi	Partai Politik
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
		PDI-P   PDS
Presiden Indonesia Ke-5 (2001–2004)	Ketua Umum Nahdlatul Ulama (1999–2010)
22,18%
Kampanye

Presiden petahana Megawati Soekarnoputri merupakan kandidat terkuat PDI-P. Megawati dipasangkan dengan calon wakil presiden Hasyim Muzadi, ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut 2 pada surat suara.^[11]

Menurut laporan yang dirilis oleh National Democratic Institute for International Affairs, Megawati memiliki "beban unik karena menjadi satu-satunya kandidat dalam pemilu yang bertanggung jawab atas situasi saat ini yang tidak disukai oleh sebagian besar pemilih" walaupun beberapa calon lain juga merupakan bagian dari pemerintahan tersebut.^[16] Namun, ketidakpuasan masyarakat terhadap kepresidenannya terutama disebabkan oleh kegagalan pemerintah mengkomunikasikan pencapaian Megawati dibandingkan dengan keadaan negaran itu sendiri.^[17] PDI-P berada di posisi kedua perolehan suara terbanyak pada pemilihan legislatif dengan 18.5% suara, berkurang setengah dari 33.7% yang PDI-P raih di tahun 1999.^[18]

Hasyim Muzadi sebelumnya telah disebut sebagai kandidat pasangan bagi Megawati sejak November 2003.^[19] Pencalonan Hasyim secara resmi diumumkan oleh Megawati pada 6 Mei.^[20] Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Nahdlalut Ulama, Hasyim juga dikritisi oleh banyak anggota NU karena tidak patuh terhadap khittah organisasi dan prinsip netralitas NU dalam politik.^[15] Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid mendesak Hasyim untuk mundur dari posisi ketua umum setelah pengumuman pencalonannya.^[21]

Kedua kandidat memiliki latar belakang Jawa yang tidak diharapkan dapat menarik banyak pemilih yang bukan orang Jawa.^[12] Namun, status pasangan calon sebagai warga biasa menarik dukungan dari masyarakat yang tidak mendukung calon dengan latar belakang militer, dan keduanya diperkirakan dapat menarik suara dari pemilih sekuler dan religius.^[22]

Amien Rais dan Siswono Yudo Hudono

Kandidat nomor urut 3
Pasangan Calon Partai Amanat Nasional
Amien Rais	Siswono Yudo Husodo	Partai Politik
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
		PAN   PKS   PBR   PNBK   PNIM   PBSD
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (1999–2004)	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (1993–1998)
20,55%
Kampanye

PAN mencalonkan Amien Rais, ketua MPR, sebagai calon presiden mereka. Amien Rais didampingi oleh Siswono Yudo Husodo. Pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut 3 pada surat suara.^[11]

Amien Rais sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua Muhammadiyah. Tetapi, walaupun dengan latar belakang pernah memimpin organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, PAN yang didirikan oleh Amien Rais setelah pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai sebuah partai politik bukan berasaskan keagamaan. Amien Rais kemudian menjadi figur berpengaruh pada awal masa reformasi dan pada akhirnya terpilih untuk memimpin MPR.^[23] Diantara para pemilih, Amien Rais dipandang sebagai kandidat yang tidak memiliki hubungan dengan korupsi yang menjadi wabah di dalam pemerintahan Indonesia. Para pemilih juga menganggap Amien Rais sebagai seseorang yang ambisius dan dikenal sebagai seorang orator.^[16] Partai PAN pimpinan Amien Rais menerima 6.4% suara pada pemilihan umum legislatif.^[18]

Di sisi lain, Siswono Yudo Husodo merupakan figur baru dalam dunia politik. Ia menjabat sebagai ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan beberapa posisi menteri pada akhir masa kepresidenan Soeharto.^[22] Siswono merupakan kandidat dengan kekayaan terbanyak di antara kandidat calon presiden dan wakil presiden menurut laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).^[24]

Seperti Megawati dan Hasyim, Amien dan Siswono tidak diharapkan dapat menarik banyak pemilih yang bukan orang Jawa. Kedua pasangan calon tersebut juga didukung oleh PKS, partai ketujuh yang berhak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden namun tidak mencalonkan, bersama dengan partai politik kecil lainnya.^[22]

