Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau disingkat APEKSI adalah sebuah organisasi bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia. Dalam bahasa Inggris, Association of Indonesia Municipalities atau disingkat AIM. Organisasi ini berdiri pada 25 Mei 2000. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengeluarkan Keputusan No. 16 Tahun 2000 mengenai Panduan Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Pemilihan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota DPOD. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 16 Tahun 2000 disusun untuk mengembangkan Asosiasi Pemerintah Kota, Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi yang benar-benar mandiri dan akan terwakili di DPOD.

Logo APEKSI

Sejarah

Sejalan dengan kebijakan baru mengenai otonomi daerah, anggota Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) yang saat itu bernaung di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pertemuan Nasional Wali kota Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 24 Mei 2000 dan sepakat untuk membubarkan BKS-AKSI.

Pada tanggal 25 Mei 2000, Pertemuan Nasional Wali kota Seluruh Indonesia di Jakarta membentuk "Panitia Kerja Wali kota" untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang pembentukan "Asosiasi kota-kota" yang akhirnya diberi nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) atau Association of Indonesia Municipalities (AIM). Apeksi adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-Pemerintah Daerah. Selain tujuan di atas, Apeksi juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan, dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Panitia ini mengadakan rapat secara formal pada tanggal 13-14 Juni 2000 dan menyusun proposal yang diserahkan pada pertemuan para wali kota yang telah diselenggarakan pada akhir Juni 2000.

Musyawarah Nasional (Munas) I Apeksi, tanggal 22-23 Juni 2000 di Surabaya, merampungkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apeksi. Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif pun dipilih. Wali kota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan menjadi wakil Asosiasi Pemerintah Daerah yang duduk di DPOD. Munas juga menyepakati beberapa hal, termasuk di dalamnya besaran iuran dan Program Kerja Apeksi Tahun 2000-2004.

Sejalan dengan perjalanan waktu, Apeksi mengalami beberapa perubahan, di antaranya adalah jumlah kota anggota dan kepengurusan. Saat ini Apeksi beranggotakan 98 pemerintah kota. Selain itu, melalui Munas ke II di Kota Surabaya menetapkan Wali kota Tarakan, dr. H. Jusuf Serang Kasim sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2004-2008. Kemudian Munas III Apeksi pada tanggal 22-24 Juli 2008 di Kota Surakarta telah memutuskan terbentuknya Susunan Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012. Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012 dijabat oleh Wali kota Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. Selanjutnya Munas IV pada tanggal 30 Mei - 02 Juni 2012 di Kota Manado mengukuhkan Wali kota Manado, Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH., MSi., DEA sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2012-2016. Munas V APEKSI tanggal 26-28 Juli 2016 di Kota Jambi mengukuhkan Wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, SH., MH. sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2016-2020. Pada Munas VI Apeksi pada tanggal 11 Februari di Jakarta Wali Kota Bogor, Dr. H. Bima Arya Sugiarto dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2021-2024. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mengangkat tema, Konsistensi Di Masa Transisi dilaksanakan untuk keberlanjutan kepengurusan dengan berakhirnya masa jabatan sesuai Undang-Undang terkait Pilkada diselenggarakan pada 15 Desember 2023 terpilih Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, S.T., M.T. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2023-2025 yang dikukuhkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Apeksi telah mengambil peran yang besar dalam upaya membantu kota anggota. Kota-kota kini memiliki kesempatan untuk mengawali pembentukan Asosiasi di tingkat nasional yang benar-benar demokratis otonom. Organisasi Apeksi dari sejak dini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar diperlukan kota-kota (anggota). Dalam rangka membantu maksud tersebut, bentuk organisasi dan gagasan mengenai peran dan lingkup kegiatan-kegiatan yang mungkin diemban Apeksi dapat pula disusun berdasarkan pengalaman Asosiasi Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk dan terbukti sukses di tingkat internasional.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI

Daftar Ketua Dewan Pengurus APEKSI

No.	Foto	Nama	Mulai	Akhir	Keterangan
1		Soenarto Soemoprawiro	2000	2002
2		Jusuf Serang Kasim	2002	2008	Menggantikan Soenarto Soemoprawiro tahun 2002 dan terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus pada Munas II APEKSI 2004
3		Eddy Santana Putra	2008	2012
4		Vicky Lumentut	2012	2016
5		Airin Rachmi Diany	2016	2021
6		Bima Arya Sugiarto	2021	2024	Munaslub 2023 dilaksanakan untuk keberlanjutan kepengurusan dengan berakhirnya masa jabatan sesuai Undang-Undang terkait Pilkada
7		Eri Cahyadi	2023	2025

Komponen

Komponen dan Program Apeksi sesuai amanat Munaslub Apeksi 2023:

1. Advokasi Kebijakan
2. Pembangunan Berkelanjutan
3. Peningkatan Kapasitas & Inovasi
4. Kelembagaan dan Kemitraan
5. Komunitas & Stakeholder
6. Komunikasi Strategis
7. Administrasi dan Keuangan
8. Lintas Komponen: Karakter Kebangsaan, Komunitas & Stakeholder dan Investasi & Mitra Swasta

Anggota

Berikut adalah 98 kota-kota anggota Apeksi di Indonesia, dengan 93 kota otonom dan 5 kota administratif DKI Jakarta:

1. Kota Ambon
2. Kota Balikpapan
3. Kota Banda Aceh
4. Kota Bandar Lampung
5. Kota Bandung
6. Kota Banjar
7. Kota Banjarbaru
8. Kota Banjarmasin
9. Kota Batam
10. Kota Batu
11. Kota Baubau
12. Kota Bekasi
13. Kota Bengkulu
14. Kota Bima
15. Kota Binjai
16. Kota Bitung
17. Kota Blitar
18. Kota Bogor
19. Kota Bontang
20. Kota Bukittinggi
21. Kota Cilegon
22. Kota Cimahi
23. Kota Cirebon
24. Kota Denpasar
25. Kota Depok
26. Kota Dumai
27. Kota Gorontalo
28. Kota Gunungsitoli
29. Kota Jakarta Barat
30. Kota Jakarta Pusat
31. Kota Jakarta Selatan
32. Kota Jakarta Timur
33. Kota Jakarta Utara
34. Kota Jambi
35. Kota Jayapura
36. Kota Kediri
37. Kota Kendari
38. Kota Kotamobagu
39. Kota Kupang
40. Kota Langsa
41. Kota Lhokseumawe
42. Kota Lubuklinggau
43. Kota Madiun
44. Kota Magelang
45. Kota Makassar
46. Kota Malang
47. Kota Manado
48. Kota Mataram
49. Kota Medan
50. Kota Metro
51. Kota Mojokerto
52. Kota Padang
53. Kota Padang Panjang
54. Kota Padangsidimpuan
55. Kota Pagaralam
56. Kota Palangka Raya
57. Kota Palembang
58. Kota Palopo
59. Kota Palu
60. Kota Pangkalpinang
61. Kota Parepare
62. Kota Pariaman
63. Kota Pasuruan
64. Kota Payakumbuh
65. Kota Pekalongan
66. Kota Pekanbaru
67. Kota Pematang Siantar
68. Kota Pontianak
69. Kota Prabumulih
70. Kota Probolinggo
71. Kota Sabang
72. Kota Salatiga
73. Kota Samarinda
74. Kota Sawahlunto
75. Kota Semarang
76. Kota Serang
77. Kota Sibolga
78. Kota Singkawang
79. Kota Solok
80. Kota Sorong
81. Kota Subulussalam
82. Kota Sukabumi
83. Kota Sungaipenuh
84. Kota Surabaya
85. Kota Surakarta
86. Kota Tangerang
87. Kota Tangerang Selatan
88. Kota Tanjungbalai
89. Kota Tanjungpinang
90. Kota Tarakan
91. Kota Tasikmalaya
92. Kota Tebing Tinggi
93. Kota Tegal
94. Kota Ternate
95. Kota Tidore Kepulauan
96. Kota Tomohon
97. Kota Tual
98. Kota Yogyakarta

Lihat pula

• Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
• Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

Referensi

Pranala luar

• Website resmi APEKSI