Loading AI tools
wilayah sengketa di Kaukasus Selatan Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Abkhazia (bahasa Abkhaz: Аԥсны Аҳәынҭқарра/Aphsny Aħwynthqarra, bahasa Georgia: აფხაზეთი/Apkhazeti, bahasa Rusia: Республика Абхазия/Respublika Abkhaziya) adalah sebuah negara pengakuan terbatas yang terletak di bekas wilayah Republik Otonom Abkhazia, Georgia. Abkhazia terletak di pantai timur Laut Hitam, berbatasan dengan Rusia di utara, dan dengan Georgia di sebelah timur.
Artikel ini mungkin terdampak dengan peristiwa terkini: Invasi Rusia ke Ukraina 2022. Informasi di halaman ini bisa berubah setiap saat. |
Republik Abkhazia | |
---|---|
![]() Abkhazia (hijau), dengan Georgia dan Ossetia Selatan (abu-abu tua). | |
Status | Negara dengan pengakuan terbatas Diakui oleh PBB sebagai de jure bagian dari Georgia |
Ibu kota | Sukhum 43°00′N 40°59′E |
Bahasa resmi | |
Bahasa lisan | |
Demonim | Bangsa Abkhaz |
Pemerintahan | Republik semi-presidensial |
• Presiden | Aslan Bzhania |
Alexander Ankvab | |
Legislatif | Majelis Rakyat |
Kemerdekaan yang diakui sebagian dari Georgia[1][2][3] | |
• Pembatalan undang-undang dan perjanjian era Soviet oleh Georgia | 20 Juni 1990 |
• Deklarasi kedaulatan Abkhaziab | 25 Agustus 1990 |
• Deklarasi kemerdekaan Georgia | 9 April 1991 |
26 Desember 1991 | |
• Deklarasi kemerdekaan Abkhazia | 23 Juli 1992 |
• Undang-undang kemerdekaan negarac | 12 Oktober 1999 |
26 Agustus 2008 | |
Luas | |
- Total | 8,665[4] km2 |
- | |
Penduduk | |
- Perkiraan 2018 | 245,246[5] (185) |
- Sensus Penduduk 2011 | 240,705[6] |
28/km2 | |
PDB (nominal) | 2010 |
- Total | $0.5 milyar[7] |
$2,039 | |
Mata uang | ( RUB ) |
Zona waktu | MSK (UTC+3) |
Lajur kemudi | kanan |
Kode telepon | +7 840 |
| |
Status Abkhazia adalah isu sentral dari konflik Georgia-Abkhazia dan hubungan Georgia-Rusia. Pemerintahan tersebut diakui sebagai negara oleh Rusia, Venezuela, Nikaragua, Nauru, dan Suriah. Sementara Georgia tak memiliki kendali atas Abkhazia, pemerintah Georgia dan sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap Abkhazia secara de jure sebagai bagian dari Georgia, dengan Georgia mempertahankan pemerintahan resmi.
Wilayah ini memiliki status otonomi di dalam RSS Georgia pada saat Uni Soviet mulai hancur pada akhir 1980-an. Ketegangan etnis yang memanas antara Abkhaz etnis tituler di kawasan itu dengan orang Georgia kelompok etnis tunggal terbesar pada waktu itu dan berpuncak pada Perang 1992-1993 di Abkhazia, yang mengakibatkan hilangnya kendali Georgia atas sebagian besar Abkhazia dan pembersihan etnis Georgia dari Abkhazia.
Meskipun perjanjian gencatan senjata tahun 1994 dan negosiasi bertahun-tahun, perselisihan tetap belum terselesaikan. Kehadiran jangka panjang Misi Pengamat PBB dan pasukan penjaga perdamaian Persemakmuran Negara-Negara Merdeka yang dipimpin Rusia gagal mencegah meletusnya kekerasan dalam beberapa kesempatan.