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla

Kandidat nomor urut 4
Pasangan Calon Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla	Partai Politik
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
		Demokrat   PBB   PKPI
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (2001–2004)	Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2001–2004)
12,36%
Kampanye

Melonjaknya popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) membantu Partai Demokrat memperoleh 7.45% suara pada pemilihan umum legislatif di bulan April 2004.^[25]

Partai Demokrat, didukung oleh Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB), mencalonkan Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden. Ia ditemani oleh Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden, dan keduanya mendapatkan nomor urut 4 pada surat suara.^[11]

Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai menteri pada dua kabinet pemerintahan terakhir. Ketika menjabat sebagai Menteri Politik dan Keamanan di bawah Abdurrahman Wahid, ia menolak perintah untuk mendeklarasikan keadaan darurat yang seharusnya dapat menghentikan proses legislatif untuk memakzulkan Presiden dan berakhir pada pemecatannya.^[26] Yudhoyono kemudian dicalonkan sebagai wakil presiden setelah MPR menunjuk Megawati sebagai pengganti Abdurrahman Wahid, namun ia kalah suara dari ketua PPP Hamzah Haz dan Ketua DPR Akbar Tanjung.^[27] Ia kembali menduduki posisi sebelumnya di kabinet pada masa pemerintahan Megawati namun mengundurkan diri pada 1 Maret 2004 untuk mencalonkan diri pada pemilihan umum sebagai calon presiden.^[22] Partai Demokrat yang didirikan sebagai kendaraan bagi karir politik Yudhoyono oleh tokoh-tokoh nasionalis sekuler yang melihat potensi pada kepemimpinannya,^[27] menerima 7.45% suara dan 10% kursi DPR pada pemilihan umum legislatif di bulan April.^[18]

Yudhoyono berpasangan dengan Jusuf Kalla, seorang pebisnis Bugis dan anggota partai Golkar yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah kepemimpinan Megawati.^[28] Ia berhasil melakukan mediasi resolusi damai terhadap konflik antar umat beragama antara umat Kristen dan Muslim di Sulawesi di tahun 2001 dan Maluku di tahun 2002.^[29][30] Kalla bergabung pada tahapan seleksi kandidat calon presiden dari partai Golkar pada Agustus 2002 namun menarik pencalonannya beberapa hari sebelum konvensi partai di bulan April.^[31][32] Beberapa hari kemudian, ia mundur dari posisi menteri di kabinet dan mengumumkan koalisi dengan Yudhoyono.^[28] Kalla sempat berpotensi sebagai kandidat calon wakil presiden mendampingi Megawati.^[33]

Kombinasi dari dua calon dengan latar belakang yang berbeda menambah ketetarikan dari pasangan calon tersebut. Yudhoyono, yang dibesarkan di daerah padat penduduk di Jawa, dilihat sebagai tokoh sekuler dan memiliki latar belakang militer. Di sisi lain, Kalla merupakan seorang muslim yang taat yang dibesarkan di daerah pinggir provinsi Sulawesi Selatan dan berlatar belakang sipil.^[28]

Hamzah Haz dan Agum Gumelar

Kandidat nomor urut 5
Pasangan Calon Partai Persatuan Pembangunan
Hamzah Haz	Agum Gumelar	Partai Politik
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
		PPP
Wakil Presiden Indonesia Ke-9 (2001–2004)	Menteri Perhubungan (2001–2004)
10,55%
Kampanye

Wakil Presiden Petahana Hamzah Haz dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia ditemani oleh Menteri Perhubungan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden. Pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut 5 pada surat suara.^[11]

