Loading AI tools
akademisi dan ekonom asal Indonesia Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.S. (lahir 24 Februari 1962 )[1] adalah akademisi dan ekonom berkebangsaan Indonesia. Ia pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan Indonesia.
Anny Ratnawati | |
|---|---|
 Anny Ratnawati sebagai Wakil Menteri Keuangan | |
| Wakil Menteri Keuangan Indonesia ke-6 | |
| Masa jabatan 20 Mei 2010 – 20 Oktober 2014 Menjabat bersama Mahendra Siregar (2011–13) Bambang Brodjonegoro (2013–14) | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| Menteri | Agus Martowardojo (2010–13) Chatib Basri (2013–14) |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 24 Februari 1962 Jogjakarta, Indonesia |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Almamater | Institut Pertanian Bogor |
| Pekerjaan | Dosen |
| Profesi | Akademisi, ekonom |
  | |
Ia memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (1985), Magister Ekonomi Pertanian, dari Institut Pertanian Bogor (1989), dan Doktor Ekonomi Pertanian, dari Institut Pertanian Bogor (1996).[2]
Ia juga menjabat sebagai Dosen Ekonomi dan Manajemen pada Institut Pertanian Bogor (1987–sekarang). Sebelumnya Ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI (2008–2011), Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) (2012–2014), Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio dari Kementerian Keuangan (2012–2014) dan Wakil Menteri Keuangan RI (2010-2014).[2]
Sebelum menjadi Wakil Menteri Keuangan, Ia pernah menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia.[3]
Ia menjadi Wakil Menteri Keuangan RI menggantikan Anggito Abimanyu.[3][4][5][6][7] Selama menjadi Wakil Menteri Keuangan, Ia pernah menandatangani kebijakan terkait kesetaraan gender sebesar Rp 1,7 triliun rupiah yang merupakan program dari MDG's (Millennium Development Goals).[8]
Ia juga pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang.[9][10][11] Hal ini terkait posisinya sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan yaitu sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.[11][12][13][14][15] Meskipun demikian, ketika Ia bersaksi saat diperiksa oleh KPK Ia beralasan pendanaan terkait proyek Hambalang disetujui oleh Komisi X DPR RI yang merupakan komisi yang berwenang dalam urusan olahraga.[16]
Selain Hambalang, Ia juga pernah diperiksa KPK terkait pendanaan proyek e-KTP.[17]
Selain itu, menjelang pergantian pemerintahan pada tahun 2014, Ia sempat meminta pemerintahan yang akan menggantikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait subsidi bahan bakar minyak yang dimintanya untuk tepat sasaran.[18]
Ia diangkat sebagai Komisaris Independen BNI dalam RUPS pada tanggal 17 Maret 2015 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tanggal 8 Juni 2015 hingga 16 Maret 2017.[19][20] Pada tanggal yang sama, Ia mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.[2]
Ia menerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014.[21]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
