Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.^[1] Badan ini menggantikan BPMIGAS yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKKMIGAS
Gambaran umum
Singkatan	SKKMIGAS
Didirikan	10 Januari 2013; 11 tahun lalu (2013-01-10)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013
Sifat	bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Lembaga sebelumnya	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Struktur
Kepala	Djoko Siswanto
Wakil Kepala	-
Sekretaris	Luky Agung Yusgiantoro
Situs web
http://skkmigas.go.id/
Sunting kotak info • L • B Bantuan penggunaan templat ini

Fungsi SKK Migas

SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

• memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
• melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
• mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
• memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
• memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
• melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
• menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Kepala SKK Migas

• Rudi Rubiandini (2013)
• Johannes Widjanarko, Pelaksana Tugas (13 Agustus 2013–22 November 2014)
• Amien Sunaryadi (20 November 2014–4 Desember 2018)
• Dwi Soetjipto (Desember 2018 – 3 November 2024)
• Djoko Siswanto (3 November 2024–sekarang)

Lihat pula

• Daftar Badan dan Komisi di Indonesia
• Kontraktor Kontrak Kerja Sama
• Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pranala luar

• Joss Gandos Sego Ndog(Indonesia) Situs Resmi SKKMIGAS Diarsipkan 2013-03-20 di Wayback Machine.

Referensi

1. "Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi". 10 Januari 2013. Parameter |wesbite= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)