Loading AI tools
politisi Indonesia Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Ir. Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung (lahir 14 Agustus 1945 ), lebih sering disebut Akbar Tandjung, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari 1999 hingga 2004. Sebagai anggota Partai Golongan Karya (Golkar), ia juga menjabat sebagai ketua umum partai dari 1999 hingga 2004, dan menjadi anggota DPR RI dari Jawa Timur dari 1977 hingga 2004. Akbar menyelesaikan disertasi tingkat doktor dalam bidang Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007[1][2].
 | Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. |
Akbar Tanjung | |
|---|---|
 Akbar Tandjung, Menteri Sekretaris Negara 1998-1999 | |
| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-13 | |
| Masa jabatan 6 Oktober 1999 – 1 Oktober 2004 | |
| Ketua Umum Partai Golongan Karya ke-7 | |
| Masa jabatan 11 Juli 1998 – 19 Desember 2004 | |
| Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-6 | |
| Masa jabatan 23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999 | |
| Presiden | B. J. Habibie |
| Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman Indonesia ke-3 | |
| Masa jabatan 17 Maret 1993 – 21 Mei 1998 | |
| Presiden | Soeharto |
| Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Indonesia ke-5 | |
| Masa jabatan 21 Maret 1988 – 17 Maret 1993 | |
| Presiden | Soeharto |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
| Masa jabatan 1 Oktober 1999 – 1 Oktober 2004 | |
| Daerah pemilihan | DKI Jakarta |
| Masa jabatan 1 Oktober 1977 – 21 Maret 1988 | |
Pengganti Potsdam Hutasoit  | |
| Daerah pemilihan | Jawa Timur |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 14 Agustus 1945 Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Hindia Jepang |
| Partai politik | Partai Golongan Karya |
| Suami/istri | Krisnina Maharani |
| Hubungan | Usman Zahiruddin Tandjung (kakak) |
| Anak | 4 |
| Almamater | Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada |
| Pekerjaan | Politikus |
  | |
Ia menjabat sebagai menteri di bawah mantan presiden Soeharto dan Bacharuddin Jusuf Habibie. Dia adalah Ketua DPR-RI dari 1999 hingga 2004. Pada 2002 ia dihukum karena korupsi atas penggelapan dana yang ditujukan untuk bantuan makanan bagi orang miskin, tetapi hukuman itu dibatalkan di tingkat banding pada tahun 2004.[3]
Akbar Tanjung lahir dari pasangan Zahiruddin Tanjung (ayah) dan Siti Kasmijah (ibu) yang berasal dari etnis Pesisir.[4] Ayahnya adalah salah seorang pengurus Muhammadiyah di Sorkam yang kemudian terjun ke dunia usaha.[5] Selain berdagang kain, ayahnya juga menjual rempah - rempah dan memiliki toko di Sibolga. Akbar merupakan anak ke-13 dari 16 bersaudara.[6] Dia memulai pendidikannya di Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah, Sorkam, Tapanuli Tengah,[7] kemudian berpindah ke SD Kristen di Jalan Seram, Medan, Sumatera Utara.[7] Setelah menamatkan di SMP Perguruan Cikini, Jakarta, ia melanjutkannya ke SMA Kolese Kanisius Jakarta.[7] Ia kemudian berhasil menamatkan pendidikan teknik di Universitas Indonesia.[7]
Pada tahun 1966, Akbar menjadi aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas Indonesia dan Laskar Ampera Arief Rahman Hakim. Tahun berikutnya (1967-1968), ia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada tahun 1968, ia juga aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Pada 1969-1970, ia menjabat Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Pada 1972, ia turut mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, dan HMI) dengan nama Kelompok Cipayung. Periode 1972-1974, ia menjabat Pengurus Besar HMI.