Pada bulan Agustus 2008, pasukan Abkhazia dan Rusia berperang melawan pasukan Georgia, yang menyebabkan pengakuan resmi Abkhazia oleh Rusia, pembatalan perjanjian gencatan senjata 1994 dan penghentian misi PBB. Pada tanggal 28 Agustus 2008, Parlemen Georgia mendeklarasikan Abkhazia sebagai wilayah yang diduduki Rusia, sebuah posisi yang dicerminkan oleh sebagian besar negara anggota PBB.[8]
Orang Abkhazia menyebut tanah air mereka Аԥсны (Apsny, Aṗsny), yang artinya negara jiwa,[9] namun secara harfiah berarti "negara fana".[10] Ini mungkin pertama kali muncul pada abad ketujuh dalam teks Armenia, mungkin mengacu pada Apsilians kuno.[11] Istilah Apkhazeti pertama kali muncul dalam sejarah Georgia, yang berasal dari bahasa Mingrelia "Apkha" yang berarti punggung atau bahu.[12][13][14]
Itu digunakan untuk menunjukkan wilayah Abasgia yang tepat dan seluruh wilayah Georgia barat di dalam Kerajaan Georgia. Dalam sumber-sumber Muslim awal, istilah Abkhazia umumnya digunakan dalam arti Georgia.[15][16] Orang Rusia menyebutnya Абхазия (Abkhaziya) diadaptasi dari penyebutan sehari-hari orang Georgia აფხაზეთი (Apkhazeti).
Nama Abkhazia di sebagian besar bahasa termasuk bahasa Indonesia berasal dari bahasa Rusia. Negara secara resmi ditunjuk sebagai "Republik Abkhazia" atau "Apsny".[17] Ejaan umum dalam bahasa Inggris sebelum abad ke-20 adalah Abhasia.[18][19]
Antara abad ke-9 dan ke-6 SM, wilayah Abkhazia modern adalah bagian dari kerajaan Georgia kuno Kolkhis.[20][21][22][23] Sekitar abad ke-6 SM, orang Yunani mendirikan koloni perdagangan di sepanjang pantai Laut Hitam yang sekarang menjadi Abkhazia, khususnya di Pitiunt dan Dioscurias.
Penulis klasik menggambarkan berbagai orang yang tinggal di wilayah tersebut dan banyak sekali bahasa yang mereka gunakan.[24] Arrian, Pliny, dan Strabo telah memberikan laporan tentang masyarakat Abasgoi dan Moschoi di suatu tempat di Abkhazia modern di pantai timur Laut Hitam. Wilayah ini kemudian diserap pada 63 SM ke dalam Kerajaan Lazika.[25][26]
Kekaisaran Romawi menaklukkan Lazika pada abad ke-1 Masehi; namun, orang-orang Romawi hanya memiliki sedikit kendali atas pedalaman Abkhazia. Menurut Arrian, orang-orang Abasgoi dan Apsilae adalah subjek Romawi nominal, dan ada pos Romawi kecil di Dioscurias.[27] Setelah abad ke-4 Lazika mendapatkan kembali kemerdekaannya, tetapi tetap berada dalam lingkup pengaruh Kekaisaran Bizantium. Anacopia adalah ibu kota kerajaan.
Negara itu sebagian besar beragama Kristen, dengan kursi uskup agung di Pityus.[28] Meskipun waktu pasti kapan penduduk wilayah Abkhazia menjadi Kristen belum ditentukan, diketahui bahwa Stratophilus, Metropolitan Pityus, berpartisipasi dalam Konsili Nikea Pertama pada tahun 325.[29] Menurut tradisi Timur, Simon orang Zelot meninggal di Abkhazia setelah datang ke sana dalam perjalanan misionaris dan dimakamkan di Nicopsis.[30]
Sekitar pertengahan abad ke-6 M, Bizantium dan tetangga Sasania berjuang untuk supremasi atas Abkhazia selama 20 tahun, konflik yang dikenal sebagai Perang Malas. Pada tahun 550, selama Perang Lazika, orang Abasgia memberontak melawan Kekaisaran Bizantium dan meminta bantuan Sasania.[31] Jenderal Bessas, bagaimanapun, menekan pemberontakan Abasgian.[31]
Sebuah serangan bangsa Arab ke Abasgia, dipimpin oleh Marwan II, ditolak oleh Pangeran Leon I bersama-sama dengan sekutu Lazik dan Iberia pada tahun 736. Leon I kemudian menikahi putri Mirian dan penerusnya, Leon II memanfaatkan persatuan dinasti ini untuk mengakuisisi Lazika pada tahun 770-an.[32]
Sepertinya dianggap sebagai negara penerus Lazika, pemerintahan baru ini terus disebut sebagai Egrisi dalam beberapa kronik Georgia dan Armenia kontemporer (misalnya The Vitae of the Georgian Kings oleh Leonti Mroveli dan The History of Armenia oleh Hovannes Draskhanakertsi).