Hamzah Haz terpilih sebagai wakil presiden oleh MPR setelah mengalahkan Ketua DPR Akbar Tanjung ketika MPR memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatannya di tahun 2001. Walaupun BBC melaporkan bahwa Hamzah Haz pernah menyatakan bahwa "tidak ada perempuan yang cocok untuk memimpin negara dengan Muslim terbanyak", ia menjabat sebagai wakil dari presiden perempuan Indonesia pertama. Haz menjabat di kabinet Presiden B. J. Habibie dan menjadi menteri pertama yang mengundurkan diri pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Hamzah Haz diduga melakukan gratifikasi dan nepotisme namun tidak pernah dilakukan investigasi terhadap tuduhan tersebut.^[34] Sebagai Wakil Presiden, Haz menjadi pendukung amandemen Konstitusi yang akan memberlakukan Syariat Islam untuk seluruh Muslim di Indonesia. Namun, partai politik lain dan organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menolak amandemen tersebut dikarenakan kekhawatiran akan semakin maraknya bentuk Islam ekstrem.^[35]

Seorang tokoh yang relatif tidak dikenal di kancah politik, Agum Gumelar menjabat sebagai Menteri Perhubungan di bawah Abdurrahman Wahid dan Megawati.^[28] Pada September 2003, Agum merekomendasikan Susilo Bambang Yudhoyono atau Jusuf Kalla sebagai pasangan Megawati dalam pemilihan presiden setelah memprediksi bahwa PDI-P akan kehilangan sejumlah suara dalam pemilihan legislatif di bulan April. Namun, kedua kandidat tersebut pada akhirnya mencalonkan diri dengan berpasangan satu sama lain, dan Agum menolak tawaran calon wakil presiden dari Amien Rais agar Agum dapat bertahan di kabinet. Ia pada akhirnya menerima tawaran dari pimpinan PPP untuk berpasangan dengan Haz dan mundur dari pemerintahan Megawati.^[36]

Kedua kandidat berasal dari luar Jawa; oleh karena itu, mereka berkemungkinan menarik suara dari daerah pemilihan di luar Jawa.^[28]

Masa kampanye

Isu utama

Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah adalah kekhawatiran yang paling sering disebutkan di kalangan pemilih yang disurvei oleh National Democratic Institute for International Affairs.^[16]

Jadwal

• 1 Juni 2004: Seluruh calon menanda tangani komitmen kesiapan untuk menerima kemenangan atau kekalahan dan untuk menjalankan kampanye secara adil.^[37] Masa kampanye dimulai.^[38]
• 1 Juli 2004: Masa kampanye berakhir.
• 5 Juli 2004: Pemilihan putaran pertama.
• 20 September 2004: Pemilihan putaran kedua.
• 4 Oktober 2004: Pengumuman hasil resmi putaran kedua.^[39]
• 20 Oktober 2004: Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Hasil

Surat Suara Pemilihan Presiden 2004

Putaran pertama

Mantan menteri keamanan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan putaran pertama dengan suara 33%. Presiden Petahana Megawati Soekarnoputri berada di posisi kedua dengan suara 26%, di atas mantan Panglima ABRI Wiranto yang mendapatkan suara 22%. Yudhoyono tidak mendapatkan hasil seperti yang diperkirakan oleh poling pendapat, namun Megawati lebih baik dari poling tersebut. Alasan mengapa hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh Yudhoyono yang tidak memiliki mesin partai nasional, seperti Megawati dengan PDI-P dan Wiranto dengan Golkar.^{[butuh rujukan]}

Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut menjadi tantangan besar bagi penyelenggara, ditambah lagi adanya masalah dengan surat suara. Para pemilih menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos surat suara pada foto pasangan calon yang mereka pilih menggunakan paku. Dikarenakan surat suara yang diberikan kepada pemilih dilipat menjadi dua, banyak surat pemilih mencoblos tanpa membuka lipatan surat suara tersebut, menjadikan surat suara tersebut memiliki dua lubang dan tidak sah. Ratusan ribu surat suara tersebut dinyatakan tidak sah sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa surat suara tersebut sah.^[40] Adanya situasi tersebut menyebabkan harus dilakukannya penghitungan ulang di banyak tempat, memperlambat penghitungan dan menimbulkan kekhawatiran akan adanya sengketa hasil pemilihan.

Hasil Nasional

Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil putaran pertama: calon dengan mayoritas suara di setiap provinsi. SBY-JK: biru; Mega-Hasyim: merah; Wiranto-Salahuddin: kuning; Amien-Siswono: biru muda.