Pada 1973, ia turut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Lima tahun kemudian, ia turut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), yang kemudian menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat AMPI (1978-1980). Pada 1983-1988, ia menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Pada 1988-1993, ia menjadi anggota Dewan Pembina DPP Golkar. Pada 1993-1998, ia menjabat Sekretaris Dewan Pembina Golkar. Lalu, ia menjabat Ketua Umum Partai Golkar pada periode 1998-2004.
Pada periode 1977-1988, ia menjadi anggota FKP DPR-RI yang mewakili Provinsi Jawa Timur. Pada 1982-1983, ia menjabat Wakil Sekretaris FKP DPR. Pada 1987-1992 dan 1992-1997, ia menjabat Sekretaris FKP-MPR dan anggota Badan Pekerja MPR-RI. Akbar pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada periode 1988-1993, Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998), dan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman (1998). Pada 1997-1998, ia menjabat Wakil Ketua FKP MPR, kemudian menjabat Menteri Sekretaris Negara (1998-1999). Pada 1997-1999, ia menjabat Wakil Ketua FKP MPR dan Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR.
Saat Indonesia memasuki masa reformasi, Akbar Tanjung terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar masa jabatan 1998-2004. Sejak 6 Oktober 1999, ia terpilih menjadi Ketua DPR-RI periode 1999-2004 melalui pemungutan suara (voting). Beliau meraih 411 suara, mengalahkan saingan utamanya Soetardjo Soerjogoeritno dari PDI Perjuangan. Dari daftar hadir terdapat 491 anggota Dewan yang ikut dalam pemungutan suara. Sedangkan Soetardjo Soerjogoeritno (Fraksi PDI Perjuangan) memperoleh 54 suara. Hamzah Haz (Fraksi PPP) 6 suara, Khofifah Indar Parawansa (Fraksi PKB 13 suara, dan AM Fatwa 2 suara, abstain 5 suara. Dengan demikian, keempat nama itu praktis menjadi Wakil Ketua DPR-RI.[8]
Semasa menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia pernah menjadi sorotan publik ketika lolos dari jerat hukum setelah Mahkamah Agung menerima permohonan kasasinya. Hal ini sekaligus memungkinkannya ikut serta sebagai calon presiden dalam Pemilu 2004, namun ia akhirnya tidak dicalonkan partainya sendiri karena dikalahkan oleh Wiranto dalam Konvensi Calon Presiden Golkar. Selanjutnya Akbar Tanjung juga kehilangan jabatan sebagai ketua Umum Partai Golkar setelah dikalahkan oleh Jusuf Kalla yang telah menjadi Wakil Presiden, seterusnya belajar di Universitas Gadjah Mada dan mendirikan Akbar Tanjung Institute.
Akbar memiliki seorang istri bernama Krisnina Maharani dan pernikahannya telah dianugerahi empat orang putri bernama Fitri Krisnawati, Karmia Krissanty, Triana Krisandini, dan Sekar Krisnauli. Selain Akbar, dua saudaranya, Yanis dan Usman juga menggeluti dunia politik. M. Yanis Zahiruddin berpolitik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebelumnya di Nahdlatul Ulama (NU) dan pernah jadi anggota DPR. Sedangkan Usman Zahiruddin Tandjung, pernah menjadi politisi di Partai Nasional Indonesia, kemudian Partai Demokrasi Indonesia, dan duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kakaknya yang lain, Nahar Zahiruddin, menjadi penerus usaha ayahnya dan mendirikan NV. Marisson.[9]
Pada 2002-2003, ia menjabat President of AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization). Pada 2003-2004, ia menjabat President of PUOICM (Parliamentary Union of OIC Members).
Indonesia :
Bintang Republik Indonesia Utama (6 Agustus 1998)[10]_Bintang_Mahaputera_Adipradana.png){kind=small}
Bintang Mahaputera Adipradana (12 Agustus 1992)[11]
Belanda :
Grand Cross of the Order of Orange-Nassau (1996)[12]
Jepang :
Grand Cordon of the Order of the Rising Sun (2022)[13][14]Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
