Masyarakat tak bernegara adalah suatu masyarakat yang tidak diperintah oleh suatu negara.[1] Dalam masyarakat tak bernegara, hanya ada sedikit pemusatan kewenangan; sebagian besar posisi kewenangan yang ada sangat terbatas kekuasaannya dan umumnya bukan posisi yang dipegang secara permanen; dan badan-badan sosial yang menyelesaikan perselisihan melalui aturan yang telah ditetapkan sebelumnya cenderung kecil.[2] Masyarakat tak bernegara sangat bervariasi dalam organisasi ekonomi dan praktek-praktek budaya.[3]
| Bagian dari seri Politik |
| Bentuk dasar dari pemerintahan |
|---|
 Portal Politik |
| Bagian dari seri politik tentang |
| Anarkisme |
|---|
 |
|
| Libertarianisme |
|---|
|
Sementara masyarakat tak bernegara adalah sebuah kelaziman dalam prasejarah manusia, hanya sedikit masyarakat tak bernegara yang ada saat ini; hampir seluruh populasi global berada di dalam yurisdiksi negara berdaulat, meskipun di beberapa wilayah, kewenangan nominal negara mungkin sangat lemah dan hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Selama perjalanan sejarah, sebagian besar masyarakat tak bernegara telah menyatu dengan masyarakat bernegara yang ada di sekitar mereka.[4]
Beberapa falsafah politik, khususnya anarkisme, menganggap negara sebagai institusi yang tidak disukai dan masyarakat tanpa negara adalah suatu hal yang ideal, sementara Marxisme menganggap bahwa dalam masyarakat pascakapitalis, negara tidak diperlukan dan akan layu.
Masyarakat prasejarah
Dalam arkeologi, antropologi budaya, dan sejarah, masyarakat tak bernegara menunjukkan komunitas manusia yang kurang rumit tanpa negara, seperti suku, klan, gerombolan, atau chiefdom. Kriteria utama "kerumitan" yang digunakan adalah sejauh mana pembagian kerja telah terjadi sedemikian rupa sehingga banyak orang yang secara permanen terspesialisasi dalam bentuk produksi tertentu atau kegiatan lainnya, dan bergantung pada orang lain untuk barang dan jasa melalui perdagangan atau kewajiban timbal balik yang canggih yang diatur oleh kesepakatan dan hukum. Kriteria tambahan adalah ukuran populasi. Semakin besar populasi, semakin banyak hubungan yang harus diperhitungkan.[5]
Bukti dari negara-kota paling awal yang diketahui telah ditemukan di Mesopotamia kuno sekitar tahun 3700 SM, menunjukkan bahwa sejarah negara kurang dari 6.000 tahun; dengan demikian, untuk sebagian besar prasejarah manusia, negara tidaklah ada.
Selama 99,8 persen sejarah manusia, orang hidup secara eksklusif dalam kelompok-kelompok dan desa-desa otonom. Pada awal Paleolitikum [yakni Zaman Batu], jumlah unit politik otonom ini pasti kecil, tetapi pada 1000 SM telah meningkat menjadi sekitar 600.000. Kemudian agregasi supra-desa dimulai dengan sungguh-sungguh, dan dalam waktu hampir tiga milenium, unit-unit politik otonom di dunia turun dari 600.000 menjadi 157.
— Robert L. Carneiro, 1978[6]
Secara umum, bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa negara muncul dari komunitas-komunitas tak bernegara hanya ketika populasi yang cukup besar (paling tidak puluhan ribu orang) kurang lebih menetap bersama di wilayah tertentu, dan menerapkan pertanian. Memang, salah satu fungsi khas negara adalah pertahanan wilayah. Namun demikian, ada pengecualian: Lawrence Krader misalnya menggambarkan kasus negara Tatar, sebuah otoritas politik yang muncul di antara konfederasi klan-klan penggembala nomaden atau semi-nomaden.[7]
Secara khas para fungsionaris negara (dinasti kerajaan, tentara, juru tulis, pelayan, administrator, pengacara, pemungut pajak, otoritas keagamaan, dll.) terutama tidak mandiri, melainkan didukung dan dibiayai secara material oleh pajak dan upeti yang disumbangkan oleh sisa populasi pekerja. Hal ini mengasumsikan tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita per kapita yang memadai, yang setidaknya memungkinkan adanya produk surplus permanen (terutama bahan makanan) yang diambil alih oleh otoritas negara untuk menopang kegiatan para fungsionaris negara. Surplus permanen seperti itu umumnya tidak diproduksi dalam skala yang signifikan dalam masyarakat suku atau klan yang lebih kecil.[8]
