Nahdlatul Ulama
gerakan Islam bercabang dari Sunni Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
gerakan Islam bercabang dari Sunni Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Nahdlatul Ulama (NU, bahasa Arab: نَهْضَةُ الْعُلَمَاءْ, translit. nahḍatul ‘ulamā', har. 'Kebangkitan Ulama';) adalah organisasi keagamaan Islam asal Indonesia yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari, kepala Pondok Pesantren Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur. NU[3] memiliki anggota berkisar dari 40 juta (2013)[4] hingga lebih dari 95 juta pada (2021) yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia.[5][6] NU juga merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam.
نَهْضَةُ الْعُلَمَاءْ | |
 Lambang Nahdlatul Ulama[lower-alpha 1] | |
| Singkatan | NU |
|---|---|
| Tanggal pendirian | 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) |
| Pendiri | Muhammad Hasyim Asy'ari |
| Didirikan di | Kota Surabaya, Jawa Timur, Hindia Belanda |
| Tipe | Organisasi keagamaan & kemasyarakatan |
| Tujuan | Berlakunya ajaran Islam yang menganut pemahaman ahlussunnah wal-jama'ah bermazhab Asy'ariyah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. |
| Kantor pusat | Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Indonesia |
Wilayah layanan | Asia Tenggara |
Jumlah anggota | 95 juta (2021)[1] |
Rais 'Aam | K.H. Miftachul Akhyar |
Ketua Umum | Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf |
Katib ‘Aam | K.H. Said Asrori |
Sekretaris Jenderal | Drs. H. Saifullah Yusuf |
| Afiliasi | Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah (Islam Sunni)[2] |
| Situs web | www |
NU didirikan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisionalis (sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan fikih Mazhab Syafi'i) dan kepentingan ekonomi anggotanya.[5] Pandangan keagamaan NU[7] dianggap "tradisionalis" karena menoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[8] Hal ini membedakannya dengan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, yang dianggap "reformis" karena membutuhkan interpretasi yang lebih literal terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.[8]
Beberapa tokoh NU adalah pendukung konsep islam nusantara, sebuah ciri khas Islam yang telah mengalami interaksi, kontekstualisasi, pribumisasi, interpretasi, dan vernakularisasi sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia.[9] Islam Nusantara mempromosikan moderasi, anti-fundamentalisme, pluralisme dan pada titik tertentu, sinkretisme.[10]
NU didirikan pada tahun 1926 sebagai organisasi ulama Muslim Asy'ari ortodoks,[11] yang berbeda pandangan dengan kebijakan modernisMuhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), dan munculnya gerakan Salafi dari organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Indonesia yang sama sekali menolak adat istiadat setempat yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Buddha Jawa pra-Islam. Organisasi ini didirikan setelah Komite Hijaz telah memenuhi tugasnya dan akan dibubarkan. Organisasi ini didirikan oleh Hasyim Asy'ari, kepala pesantren di Jawa Timur. Organisasi NU berkembang, tetapi basis dukungannya tetap di Jawa Timur. Pada tahun 1928, NU menggunakan bahasa Jawa dalam khotbahnya, di samping bahasa Arab.[12][13][14]
Pada tahun 1937, meskipun hubungan NU dengan organisasi-organisasi Islam Sunni lainnya di Indonesia buruk, organisasi-organisasi tersebut membentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai forum diskusi. Mereka bergabung dengan sebagian besar organisasi Islam lainnya yang ada pada saat itu. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan pada bulan September diadakan konferensi para pemimpin Islam di Jakarta.[12][14]
Jepang ingin menggantikan MIAI, tetapi konferensi tidak hanya memutuskan untuk mempertahankan organisasi, tetapi juga memilih tokoh-tokoh politik yang tergabung dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) untuk kepemimpinan, daripada anggota non-politik NU atau Muhammadiyah seperti yang diinginkan penjajah. Lebih dari setahun kemudian, MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang disponsori Jepang. Hasjim Asjari adalah ketua nasional, tetapi dalam praktiknya organisasi baru itu dipimpin oleh putranya, Wahid Hasyim. Tokoh NU dan Muhammadiyah lainnya memegang posisi kepemimpinan.[12][14]
Pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Selama perang kemerdekaan Indonesia, NU menyatakan bahwa perang melawan pasukan kolonial Belanda adalah jihad/perang suci, wajib bagi semua umat Islam. Di antara kelompok gerilya yang memperjuangkan kemerdekaan adalah Hizbullah dan Sabililah yang dipimpin oleh NU.[14]
Nahdlatul Ulama | |
|---|---|
 | |
| Singkatan | NU |
| Ketua umum | K.H. Hasyim Asy'ari |
| Dibentuk | 31 Januari 1926 (organisasi) 1952 (partai) |
| Dibubarkan | 5 Januari 1973 |
| Dipisah dari | Masyumi |
| Digabungkan dengan | Partai Persatuan Pembangunan |
| Kantor pusat | Djakarta, Indonesia |
| Surat kabar | Duta Masjarakat |
| Sayap pemuda | Gerakan Pemuda Ansor |
| Ideologi | Islamisme (Islam tradisionalis) |
| Agama | Islam |
| Afiliasi nasional | Liga Muslimin Indonesia |
Menyusul pengakuan kemerdekaan Indonesia, sebuah partai baru bernama Masyumi didirikan dengan NU sebagai komponennya. Kepemimpinan NU pada saat itu tidak memiliki keterampilan politik, dan dianugerahi beberapa posisi kabinet yang berpengaruh, kecuali ketua Wahid Hasyim, yang diangkat menjadi menteri agama. NU tidak senang dengan kurangnya pengaruhnya di dalam Masyumi, terutama setelah keputusan pada konferensi partai tahun 1949 mengubah dewan agama partai, di mana NU memegang beberapa posisi, menjadi badan penasihat yang tidak berdaya.[14]
Dua tahun kemudian, perselisihan tentang organisasi Haji menyebabkan penentangan Perdana Menteri Natsir terhadap pengangkatan kembali Hasyim sebagai menteri urusan agama di kabinet berikutnya. Dalam krisis kabinet berikutnya, NU mengajukan serangkaian tuntutan, termasuk mempertahankan Hasyim, dan mengancam akan meninggalkan Masyumi. Pada tanggal 5 April 1952, beberapa hari setelah pengumuman kabinet baru tanpa Hasyim, NU pada prinsipnya memutuskan untuk meninggalkan Masyumi. Tiga bulan kemudian mereka menarik semua anggotanya dari dewan Masyumi, dan pada tanggal 30 Agustus ia mendirikan Liga Muslimin Indonesia, yang terdiri dari NU, PSSI dan PERTI. Diketuai oleh Wahid Hasyim.[14][15]
Selama era demokrasi liberal (1950-1957), anggota NU menjabat di sejumlah jabatan kabinet. Pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I, NU menduduki tiga kursi, dengan Zainul Arifin ditunjuk sebagai wakil perdana menteri kedua. Namun, setelah kabinet ini jatuh, beberapa anggota NU menentang NU bergabung dengan kabinet baru, yang akan dibentuk oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, dengan keyakinan bahwa jika dia tidak dapat membentuk kabinet, NU akan diundang untuk mencoba. Akhirnya ditekan untuk berpartisipasi, dan dianugerahi portofolio urusan dalam negeri dan agama di kabinet, yang dilantik pada 12 Agustus 1955.[14]
Pada tanggal 29 September 1955, Indonesia mengadakan pemilihan parlemen pertama. NU berada di urutan ketiga, dengan hampir 7 juta suara, 18,4% dari total, di belakang Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. NU diberikan 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, naik dari hanya delapan sebelum pemilihan. NU adalah partai terbesar di basis Jawa Timurnya, dan 85,6% suaranya berasal dari Jawa. Ada pemisahan yang jelas antara Masyumi, yang mewakili pulau-pulau terluar, pemilih perkotaan, dan NU, yang mewakili konstituen pedesaan Jawa. Tiga bulan kemudian, pemilihan diadakan untuk Konstituante, yang bertugas menyusun konstitusi permanen. Hasilnya sangat mirip, NU meraih 91 dari 514 kursi.[12][14][16]
Pada 1950-an, NU masih ingin melihat Indonesia menjadi negara Islam, dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pidato presiden tahun 1953 yang ditolak oleh Sukarno. Tiga tahun kemudian, ia juga menentang "konsepsi" Sukarno yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan demokrasi terpimpin, karena ini berarti anggota PKI duduk di kabinet. Pada tanggal 2 Maret 1957, pemberontakan Permesta pecah. Di antara tuntutannya adalah kembalinya Mohammad Hatta menjadi wakil presiden. NU mendukung seruan ini.[14][17]