Pertahanan yang berhasil melawan Kekhalifahan Arab, dan perolehan teritorial baru di timur, memberi pangeran Abasgian kekuatan yang cukup untuk mengklaim lebih banyak otonomi dari Kekaisaran Bizantium. Menjelang sekitar tahun 778, Pangeran Leon II, dengan bantuan bangsa Khazar mendeklarasikan kemerdekaan dari Kekaisaran Bizantium dan memindahkan kediamannya ke Kutaisi. Selama periode ini bahasa Georgia menggantikan bahasa Yunani sebagai bahasa literasi dan budaya.[33]
Kerajaan Georgia barat dari Abkhazia berkembang antara 850 dan 950, yang berakhir dengan penyatuan Abkhazia dan negara bagian Georgia timur di bawah satu monarki Georgia yang diperintah oleh Raja Bagrat III pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11.
Pada abad ke-12, raja David the Builder menunjuk Otagho sebagai Eristavi dari Abkhazia, yang kemudian menjadi pendiri House of Shervashidze (juga dikenal sebagai Chachba).
Pada tahun 1240-an, bangsa Mongol membagi Georgia menjadi delapan sektor administrasi militer (duman). Wilayah Abkhazia kontemporer merupakan bagian dari duman yang dikelola oleh Tsotne Dadiani.
Pada abad ke-16, setelah pecahnya Kerajaan Georgia menjadi kerajaan dan kerajaan kecil, Kerajaan Abkhazia (secara nominal merupakan pengikut Kerajaan Imereti) muncul, diperintah oleh dinasti Shervashidze.[4] Sejak tahun 1570-an, ketika angkatan laut Ottoman menduduki benteng Sukhum, Abkhazia berada di bawah pengaruh Kekaisaran Ottoman dan Islam. Di bawah pemerintahan Ottoman, mayoritas elite Abkhaz masuk Islam. Kerajaan mempertahankan tingkat otonomi.
Abkhazia mencari perlindungan dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1801, tetapi dinyatakan sebagai kerajaan otonom oleh Rusia pada tahun 1810.[34][35] Rusia kemudian mencaplok Abkhazia pada tahun 1864, dan perlawanan Abkhazia digagalkan ketika Rusia mendeportasi Muslim Abkhazia ke wilayah Ottoman (sekarang menjadi bagian negara Turki).[23][4][34]
Pada awal abad ke-19, ketika Rusia dan Ottoman berlomba-lomba untuk menguasai wilayah tersebut, para penguasa Abkhazia bergeser bolak-balik melintasi perpecahan agama.[36] Upaya pertama untuk menjalin hubungan dengan Rusia dilakukan oleh Kelesh-Bey pada tahun 1803, tak lama setelah penggabungan Georgia timur ke dalam kerajaan Tsar yang berkembang (1801). Namun, orientasi pro-Ottoman berlaku untuk waktu yang singkat setelah pembunuhannya oleh putranya Aslan-Bey pada 2 Mei 1808.[37]
Pada 2 Juli 1810, Marinir Rusia menyerbu wilayah Sukhum-Kale dan mengganti Aslan-Bey dengan saudara saingannya, Sefer-Bey (1810–1821), yang telah masuk Kristen dan memakai nama George. Abkhazia bergabung dengan Kekaisaran Rusia sebagai kerajaan otonom, pada tahun 1810.[4] Namun, pemerintahan George terbatas dan banyak daerah pegunungan yang mandiri seperti sebelumnya.[38]
Perang Rusia-Turki berikutnya sangat meningkatkan posisi Rusia, yang mengarah ke perpecahan lebih lanjut di elite Abkhaz, terutama di sepanjang divisi agama. Selama Perang Krimea (1853–1856), pasukan Rusia harus mengevakuasi Abkhazia dan Pangeran Michael (1822–1864) tampaknya beralih ke Ottoman.[39]
Belakangan, kehadiran Rusia diperkuat dan dataran tinggi Kaukasia Barat akhirnya ditaklukkan oleh Rusia pada tahun 1864. Otonomi Abkhazia, yang berfungsi sebagai zona penyangga pro-Rusia di wilayah yang bermasalah ini, tidak lagi diperlukan oleh pemerintah Tsar dan kekuasaan Shervashidze berakhir; pada November 1864, Pangeran Michael terpaksa melepaskan haknya dan bermukim kembali di Voronezh.[40]
Belakangan ini juga pada tahun yang sama, Abkhazia dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia sebagai provinsi militer khusus[4] Sukhum-Kale yang pada tahun 1883 diubah menjadi okrug sebagai bagian dari Kegubernuran Kutais. Sejumlah besar Muslim Abkhazia, dikatakan telah membentuk sebanyak 40% dari populasi Abkhazia, beremigrasi ke Kekaisaran Ottoman antara tahun 1864 dan 1878, bersama dengan populasi Muslim Kaukasus lainnya, sebuah proses yang dikenal sebagai Muhajirin.