Calon		Pasangan	Partai	First round		Second round
				Suara	%	Suara	%
	Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla	Partai Demokrat	39.838.184	33.57	69.266.350	60.62
	Megawati Sukarnoputri	Hasyim Muzadi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	31.569.104	26.61	44.990.704	39.38
	Wiranto	Salahuddin Wahid	Partai Golongan Karya	26.286.788	22.15
	Amien Rais	Siswono Yudo Husodo	Partai Amanat Nasional	17.392.931	14.66
	Hamzah Haz	Agum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	3.569.861	3.01
Jumlah				118.656.868	100.00	114.257.054	100.00
Suara sah				118.656.868	97.83	114.257.054	97.94
Suara tidak sah/kosong				2.636.976	2.17	2.405.646	2.06
Jumlah suara				121.293.844	100.00	116.662.700	100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi				155.048.803	78.23	155.048.803	75.24
Sumber: IFES, IFES

Hasil Provinsi

Provinsi	SBY-JK		Mega-Hasyim		Wiranto-Wahid		Amien-Siswono		Hamzah-Agum
	Suara	%	Suara	%	Suara	%	Suara	%	Suara	%
Aceh	519,197	24.39	120,226	5.65	204,534	9.61	1,195,823	56.18	88,836	4.17
Sumatera Utara	1,523,612	27.23	2,233,777	39.92	934,213	16.69	798,790	14.27	105,687	1.89
Sumatera Barat	518,648	25.30	121,254	5.92	610,847	29.80	741,811	36.19	57,228	2.79
Riau	677,761	32.52	460,328	22.09	504,017	24.19	397,761	19.09	44,092	2.12
Jambi	520,145	38.73	273,925	20.39	364,651	27.15	155,974	11.61	28,437	2.12
Sumatera Selatan	1,241,095	36.49	1,127,608	33.15	640,294	18.82	341,716	10.05	50,644	1.49
Bengkulu	196,057	26.51	155,657	21.04	253,986	34.34	121,483	16.42	12,480	1.69
Lampung	1,430,729	39.45	896,581	24.72	881,715	24.31	359,285	9.91	58,297	1.61
Kepulauan Bangka Belitung	165,657	33.26	179,777	36.09	82,250	16.51	58,759	11.80	11,656	2.34
Kepulauan Riau	224,334	37.56	153,138	25.64	81,816	13.70	128,551	21.52	9,437	1.58
DKI Jakarta	1,988,306	38.23	1,172,891	22.66	499,455	9.97	1,415,582	26.64	121,924	2.50
Jawa Barat	7,100,175	32.41	5,095,705	23.26	5,341,526	24.38	3,562,173	16.26	810,519	3.70
Jawa Tengah	5,276,432	28.90	5,807,127	31.81	3,943,032	21.60	2,409,138	13.20	820,273	4.49
Yogyakarta	576,012	28.05	557,133	27.13	334,067	16.27	558,068	27.18	28,293	1.38
Jawa Timur	7,458,399	35.63	5,896,278	28.17	5,076,454	24.25	1,902,254	9.09	599,806	2.87
Banten	1,706,548	35.61	1,193,414	24.90	922,299	19.25	796,758	16.63	172,971	3.61
Bali	654,127	32.08	1,115,788	54.72	210,784	10.34	48,472	2.38	9,791	0.48
Nusa Tenggara Barat	715,838	33.03	223,204	10.30	723,484	33.39	436,073	20.12	68,382	3.16
Nusa Tenggara Timur	312,777	14.50	1,344,116	62.32	432,823	20.07	58,341	2.70	8,757	0.41
Kalimantan Barat	477,724	23.73	821,577	40.81	415,492	20.64	185,097	9.19	113,244	5.63
Kalimantan Tengah	303,123	34.37	296,335	33.60	170,193	19.29	88,439	10.03	23,976	2.72
Kalimantan Selatan	600,156	37.30	211,881	13.17	353,732	21.98	339,993	21.13	103,429	6.43
Kalimantan Timur	558,900	39.08	337,458	23.60	246,715	17.25	255,665	17.88	31,459	2.20
Sulawesi Utara	355,436	28.28	389,135	30.96	451,663	35.93	47,309	3.76	13,380	1.06
Sulawesi Tengah	539,624	43.71	119,917	9.71	455,167	36.87	101,877	8.25	17,865	1.45
Sulawesi Selatan	2,854,774	64.17	381,385	8.57	678,445	15.25	476,483	10.71	57,728	1.30
Sulawesi Tenggara	398,544	41.72	108,905	11.40	361,386	37.83	74,496	7.80	11,907	1.25
Gorontalo	31,210	5.94	39,647	7.55	402,162	76.57	39,569	7.53	12,624	2.40
Maluku	100,748	14.24	269,611	38.10	288,091	40.71	40,392	5.71	8,887	1.26
Maluku Utara	102,353	22.07	98,459	21.23	181,373	39.10	75,404	16.26	6,272	1.35
Irian Jaya Barat	148,675	47.80	102,191	32.85	38,425	12.35	18,221	5.86	3,538	1.14
Papua	465,424	46.75	202,295	20.32	157,702	15.84	126,429	12.70	43,776	4.40
Luar Negeri	95,644	37.80	62,381	24.65	43,995	17.39	36,745	14.52	14,266	5.64
Total	39,838,184	33.57	31,569,104	26.61	26,286,788	22.15	17,392,931	14.66	3,569,861	3.01
Sumber: Statistik Indonesia;[41] Ananda, Arifin & Suryadinata[42]

