Kabinet Hatta I

Kabinet Hatta Pertama atau Kabinet Hatta I adalah kabinet ketujuh yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, atas perintah Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948, hari yang sama saat kabinet sebelumnya dinyatakan bubar. Kabinet ini bertugas pada periode 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Menyusul agresi militer Belanda kedua, ketika ibu kota republik Yogyakarta direbut dan sebagian besar anggota kabinet ditangkap. Meskipun begitu, kabinet tidak secara resmi dibubarkan. Setelah kepemimpinan politik kembali berlaku efektif 13 Juli 1949, kabinet melanjutkan mandatnya hingga dirombak pada 4 Agustus.

Kabinet Hatta
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-7
1948–1949
Kabinet Hatta I
Dibentuk	29 Januari 1948
Diselesaikan	19 Desember 1948 (1948-12-19) (ditangkap) 4 Agustus 1949 (1949-08-4) (dirombak)
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Wakil Presiden	Mohammad Hatta
Perdana Menteri	Mohammad Hatta
Jumlah menteri	27
Jumlah wakil menteri	10
Partai anggota	Masyumi   PNI   Parkindo   PSI   Independen
Partai oposisi	Front Demokrasi Rakyat:   PSI   PKI   PBI
Pemimpin oposisi	Musso Amir Sjarifoeddin
Sejarah
Periode	Komite Nasional Indonesia Pusat
Nasihat dan persetujuan	Komite Nasional Indonesia Pusat
Pendahulu	Kabinet Amir Sjarifuddin II
Pengganti	Kabinet Darurat Kabinet Hatta II

Artikel ini bagian dari seri tentang Soekarno
Presiden pertama Indonesia Prakemerdekaan PNI Partindo PETA BPUPK Pancasila PPKI Revolusi Nasional Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Kebijakan dalam negeri APRA Ambon Permesta DI/TII Peristiwa Tiga Selatan Marhaenisme Demokrasi Terpimpin Dekret 5 Juli Monas G30S Supersemar Kejatuhan De-Soekarnoisasi Kebijakan luar negeri Gerakan Non-Blok Konferensi Asia–Afrika Pesta Olahraga Asia 1962 CONEFO GANEFO gedung Irian Barat Trikora Pepera Konfrontasi Krisis Selat Sunda Pidato Indonesia Menggugat Tahun Vivere Pericoloso Keluarga Istri Fatmawati Dewi Anak Rukmini Megawati Rachmawati Sukmawati Guruh Media dan warisan Makam Soekarno Rumah pengasingan Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta Stadion Gelora Bung Karno Lainnya (eponim) Galeri: Gambar, Suara, Video
l b s

Latar belakang

Kabinet Amir Sjarifuddin II, di bawah Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin, bubar pada 23 Januari 1948 setelah adanya kemarahan besar terhadap Perjanjian Renville, yang dianggap oleh masyarakat telah memberikan terlalu banyak kekuatan politik pada negara yang baru lahir tersebut.^[1] Mohammad Hatta, yang sedang menjabat sebagai wakil presiden, diminta oleh Presiden Soekarno untuk membentuk sebuah kabinet baru yang menyatukan seluruh partai politik di Indonesia.^[1] Hatta mempertahankan sepuluh anggota kabinet sebelumnya, dan mengeluarkan para wakil menteri^[2] serta menteri dengan paham Kiri.^[3]

Kabinet Hatta I dibentuk pada 29 Januari 1948, dengan Hatta menjabat sebagai wakil presiden dan perdana menteri secara bersamaan.^[4] Kabinet tersebut resmi bertugas pada 2 Februari.^[5] Mandat pada Kabinet Hatta diantaranya adalah menangani perjanjian Renville, membangun negara, serta bekerja menuju pemerintahan yang terkonsolidasi.^[6] Bersama Jenderal Soedirman, Panglima militer, Hatta bekerja mengurangi pengaruh paham kiri dalam angkatan bersenjata, yang dieksploitasi pada masa kabinet Amir Sjarifuddin.^[7] Namun, hal tersebut dilemahkan oleh selisih paham terhadap Perjanjian Renville yang terus berlanjut.^[8]