Sementara itu, di Konstituante, NU bergabung dengan Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan pihak lain untuk membentuk Blok Islam, yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Blok terdiri 44,8% dari total kursi. Namun, karena tidak ada satu pun blok yang mampu menguasai mayoritas dan mendorong melalui konstitusi yang diinginkan, majelis gagal untuk menyetujui dan dibubarkan oleh Sukarno dalam sebuah dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang juga mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang menyatakan negara untuk berdasarkan falsafah Pancasila, bukan Islam.[14][18]
Pada tahun 1960, Presiden Sukarno melarang Masyumi karena diduga terlibat dalam pemberontakan Permesta. Namun, kepemimpinan NU melihat Partai Komunis Indonesia yang pro-kaum miskin, yang dekat dengan Sukarno, sebagai penghalang ambisinya, dan bersaing dengannya untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang miskin. Lima tahun kemudian, upaya kudeta oleh Gerakan 30 September terjadi. Pada tahun 1965, kelompok tersebut berpihak pada tentara pimpinan Jenderal Suharto dan sangat terlibat dalam pembunuhan massal komunis Indonesia. Namun, NU kemudian mulai menentang rezim Suharto.[19]
Pada tahun 1984, Abdurrahman Wahid, cucu pendiri NU Hasyim Asy'ari, mewarisi kepemimpinan dari ayahnya, dan kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1999. Ia secara resmi meminta maaf atas keterlibatan NU dalam peristiwa 1965. Ia juga menyatakan bahwa "Nahdlatul Ulama (NU) seperti Syi'ah dikurangi Imamah; demikian pula Syi'ah adalah NU ditambah Imamah." Ada banyak kesamaan antara keduanya, seperti posisi dan peran kyai. Kontras utama di antara mereka adalah bahwa di NU, konsep itu terlihat dalam bentuk budaya yang diterima, sedangkan di Syiah, itu berbentuk teologi.[19]
Setelah penggulingan Sukarno, rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengadakan pemilihan umum pada tahun 1971. Meskipun NU dimanipulasi oleh pemerintah, yang menyebabkannya kehilangan banyak kredibilitas, NU berhasil mempertahankan 18% suara dari pemilu 1955. pemilihan. Namun, pada tahun 1973, ia terpaksa "menyatu" ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru. PPP berada di urutan kedua, setelah organisasi Golongan Karya (Golkar) yang disponsori pemerintah dalam pemilihan 1977 dan 1982, tetapi pada 1984, ketua NU yang baru Abdurrahman Wahid (juga dikenal sebagai Gus Dur), putra Wahid Hasyim, menarik NU dari PPP karena ketidakpuasan dengan kurangnya pengaruh NU. Akibatnya, pada pemilu 1987, suara PPP anjlok dari 28% pada 1982 menjadi hanya 16%. Sejak saat itu, NU diharapkan berkonsentrasi pada kegiatan keagamaan dan sosial.[12][13][16]
Pada tahun 1984, pemerintah Orde Baru mengumumkan bahwa semua organisasi harus menerima ideologi negara Pancasila sebagai dasar mereka. Sekali lagi NU akomodatif, dengan Gus Dur menyebut Pancasila sebagai "kompromi mulia"[13] bagi umat Islam. Lima tahun kemudian. Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun kedua sebagai ketua, posisi yang dipegangnya hingga terpilih sebagai presiden pada 1999.[16]
Pada tahun 1990, NU bekerja sama dengan Bank Summa membentuk sistem Bank Perkreditan Rakyat. Soeharto tidak menyetujui NU menyimpang di luar kegiatan keagamaan murni, dan fakta bahwa bank itu dimiliki oleh keluarga etnis Tionghoa Kristen menimbulkan kontroversi. Bank itu akhirnya ditutup dua tahun kemudian karena salah urus keuangan. Gus Dur juga menimbulkan ketidaksetujuan rezim dengan mengadakan rapat umum di stadion Jakarta tiga bulan sebelum pemilihan legislatif 1992, seolah-olah untuk menyatakan dukungan terhadap Pancasila.[13]
Alhasil, Gus Dur diajak bertemu Letkol Prabowo Subianto, menantu Soeharto di Mabes TNI Jakarta. Pada pertemuan itu, Gus Dur diperingatkan untuk menghindari perilaku politik yang tidak dapat diterima, dan diberitahu bahwa jika dia bersikeras melibatkan dirinya dalam politik, daripada membatasi dirinya pada masalah agama, dia harus menyatakan dukungan untuk masa jabatan presiden lebih lanjut untuk Soeharto. Menanggapi hal itu, Gus Dur mengancam akan keluar dari NU. Hal ini mengakibatkan rezim mundur, karena tidak bisa mengambil risiko menjatuhkan Gus Dur.[13]