Wiranto menolak untuk menerima hasil pemilihan dan melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Wiranto dan Salahuddin berargumen bahwa dikarenakan ketidakcocokan penghitungan surat suara oleh KPU, mereka kehilangan 5,434,660 suara dari dua puluh enam provinsi. Hasil pemungutan suara tersebut akan membuat total suara populer pasangan tersebut lebih tinggi dibandingkan Megawati dan Hasyim, sehingga menempatkan pasangan Wiranto dan Salahuddin pada putaran kedua. Namun, Mahkamah memutuskan pada 10 Agustus tidak ditemukan kejanggalan dan menguatkan penghitungan akhir KPU.^[43]

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim.

Putaran kedua

Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dengan calon pasangan sebagai berikut:

Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi

02
Pasangan Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Megawati Sukarnoputri	Hasyim Muzadi	Partai Politik
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
		PDI-P   Golkar   PPP   PBR   PDS   PKPB   PNIM
Presiden Indonesia Ke-5 (2001–2004)	Ketua Umum Nahdlatul Ulama (1999–2010)

Pada 1 Agustus 2004, PPP yang sebelumnya mengusung pasangan Hamzah-Agum memutuskan untuk mendukung pasangan calon Megawati-Hasyim setelah mereka mengadakan rapat pleno dewan pimpinan pusat partai di Jakarta. Hamzah Haz mengatakan bahwa jika pasangan Mega-Hasyim kalah pada putaran kedua, PPP akan beroposisi, dan tidak akan ada orang PPP yang masuk dalam pemerintahan. KH Alawy Muhammad, petinggi PPP menyatakan bahwa dukungan PPP untuk Megawati memiliki ketentuan. Ketentuan tersebut diantaranya adalah Megawati harus berkomitmen untuk umat Islam, dan mengeluarkan Abu Bakar Ba’asyir sebelum pemilihan presiden putaran kedua dan sebelum ada bukti.^[44][45] Dukungan PPP terhadap Mega-Hasyim menuai perpecahan dalam internal pendukung PPP, sebagian kader PPP menolak untuk mendukung Megawati dikarenakan adanya rekomendasi ulama yang mengharamkan memilih pemimpin perempuan.^[46]