Pakar hukum dan politikus Indonesia Bibit Suprapto menulis bahwa Kabinet Hatta tidak sepenuhnya bersifat parlementer, karena Hatta tetap menjabat di lembaga eksekutif pemerintahan, namun juga tidak sepenuhnya bersifat presidensial, karena Hatta secara resmi menyandang gelar perdana menteri.^[4]

Susunan kabinet

Susunan awal Kabinet Hatta I

No	Jabatan	Pejabat		Partai Politik
1	Perdana Menteri		Mohammad Hatta		Non-partai
2	Menteri Luar Negeri		Agus Salim
3	Menteri Dalam Negeri		(a. i.) Sukiman		Masyumi
4	Menteri Pertahanan		Mohammad Hatta[9] (ad-interim, sampai 15 Juli 1948)		Non-partai
			Hamengkubuwono IX (sejak 15 Juli 1948)
5	Menteri Kehakiman		Susanto Tirtoprodjo		PNI
6	Menteri Penerangan		Mohammad Natsir		Masyumi
7	Menteri Keuangan		AA Maramis		PNI
8	Menteri Kemakmuran		Sjafruddin Prawiranegara		Masyumi
9	Menteri Pekerjaan Umum		Djuanda Kartawidjaja[10] (ad-interim, sampai 13 April 1948)		Non-partai
			Herling Laoh (sejak 13 April 1948)		PNI
10	Menteri Perburuhan dan Sosial		Rahendra Kusnan		Non-partai
11	Menteri Pembangunan dan Pemuda		Supeno [11]		PSI
12	Menteri Perhubungan		Djoeanda Kartawidjaja		Non-partai
13	Menteri Agama		Masjkur		Masyumi
14	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Ali Sastroamidjojo		PNI
15	Menteri Kesehatan		J. Leimena		Parkindo
16	Menteri Negara		Hamengkubuwono IX [9]		Non-partai

Sejarah

Kabinet Hatta I ditandai oleh meningkatnya pengakuan internasional terhadap Indonesia. Yaman dan Uni Soviet merupakan salah satu contoh negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada Mei 1948.^[12]

Perbedaan pendapat internal

Mantan perdana menteri Amir Sjarifoeddin tidak menerima pembubaran kabinetnya; pasukan dan politisi paham kiri telah lama mengendalikan kabinet sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.^[13] Bersama dengan tokoh Partai Komunis Indonesia, Musso, Amir mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang menjadi oposisi kabinet Hatta dan meminta kabinet baru yang berpaham kiri. Pada awal Februari 1948, Amir dan Musso telah bertemu dan berdiskusi mengenai bagaimana cara menangani kabinet baru.^[14]

FDR mengklaim bahwa kabinet Hatta, yang sebagian besar diisi oleh partai Islam Masyumi, tidak akan mampu memenuhi mandat mereka dan segala proyek yang diselesaikan akan bertentangan terhadap kebutusan para sosialis dan komunis.^[15] Mereka menjuluki kabinet Hatta sebagai "Kabinet Masyumi" dan "Kabinet Borjuis". Selama awal 1948 FDR terus mengkritisi kelompok-kelompok islam dan kelompok pemerintahan; mereka juga memimpin serangkaian mogok kerja dan meminta Kabinet Hatta untuk menarik diri secara sepihak dari Perjanjian Renville.^[12] Sebagai balasan, pemerintah membebaskan Tan Malaka dan beberapa tahanan politik lainnya yang dimulai pada pertengahan Agustus; walaupun para tahanan yang dibebaskan merupakan tahanan komunis, mereka dengan tegas menolak FDR dan bekerja untuk menumbangkan FDR.^[16]