Sebagian besar wilayah tersebut tidak berpenghuni dan banyak orang Armenia, Georgia, Rusia, dan lainnya kemudian bermigrasi ke Abkhazia, memukimkan kembali sebagian besar wilayah yang dikosongkan.[41] Beberapa sejarawan Georgia menyatakan bahwa suku-suku Georgia (Svans dan Mingrelians) telah menghuni Abkhazia sejak zaman kerajaan Kolkhis.[42]
Dengan keputusan resmi dari otoritas Rusia, penduduk Abkhazia dan Samurzakano harus belajar dan berdoa dalam bahasa Rusia. Setelah deportasi massal tahun 1878, orang Abkhaz menjadi minoritas, secara resmi dicap sebagai orang yang bersalah, dan tidak memiliki pemimpin yang mampu melakukan perlawanan serius terhadap rusifikasi.[43]
Pendaki gunung Inggris Douglas Freshfield (yang memimpin ekspedisi ke Kaukasus dan yang pertama mendaki Kazbek) menggambarkan wilayah Abkhazia yang gundul dalam bab The Solitude of Abkhazia di buku The Exploration of the Caucasus yang diterbitkan pada tahun 1892.
Pada tanggal 17 Maret 1898, kepala departemen sinode Gereja Ortodoks Rusia, Georgia Imereti, atas perintah 2771, sekali lagi melarang pengajaran dan pelaksanaan ibadah di sekolah-sekolah gereja dan gereja-gereja di distrik Sukhum. Protes massal oleh penduduk Georgia di Abkhazia dan Samurzakano menyusul, yang beritanya sampai ke kaisar Rusia.
Pada tanggal 3 September 1898 Sinode Suci mengeluarkan perintah 4880 yang menetapkan bahwa paroki-paroki di mana kongregasinya adalah orang-orang Mingrelian, yaitu orang-orang Georgia, menyelenggarakan layanan gereja dan pendidikan gereja dalam bahasa Georgia, sementara paroki-paroki Abkhazia menggunakan bahasa Slavia kuno.
Di distrik Sukhum, tarekati ini dilaksanakan hanya di tiga dari 42 paroki.[43] Tedo Sakhokia menuntut pihak berwenang Rusia untuk memperkenalkan bahasa Abkhaz dan Georgia dalam kebaktian dan pendidikan gereja. Tanggapan resmi adalah kasus pidana yang diajukan terhadap Tedo Sakhokia dan para pemimpin "Partai Georgia" yang aktif di Abkhazia.[43]
Revolusi Rusia tahun 1917 menyebabkan terciptanya Georgia yang merdeka pada tahun 1918.[4] Abkhazia tetap menjadi bagian dari Georgia setelah pemberontakan petani yang didukung oleh Bolshevik dan ekspedisi Turki dikalahkan pada tahun 1918 dan konstitusi Georgia tahun 1921 memberikan otonomi kepada Abkhazia.
Pada tahun 1921, Tentara Merah Bolshevik menginvasi Georgia dan mengakhiri kemerdekaannya yang berumur pendek. Abkhazia dijadikan RSS Abkhazia dengan status ambigu dari republik perjanjian yang terkait dengan RSS Georgia.[4][44][45] Pada tahun 1931, Josef Stalin menjadikannya sebuah republik otonom (RSS Otonom Abkhaz) di dalam RSS Georgia.