Setelah Wiranto-Wahid hanya mampu memperoleh suara terbanyak ketiga pada pemilihan presiden putaran pertama, dan setelah ditolaknya gugatan sengketa hasil pemilihan presiden putaran pertama oleh Mahkamah Konstitusi. Pada 16 Agustus 2004 Golkar memutuskan untuk bergabung ke dalam koalisi PDI-P dan mendukung pasangan Megawati-Hasyim.^[47] Sebelumnya, terjadi perbedaan opini di internal partai untuk mendukung pasangan SBY-JK, di mana Jusuf Kalla merupakan kader dari partai Golkar. Atau mendukung pasangan Mega-Hasyim di mana sebelumnya partai Golkar pernah bekerja sama dengan PDI-P dalam pemerintahan.^[48]

Koalisi Mega-Hasyim pada pemilihan putaran kedua kemudian dilengkapi oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada 18 Agustus.^[49] Partai Bintang Reformasi (PBR) menyatakan dukungannya kepada Mega-Hasyim pada 20 Agustus 2004 setelah melakukan pemungutan suara pada internal partai.^[50] Partai terakhir yang menyatakan dukungannya pada pasangan Mega-Hasyim adalah Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) yang didirikan oleh adik Mega, Sukmawati Soekarnoputri.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla

04
Pasangan Calon Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla	Partai Politik
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
		Demokrat   PKB   PKS   PAN   PBB   PKPI
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (2001–2004)	Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2001–2004)

Setelah kekalahan pada putaran pertama, Amien Rais dan PAN memutuskan untuk bersikap netral pada putaran kedua. Namun ia tidak membantah bahwa sebagian besar kader PAN mendukung pasangan SBY-JK.^[51][52] Di sisi lain, PKS dan PBB secara resmi mendukung SBY-JK setelah sebelumnya berkoalisi dengan PAN.^[53] PKB, yang sebelumnya diperintahkan oleh Abdurrahman Wahid untuk tidak mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan putaran pertama dikarenakan tidak lolosnya Abdurrahman Wahid sebagai salah satu pasangan calon akibat tidak lolos tes kesehatan, menjadi partai terakhir yang memutuskan sikap untuk mendukung SBY-JK.^[53]

Hasil

Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil putaran kedua: calon dengan mayoritas suara di setiap provinsi. SBY-JK: biru; Mega-Hasyim: merah.

No.	Pasangan calon	Jumlah suara	Persentase
2.	Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi	44.990.704	39,38%
4.	Susilo Bambang Yudhoyono Muhammad Jusuf Kalla	69.266.350	60,62%

Provinsi	SBY-JK		Mega-Hasyim
	Suara	%	Suara	%
Aceh	1,561,156	77.10	463,769	22.90
Sumatera Utara	2,808,212	52.61	2,530,065	47.39
Sumatera Barat	1,585,796	83.77	307,196	16.23
Riau	1,719,016	50.99	1,652,302	49.01
Jambi	1,309,245	65.79	680,707	34.21
Sumatera Selatan	444,156	61.71	275,632	38.29
Bengkulu	2,165,778	60.61	1,407,236	39.39
Lampung	233,454	51.29	221,715	48.71
Kepulauan Bangka Belitung	367,374	65.33	194,933	34.67
Kepulauan Riau	917,952	69.52	402,542	30.48
DKI Jakarta	3,392,663	69.21	1,509,402	30.79
Jawa Barat	13,186,776	62.76	7,825,251	37.24
Jawa Tengah	8,991,744	51.67	8,409,066	48.33
Yogyakarta	1,151,043	59.69	777,467	40.31
Jawa Timur	12,150,901	59.65	8,217,996	40.35
Banten	2,913,659	62.76	1,728,732	37.24
Bali	755,432	37.73	1,246,521	62.27
Nusa Tenggara Barat	1,563,494	74.96	522,411	25.04
Nusa Tenggara Timur	590,459	28.07	1,513,088	71.93
Kalimantan Barat	962,365	49.98	963,065	50.02
Kalimantan Tengah	474,839	55.90	374,546	44.10
Kalimantan Selatan	1,096,637	73.30	399,528	26.70
Kalimantan Timur	856,365	63.97	482,247	36.03
Sulawesi Utara	686,688	56.72	523,903	43.28
Sulawesi Tengah	933,261	77.96	263,813	22.04
Sulawesi Selatan	3,869,361	87.24	565,953	12.76
Sulawesi Tenggara	721,792	78.07	202,705	21.93
Gorontalo	276,402	57.99	200,230	42.01
Maluku	311,269	45.39	374,437	54.61
Maluku Utara	277,077	61.84	170,975	38.16
Papua	642,869	62.84	380,091	37.16
Irian Jaya Barat	182,481	59.39	124,760	40.61
Luar Negeri	166,634	67.98	78,500	32.02
Total	69,266,350	60.62	44,990,704	39.38
Sumber: Ananda, Arifin & Suryadinata;[54] Statistik Indonesia[55]

Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih

Berdasarkan hasil pemilihan umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat, yaitu: Perdana Menteri Australia John Howard, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu.

Galeri

• 
  Pasangan Nomor Urut 1 Wiranto-Salahuddin
• 
  Pasangan Nomor Urut 2 Megawati-Hasyim
• 
  Pasangan Nomor Urut 3 Amien-Siswono
• 
  Pasangan Nomor Urut 4 SBY-JK
• 
  Pasangan Nomor Urut 5 Hamzah Haz-Agum Gumelar

Referensi

1. Thompson, Eric C. (December 1999). "Indonesia in Transition: the 1999 Presidential Elections" (PDF). National Bureau of Asian Research. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 September 2012. Diakses tanggal 20 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
2. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 11
3. Setiono, Benny G. (February 2003). "Etnis Tionghoa dan Partai Politik". Indonesia Media. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 December 2008. Diakses tanggal 20 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
4. Langit, Richel (16 August 2002). "Indonesia's military: Business as usual". Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 August 2002. Diakses tanggal 20 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
5. Aglionby, John (11 August 2002). "Indonesia takes a giant step down the road to democracy". The Observer. Diakses tanggal 10 June 2009.
6. "Results from Wave XIV of Tracking Surveys" (PDF). International Foundation for Electoral Systems. 1 July 2004: 5. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 29 November 2008. Diakses tanggal 28 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
7. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 67–69
8. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 70
9. "Gus Dur Tuntut KPU Rp 1 Triliun". Suara Merdeka. 23 May 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 July 2011. Diakses tanggal 21 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
10. "Gus Dur Batal Ajak Golput". Suara Merdeka. 24 May 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 June 2007. Diakses tanggal 21 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
11. "5 Pasang Capres-Cawapres Peroleh Nomor Urut". Kompas. 24 May 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 June 2004. Diakses tanggal 10 September 2009.
12. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 71
13. Chew, Amy (22 December 2003). "Wiranto emerges as 2004 contender". CNN. Diakses tanggal 21 June 2009.
14. "Golkar picks Gus Solah as VP candidate". The Jakarta Post. 10 May 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 June 2011. Diakses tanggal 28 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
15. Fealy, Greg (2007). "The political contingency of reform-mindedness in Indonesia's Nahdlatul Ulama: interest politics and the Khittah". Dalam Reid, Anthony; Gilsenan, Michael. Islamic Legitimacy in a Plural Asia. London: Routledge. hlm. 163. ISBN 978-0-415-45173-4. Parameter |name-list-style= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
16. "The People's Voice: Presidential Politics and Voter Perspectives in Indonesia" (PDF). National Democratic Institute for International Affairs. June 2004. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 29 November 2008. Diakses tanggal 28 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
17. Ananta & Arifin Suryadinata, hlm. 91
18. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 22
19. Pereira, Derwin (7 November 2003). "Who will be Mega's running mate?". The Straits Times.
20. "Megawati Memilih Hasyim Muzadi Sebagai Calon Wakil Presiden". Voice of America. 6 May 2004. Diakses tanggal 28 June 2009.
21. Arvian, Yandhrie (6 May 2004). "Cak Nur: Hasyim Muzadi Khianati Khitah NU". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 September 2008. Diakses tanggal 28 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
22. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 72
23. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 12
24. Sri Saraswati, Muninggar (3 July 2004). "Siswono the richest, Amien poorest candidate". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 June 2011. Diakses tanggal 29 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
25. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 56
26. Ricklefs 2008, hlm. 395
27. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 23
28. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 73
29. Muannas; Amir, Syarief (20 December 2001). "Deklarasi Malino Mengakhiri Pertikaian di Poso". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 November 2004. Diakses tanggal 10 September 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
30. Hadi, Syamsul (2007). Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional. Jakarta: Centre for International Relations Studies. hlm. 179. ISBN 978-979-461-624-6.
31. "Wiranto dan Kalla Maju, Agum Gumelar Mundur". Kompas. 7 August 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 August 2003. Diakses tanggal 10 September 2009.
32. "Kalla Mundur Sebelum Konvensi". Radar Sulteng. 16 April 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 October 2011. Diakses tanggal 10 September 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
33. "Blow to Megawati re-election bid". BBC. 19 April 2004. Diakses tanggal 10 September 2009.
34. "Profile: Hamzah Haz". BBC. 26 July 2001. Diakses tanggal 12 September 2009.
35. Ricklefs 2008, hlm. 400
36. Cahyana, Ludhi; Parlan, Tri Mariyani. "Hamzah Haz dan Agum Gumelar". Institute for the Studies on Free Flow of Information. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 July 2011. Diakses tanggal 12 September 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
37. "Semua Calon Siap Menang dan Kalah". Kompas. 2 June 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 June 2004. Diakses tanggal 10 September 2009.
38. "Jadwal Kampanye Pemilu Presiden". Tempo. 27 May 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 June 2009. Diakses tanggal 21 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
39. Purwanto (4 October 2004). "Presiden Terpilih Ditetapkan Sore Ini". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 June 2009. Diakses tanggal 21 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
40. Harsono, Andreas (8 July 2004). "Megawati Crawls in While Wiranto Cries Foul". The Irrawaddy. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 August 2010. Diakses tanggal 21 June 2009. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
41. "Number of Presidential and Vice Presidential Election Votes in The First Round, 2004 and 2009 (Indonesia)". Neliti. 13 February 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2021. Diakses tanggal 14 April 2021. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
42. Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya; Suryadinata, Leo (2005). Emerging Democracy in Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 80–83. ISBN 981-230-323-5.
43. Ananta, Arifin & Suryadinata 2005, hlm. 69
44. "PPP dukung Megawati dengan syarat – DW – 01.08.2004". dw.com. Diakses tanggal 2024-01-01.
45. "PPP Dukung Mega-Hasyim". detiknews. Diakses tanggal 2024-01-01.
46. "Sebagian PPP Menolak Dukung Mega-Hasyim". Tempo (dalam bahasa Inggris). 2004-08-20. Diakses tanggal 2024-01-01.
47. "Golkar Putuskan Dukung Megawati - 2004-08-16". VOA Indonesia. 2004-08-16. Diakses tanggal 2024-01-01.
48. "Golkar terpecah antara Megawati dan SBY". www.bbc.co.uk. Diakses tanggal 2024-01-01.
49. "Dukung Mega-Hasyim, PKPB Ngaku Tidak Bawa Misi Cendana". detiknews. Diakses tanggal 2024-01-01.
50. "PBR Resmi Dukung Mega-Hasyim". Tempo (dalam bahasa Inggris). 2004-08-23. Diakses tanggal 2024-01-01.
51. "Amien Rais: Anggota PAN Dukung SBY". detiknews. Diakses tanggal 2024-01-02.
52. "AM Fatwa: 85% warga PAN dukung SBY-JK". detiknews. Diakses tanggal 2024-01-02.
53. "Kini SBY dan Mega Tinggal Tunggu Keputusan PKB". detiknews. Diakses tanggal 2024-01-02.
54. Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya; Suryadinata, Leo (2005). Emerging Democracy in Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 107. ISBN 981-230-323-5.
55. "Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi Tahun 2004 , 2009 , 2014, 2019". Statistics Indonesia. 9 January 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 March 2020. Diakses tanggal 14 April 2021. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Pranala luar

• Situs web resmi Komisi Pemilihan Umum Diarsipkan 2014-10-20 di Wayback Machine.
• Situs web resmi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum^{[pranala nonaktif permanen]}
• Pemilu Indonesia Diarsipkan 2016-02-05 di Wayback Machine.