Perbedaan pendapat tersebut mencapai puncaknya pada Peristiwa Madiun, di mana pasukan FDR di bawah komando Musso, Sjarifuddin serta tokoh-tokoh berpaham kiri lainnya, mengepung Kota Madiun, Jawa Timur pada 18 September 1948; FDR membakar rumah penduduk dan membunuh ribuan warga yang sebagian besar merupakan tokoh Islam. Empat hari kemudian, Angkatan Darat ditugaskan untuk merebut kembali Kota Madiun. Pasukan pertama tiba pada 30 September dan mulai bertempur keesokan harinya, merebut kembali Kota Madiun. Anggota FDR menyebar di wilayah Madiun, yang menyebabkan angkatan darat menghabiskan beberapa bulan untuk memburu mereka. Musso dibunuh pada awal Oktober, sementara Sjarifuddin ditangkap pada 29 November dan dihukum mati pada bulan Desember.^[12]

Tekanan Belanda

Setelah Perjanjian Renville, Garis Van Mook – yang memisahkan wilayah yang dikendalikan oleh Belanda dengan wilayah Indonesia – secara resmi diakui. Dibalik garis tersebut Belanda membentuk beberapa negara bagian kecil pada wilayah yang diklaim olehIndonesia, termasuk Madura dan Pasundan.^[12] Beberapa pertempuran terjadi di sepanjang garis tersebut antara pasukan Indonesia dengan Belanda.^[17] Pasukan Belanda terus menghadang kepulauan Indonesia, mencegah kapal pemasok mencapai masyarakat.^[18] Oleh karena itu, pada bulan Desember ketegangan antara kedua kekuatan meningkat.^[17]

Kejatuhan

Pada Operasi Kraai, sebuah serangan Belanda ke ibu kota di Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Presiden Sukarno dan kabinet Hatta ditangkap dan diasingkan. Kabinet darurat, di bawah kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara, dibentuk di Sumatera; namun Kabinet Hatta tidak dibubarkan secara resmi. Setelah kepemimpinan politik dilepaskan oleh Belanda dan dikembalikan ke Yogyakarta, Prawiranegara mengembalikan kendali negara kepada kabinet Hatta efektif pada 13 Juli 1949; kabinet Hatta mempertahankan susunan kabinetnya sampai 4 Agustus 1949, ketika dirombak, kembali dengan Hatta sebagai perdana menteri.

Catatan

1. Suprapto 1985, hlm. 78.
2. Suprapto 1985, hlm. 80.
3. Muljana 2008, hlm. 134.
4. Suprapto 1985, hlm. 79.
5. Muljana 2008, hlm. 135.
6. Suprapto 1985, hlm. 81.
7. Imran 1980, hlm. 42–45.
8. Muljana 2008, hlm. 148.
9. Tanggal 15 Juli 1948 Hamengkubuwono XI diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Posisi Menteri Negara tidak diisi.
10. Tanggal 13 April 1948 posisi ini diisi H. Laoh.
11. Supeno meninggal pada 24 Februari 1949, sewaktu Agresi Militer Belanda II.
12. Suprapto 1985, hlm. 81–84.
13. Muljana 2008, hlm. 136.
14. Muljana 2008, hlm. 143.
15. Muljana 2008, hlm. 144.
16. Muljana 2008, hlm. 154.
17. Suprapto 1985, hlm. 85.
18. Muljana 2008, hlm. 137.

Referensi

• Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 62–73, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar

• (Indonesia) Profil Kabinet Hatta I pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
• (Indonesia) Profil kabinet pada situs web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia Diarsipkan 2014-01-12 di Wayback Machine.

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Amir Sjarifuddin II	Kabinet Hatta I 1948	Diteruskan oleh: Kabinet Darurat
Didahului oleh: Kabinet Amir Sjarifuddin II	Kabinet Hatta I 1948-1949	Diteruskan oleh: Kabinet Hatta II