Terlepas dari otonomi nominalnya, ia tunduk pada pemerintahan langsung yang kuat dari otoritas Soviet pusat. Di bawah pemerintahan Stalin dan Beria, sekolah di Abkhazia ditutup, dan mengharuskan anak-anak Abkhazia untuk belajar dalam bahasa Georgia.[46][47][48] Penerbitan materi dalam bahasa Abkhaz menyusut dan akhirnya dihentikan sama sekali; sekolah-sekolah Abkhazia ditutup pada tahun 1945/46.[49]
Dalam teror tahun 1937–1938, elite penguasa disingkirkan dari Abkhazia dan pada tahun 1952 lebih dari 80% dari 228 pejabat tinggi partai dan pemerintah serta manajer perusahaan adalah etnis Georgia; akan tetapi masih ada 34 orang etnis Abkhaz, 7 orang etnis Rusia, dan 3 orang etnis Armenia di posisi ini.[50] Pemimpin Partai Komunis Georgia Candide Charkviani mendukung Georgianisasi wilayah Abkhazia.[51]
Kebijakan represi dilonggarkan setelah kematian Stalin[23] dan eksekusi Beria, bahasa Abkhaz diberi peran yang lebih besar dalam pemerintahan republik.[23] Seperti di sebagian besar republik otonom yang lebih kecil, pemerintah Soviet mendorong pengembangan budaya dan khususnya sastra.[52] RSS Otonom Abkhaz adalah satu-satunya republik otonom di Uni Soviet di mana bahasa negara tituler, dalam hal ini bahasa Abkhaz dikukuhkan dalam konstitusinya sebagai salah satu bahasa resminya.[53]
Ketika Uni Soviet mulai hancur pada akhir 1980-an, ketegangan etnis tumbuh antara Abkhaz dan Georgia atas gerakan Georgia menuju kemerdekaan. Banyak orang Abkhaz menentang hal ini, khawatir bahwa Georgia yang merdeka akan menyebabkan penghapusan otonomi mereka, dan sebaliknya berpendapat untuk pembentukan Abkhazia sebagai republik Soviet yang terpisah dengan haknya sendiri. Dengan dimulainya perestroika, agenda nasionalis Abkhaz menjadi lebih radikal dan eksklusif.[54]
Pada tahun 1988 mereka mulai meminta pemulihan status mantan RSS Abkhazia, karena penyerahan Abkhazia ke republik persatuan lain tidak dianggap memberikan jaminan yang cukup untuk perkembangan mereka.[54] Mereka membenarkan permintaan mereka dengan mengacu pada tradisi Leninisme tentang hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, yang, menurut mereka, dilanggar ketika kedaulatan Abkhazia dibatasi pada tahun 1931. Pada bulan Juni 1988, sebuah manifesto yang membela kekhanan Abkhazia (dikenal sebagai Surat Abkhazia) dikirim kepada pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev.
Perselisihan Georgia–Abkhaz berubah menjadi kekerasan pada 16 Juli 1989 di Sukhum. Banyak orang Georgia terbunuh atau terluka ketika mereka mencoba mendaftar di universitas Georgia alih-alih universitas Abkhaz. Setelah beberapa hari kekerasan, pasukan Soviet memulihkan ketertiban di kota.
Pada bulan Maret 1990, Georgia mendeklarasikan kedaulatan, secara sepihak membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Soviet sejak 1921 dan dengan demikian semakin mendekati kemerdekaan. Republik Georgia memboikot referendum seluruh serikat pada 17 Maret 1991 tentang pembaruan Uni Soviet yang diadakan oleh Gorbachev; namun, 52,3% dari populasi Abkhazia (hampir semua etnis non-Georgia) mengambil bagian dalam referendum dan dipilih oleh mayoritas (98,6%) untuk mempertahankan persatuan.[55][56]
Sebagian besar etnis non-Georgia di Abkhazia kemudian memboikot referendum 31 Maret tentang kemerdekaan Georgia, yang didukung oleh sebagian besar penduduk Georgia. Dalam beberapa minggu, Georgia mendeklarasikan kemerdekaan pada 9 April 1991, di bawah mantan pembangkang Soviet Zviad Gamsakhurdia. Di bawah Gamsakhurdia, situasi relatif tenang di Abkhazia dan kesepakatan pembagian kekuasaan segera dicapai antara faksi Abkhazia dan Georgia, memberikan Abkhaz suatu perwakilan berlebihan tertentu di legislatif lokal.[57][58]
Aturan Gamsakhurdia segera ditentang oleh kelompok oposisi bersenjata, di bawah komando Tengiz Kitovani, yang memaksanya meninggalkan negara itu dalam kudeta militer pada Januari 1992. Mantan menteri luar negeri Soviet dan arsitek disintegrasi Uni Soviet Eduard Shevardnadze menjadi kepala negara-negara, mewarisi pemerintahan yang didominasi oleh garis keras nasionalis Georgia.