Arkeolog Gregory Possehl berpendapat bahwa tidak ada bukti bahwa peradaban Harappan yang relatif canggih dan urban, yang berkembang dari sekitar tahun 2500 sampai 1900 SM di wilayah Indus, menampilkan sesuatu yang mirip dengan aparatur negara yang terpusat. Belum ada bukti yang digali secara lokal tentang istana, kuil-kuil, penguasa yang berkuasa atau kuburan kerajaan, birokrasi administratif terpusat yang menyimpan catatan-catatan, atau agama negara—yang semuanya di tempat lain biasanya dikaitkan dengan keberadaan aparatur negara.[9] Namun, tidak ada konsensus ilmiah terbaru yang setuju dengan perspektif tersebut, karena literatur yang lebih baru telah menyarankan bahwa mungkin ada bentuk-bentuk sentralisasi yang tidak terlalu mencolok, karena kota-kota Harappan berpusat di sekitar tempat-tempat upacara publik dan ruang-ruang besar yang ditafsirkan sebagai kompleks ritual.[10] Selain itu, penafsiran terbaru dari aksara Indus dan stempel Harappan mengindikasikan bahwa ada sistem pencatatan ekonomi yang agak terpusat.[11] Untuk saat ini, masih mustahil untuk menilai karena sistem penulisan peradaban Harappan masih belum terpecahkan. Sebuah penelitian menyimpulkannya dengan baik, "Banyak situs yang telah digali yang termasuk dalam peradaban Lembah Indus, tetapi masih belum terselesaikan apakah itu sebuah negara, sejumlah kerajaan, atau persemakmuran tanpa negara. Begitu sedikit dokumen tertulis tentang peradaban awal ini yang telah dilestarikan sehingga tampaknya tidak mungkin pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan terjawab." [12]
Di permukiman manusia berskala besar paling awal dari Zaman Batu yang telah ditemukan, seperti Çatal Höyük dan Jericho, tidak ditemukan bukti adanya otoritas negara. Pemukiman Çatal Höyük dari komunitas petani (7300 hingga sekitar 6200 SM) membentang sekitar 13 hektar (32 acre) dan mungkin memiliki sekitar 5.000 hingga 10.000 penduduk.[13]
Masyarakat modern yang berbasis negara secara teratur mendorong keluar penduduk asli yang tidak bernegara ketika pemukiman mereka meluas,[14] atau berusaha untuk membuat penduduk tersebut berada di bawah kendali struktur negara. Hal ini khususnya terjadi di benua Afrika selama penjajahan Eropa, di mana ada banyak kebingungan tentang cara terbaik untuk memerintah masyarakat yang, sebelum kedatangan orang Eropa, tidak bernegara. Masyarakat kesukuan, yang sekilas tampak kacau, seringkali memiliki struktur masyarakat yang tertata baik yang didasarkan pada berbagai faktor budaya yang tidak terdefinisi – termasuk kepemilikan ternak dan tanah garapan, struktur keturunan patrilineal, kehormatan yang diperoleh dari keberhasilan dalam konflik, dll.[15]
Masyarakat yang terpencil dapat dianggap sebagai sisa-sisa masyarakat prasejarah yang tidak bernegara. Sampai batas tertentu mereka mungkin tidak menyadari dan tidak terpengaruh oleh negara-negara yang memiliki kewenangan nominal atas wilayah mereka.
Sebagai cita-cita politik
Beberapa falsafah politik menganggap negara tidak diinginkan, dan dengan demikian menganggap pembentukan masyarakat tak bernegara sebagai tujuan yang ingin dicapai.
Prinsip utama anarkisme adalah advokasi masyarakat tak bernegara.[1][16] Jenis masyarakat yang dicari sangat bervariasi di antara aliran pemikiran anarkis, mulai dari individualisme ekstrem hingga kolektivisme penuh.[17]
Dalam Marxisme, teori Marx tentang negara menganggap bahwa dalam masyarakat pascakapitalis, negara, sebuah institusi yang tidak diinginkan, tidak diperlukan dan akan layu.[18] Konsep terkait adalah komunisme tak bernegara, sebuah frasa yang kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan masyarakat pascakapitalis yang diharapkan Marx.
Organisasi sosial dan ekonomi
Para antropolog telah menemukan bahwa stratifikasi sosial bukanlah standar di antara semua masyarakat. John Gowdy menulis, "Asumsi tentang perilaku manusia yang diyakini oleh anggota masyarakat pasar sebagai sesuatu yang universal, bahwa manusia secara alamiah bersifat kompetitif dan akuisitif, dan bahwa stratifikasi sosial adalah alamiah, tidak berlaku bagi banyak masyarakat pemburu dan peramu."[19]
Perekonomian masyarakat pertanian tak bernegara cenderung untuk memfokuskan dan mengatur pertanian subsisten di tingkat komunitas, dan cenderung untuk mendiversifikasi produksi mereka daripada mengkhususkan diri pada tanaman tertentu.[20]
Dalam banyak masyarakat tak bernegara, konflik antara keluarga atau individu diselesaikan dengan cara mengajukan banding ke komunitas. Masing-masing pihak yang berselisih akan menyuarakan keprihatinan mereka, dan komunitas, yang sering menyuarakan kehendaknya melalui para tetua desa, akan mengambil keputusan mengenai situasi tersebut. Bahkan ketika tidak ada otoritas hukum atau paksaan untuk menegakkan keputusan komunitas ini, orang cenderung mematuhinya, karena keinginan untuk dihargai oleh komunitas.[21]
Lihat pula
- Daftar masyarakat tak bernegara
- Keadaan alamiah
- Antistatisme
Referensi
Bacaan lebih lanjut
Pranala luar
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