Selama jatuhnya Soeharto, anggota Nahdlatul Ulama dan ulama Islam dibunuh oleh perusuh di Banyuwangi di Jawa Timur ketika perburuan terhadap dukun diduga lepas kendali.[20][21] Menyusul jatuhnya Suharto dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, pada Juli 1998 Gus Dur mengumumkan pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada 10 November, Gus Dur bertemu dengan tokoh-tokoh pro reformasi lainnya Amien Rais, Megawati Soekarnoputri dan Sultan Hamengkubuwono IX. Disebut Empat Ciganjur, dinamai sesuai lokasi rumah Gus Dur, mengeluarkan deklarasi yang menyebut pemerintahan Habibie "transisi" dan menyerukan pemilihan untuk dimajukan dan Militer Indonesia untuk mengakhiri peran politiknya.[13]
Dalam pemilihan umum bebas pertama di Indonesia sejak 1955, yang diadakan pada 7 Juni 1999, PKB memenangkan 13 persen suara. Dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat berikutnya, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia, mengalahkan Megawati dengan 373 suara berbanding 313.[13] Namun, ia digulingkan hanya dua tahun kemudian. PKB kemudian terpecah menjadi dua faksi yang bertikai, satu dipimpin oleh putri Gus Dur, Yenny Wahid. Upaya Gus Dur pada 2008 untuk melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan sengketa gagal, dan suara PKB pada pemilihan umum 2009 hanya setengah dari suara sebelumnya pada 2004. Pada konferensi 2010, yang diadakan di Makassar, NU memutuskan tidak untuk membahas perpecahan, dan mengeluarkan resolusi yang melarang pejabat memegang jabatan politik, yang dilihat sebagai komitmen untuk menghindari keterlibatan politik di masa depan.[13][22][23][24]
Setelah konferensi, kekhawatiran tentang peran jangka panjang NU terus menarik komentar di media nasional. Selama 2011, misalnya, diskusi terus berlanjut tentang peran nasional yang harus dimainkan NU dan tentang hubungan politik yang erat antara NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Komentar putri Gus Dur, Yenny Wahid, misalnya, mencerminkan keprihatinan ini ketika dia mengatakan bahwa NU terfragmentasi dan "meluncur menjadi tidak relevan".[25]
Nahdlatul Ulama menganut firkah ahlussunah wal-jama'ah, yaitu sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara nash (Al-Qur'an dan hadis) dengan akal (ijmak dan qiyas). Oleh sebab itu sumber hukum Islam bagi warga NU tidak hanya Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris.[26]
Dalam persoalan akidah, NU merujuk kepada Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, sedangkan dalam persoalan fikih, NU cenderung merujuk kepada Imam Syafi'i, dan dalam bidang tasawuf, NU merujuk kepada Imam al-Ghazali. NU tetap mengakui dan bersikap tasamuh kepada para mujtahid lainnya, seperti dalam bidang akidah dikenal seorang mujtahid bernama Abu Mansur al-Maturidi, kemudian dalam bidang fikih terdapat tiga mujtahid besar selain Imam Syafi'i, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Hambali, serta dalam bidang tasawuf mengadaptasi pemikiran Junaid al-Baghdadi.[27][28] Hal ini berbeda dengan PERTI yang hanya mengakui mazhab Syafi'i, meski mayoritas warga NU bermazhab Syafi'i. NU telah digambarkan oleh media barat sebagai gerakan Islam yang progresif, liberal dan pluralistik,[29][30] tetapi merupakan organisasi yang beragam dengan faksi konservatif yang besar juga.[31]
Adapun gagasan "Kembali ke Khittah NU" pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal-jama'ah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiqih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.[32]
Setelah 1971, Nahdlatul Ulama telah menyatakan bahwa mereka tidak terikat pada organisasi politik mana pun.[33]
Lambang Nahdlatul Ulama diciptakan oleh K.H. Ridwan Abdullah[34] yang dipasang di Hotel Peneleh Surabaya pada 9 Oktober 1927 saat dilaksanakannya Muktamar Nahdlatul Ulama ke 2. Komponen Lambang Nahdlatul Ulama terdiri dari :
Lembaga adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai dan berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan yang memerlukan penanganan khusus.[35] Lembaga Nahdlatul Ulama meliputi:
Badan Otonom NU adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.[36] Jenis badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah :
Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), dll. Agama diwakili Partai Nahdhatul Ulama, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), dll. Dan Komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI)[37].
NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru dan mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.[38]
Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.
