Loading AI tools
pahlawan nasional Indonesia, Perdana Menteri Indonesia ke-11 Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja (EYD: Juanda Kartawijaya 14 Januari 1911 – 7 November 1963 ) adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I.
Raden Djoeanda Kartawidjaja | |
|---|---|
 | |
| Perdana Menteri Indonesia ke-11 | |
| Masa jabatan 9 April 1957 – 6 Juli 1959 | |
| Menteri Pertama Indonesia | |
| Masa jabatan 9 Juli 1959 – 7 November 1963 | |
 Pendahulu Tidak ada; jabatan baru Pengganti Jabatan dihapuskan  | |
| Menteri Keuangan Indonesia ke-11 | |
| Masa jabatan 10 Juli 1959 – 6 Maret 1962 | |
| Presiden | Soekarno |
| Menteri Pertahanan Indonesia ke-11 | |
| Masa jabatan 9 April 1957 – 9 Juli 1959 | |
| Presiden | Soekarno |
| Menteri Pekerjaan Umum Indonesia ke-5 | |
| Masa jabatan 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949 | |
| Presiden | Soekarno |
| Perdana Menteri | Mohammad Hatta |
| Menteri Perhubungan Indonesia ke-3 | |
| Masa jabatan 2 Oktober 1946 – 4 Agustus 1949 | |
| Presiden | Soekarno |
| Perdana Menteri | Sutan Sjahrir Amir Sjarifoeddin Mohammad Hatta |
| Masa jabatan 6 September 1950 – 30 Juli 1953 | |
| Presiden | Soekarno |
| Perdana Menteri | Mohammad Natsir Sukiman Wirjosandjojo Wilopo |
| Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia ke-1 | |
| Masa jabatan 23 Januari 1946 – 2 Oktober 1946[1] | |
Pendahulu Soewahjo Soemodilogo Pengganti Soewahjo Soemodilogo | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | R. Djoeanda Kartawidjaja 14 Januari 1911 Tasikmalaya, Keresidenan Priangan, Hindia Belanda |
| Meninggal | 7 November 1963 (umur 52) Jakarta, Indonesia |
| Sebab kematian | Serangan Jantung |
| Profesi | Teknokrat |
  | |
Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam konvensi hukum laut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).[2]
Ir. H. Djuanda dilahirkan di Tasikmalaya, 14 Januari 1911, merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat.[3] Ayahnya adalah seorang guru di Hollandsch Inlansdsch School (HIS). Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di HIS dan kemudian pindah ke Europesche Lagere School (ELS) yang ditamatkannya pada 1924.[3] Selanjutnya oleh ayahnya ia dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa yaitu Hoogere Burgerschool te Bandoeng (HBS Bandung, sekarang ditempati SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung) dan lulus tahun 1929. Pada tahun yang sama dia masuk ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, mengambil jurusan teknik pengairan dan jalan (Wegen en Waterbouwkunde) dan lulus tahun 1933 dengan gelar Civil Ingineur.[4] Semasa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhammadiyah, dan pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Karier selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939.
Ir. H. Djuanda adalah seorang abdi negara dan abdi masyarakat yang patut diteladani. Meniti karier dalam berbagai jabatan pengabdian kepada negara dan bangsa. Semenjak lulus dari TH Bandung (1933) dia memilih mengabdi di tengah masyarakat. Dia memilih mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta. Ia juga ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung. Selain itu, ia juga memulai keaktifan organisasinya sejak sebelum kemerdekaan di Paguyuban Pasoendan pada tahun 1934.
Setelah empat tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Djuanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawaatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta.
Djuanda diangkat sebagai Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia di awal kemerdekaan.[4] Djuanda menjadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949 dan 1950 hingga 1953. Pada 9 April 1957, ia dipilih sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sostroamidjojo.
Dalam Kabinet Karya I setelah Dekrit Presiden 1959, Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama merangkap Menteri Keuangan. Ia menjadi pejabat Presiden apabila Soekarno bepergian keluar negeri.[4]
Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS), dikenal sebagai negara kepulauan.
Isi dari Deklarasi Juanda ini menyatakan:
Pernyataan yang dibacakan oleh Djuanda tersebut menjadi landasan hukum bagi penyusunan rancangan undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939.
Djuanda wafat di Jakarta 7 November 1963 karena serangan jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.244/1963, Ir. H. Djuanda Kartawidjaja diangkat sebagai tokoh nasional/pahlawan kemerdekaan nasional.[5]
Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara di Surabaya, Jawa Timur yaitu Bandar Udara Internasional Juanda atas jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut sehingga dapat terlaksana. Selain itu, namanya diabadikan untuk nama hutan raya di Bandung yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, dalam taman ini terdapat Museum dan Monumen Ir. H. Djuanda. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta yaitu Jl. Ir. Juanda di bilangan Jakarta Pusat, nama salah satu Stasiun Kereta Api di Indonesia, yaitu Stasiun Juanda, dan salah satu unversitas, yaitu Universitas Djuanda.
Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah Republik Indonesia mengabadikan Djoeanda di pecahan uang kertas rupiah baru NKRI pecahan Rp50.000.[6]
Yugoslavia :
_Ribbon_Bar.png){kind=small}
1st Rank of the Order of the Yugoslav Flag with Sash (3 Desember 1958)[10]
Malaysia :
_-_SMN.svg){kind=small}
Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) - Tun (13 April 1959)[11][10]
Thailand :
_ribbon.png){kind=small}
Knight Grand Cordon of the Most Noble Order of the Crown of Thailand (KGCT) (1960)[12]
Hungaria :
Order of the Flag of the People's Republic of Hungary 1st Class (21 Juli 1960)[10]
Romania :
Order of the Star of the Romanian Socialist Republic 2nd Class (11 Oktober 1962)[10]
Jerman :
Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany (1963)
Kamboja :
Grand Cross of the Royal Order of SahametreiSeamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
_Bintang_Republik_Indonesia_Adipradana.png){kind=small}
_Bintang_Gerilya.png){kind=small}
_Bintang_Bhayangkara_Pratama.png){kind=small}