Pada tanggal 21 Februari 1992, dewan militer yang berkuasa di Georgia mengumumkan bahwa mereka menghapus konstitusi era Soviet dan memulihkan Konstitusi Republik Demokratik Georgia tahun 1921. Banyak warga Abkhaz menafsirkan ini sebagai penghapusan status otonomi mereka, meskipun konstitusi 1921 memuat ketentuan tentang otonomi daerah.[59]
Pada tanggal 23 Juli 1992, faksi Abkhaz di Dewan Tertinggi republik itu mendeklarasikan kemerdekaan efektif dari Georgia, meskipun sesi itu diboikot oleh deputi etnis Georgia dan gerakan itu tidak diakui oleh negara lain mana pun. Kepemimpinan Abkhaz meluncurkan kampanye pengusiran pejabat Georgia dari kantor mereka, sebuah proses yang disertai dengan kekerasan.
Sementara itu, pemimpin Abkhaz Vladislav Ardzinba mengintensifkan hubungannya dengan politisi garis keras Rusia dan elite militer dan menyatakan dia siap berperang dengan Georgia.[60]
Pada Agustus 1992, pemerintah Georgia menuduh para pendukung Gamsakhurdia menculik Menteri Dalam Negeri Georgia dan menahannya di Abkhazia. Pemerintah Georgia mengirim 3.000 tentara ke wilayah tersebut, seolah-olah untuk memulihkan ketertiban.
Abkhaz relatif tidak bersenjata pada saat itu dan pasukan Georgia mampu berbaris ke Sukhum dengan perlawanan yang relatif kecil[61] dan kemudian terlibat dalam penjarahan, penjarahan, penyerangan, dan pembunuhan berbasis etnis.[62] Unit-unit Abkhaz terpaksa mundur ke Gudauta dan Tkvarcheli.
Kekalahan militer Abkhaz ditanggapi dengan sikap bermusuhan oleh Konfederasi Penduduk Pegunungan Kaukasus, kelompok payung yang menyatukan sejumlah gerakan di Kaukasus Utara, termasuk elemen Sirkasia, Abazin, Chechnya, Cossack, Ossetia dan ratusan paramiliter sukarelawan dan tentara bayaran dari Rusia, termasuk yang saat itu kurang dikenal Shamil Basayev, kemudian menjadi pemimpin separatis Chechnya anti-Moskwa.
Mereka memihak separatis Abkhaz untuk melawan pemerintah Georgia. Dalam kasus Basayev, telah disarankan bahwa ketika dia dan anggota batalyonnya datang ke Abkhazia, mereka menerima pelatihan oleh Angkatan Darat Rusia (meskipun yang lain membantahnya), menyajikan kemungkinan motif lain.[63] Pada bulan September, paramiliter Abkhaz dan Kaukasus Utara melancarkan serangan besar-besaran terhadap Gagra setelah melanggar gencatan senjata, yang mendorong pasukan Georgia keluar dari sebagian besar republik.
Pemerintah Shevardnadze menuduh Rusia memberikan dukungan militer rahasia kepada pemberontak dengan tujuan memisahkan dari Georgia wilayah asalnya dan tanah perbatasan Georgia-Rusia. Pada tahun 1992 berakhir dengan pemberontak menguasai sebagian besar Abkhazia di barat laut Sukhum.
Konflik tersebut menemui jalan buntu hingga Juli 1993, ketika milisi separatis Abkhaz melancarkan serangan yang gagal terhadap Sukhum yang dikuasai Georgia. Mereka mengepung dan menembaki ibu kota, tempat Shevardnadze tinggal. Pihak yang bertikai menyetujui gencatan senjata yang ditengahi Rusia di Sochi pada akhir Juli. Namun gencatan senjata kembali gagal pada 16 September 1993.
Pasukan Abkhazia, dengan dukungan bersenjata dari luar Abkhazia, melancarkan serangan ke Sukhum dan Ochamchire. Terlepas dari seruan Dewan Keamanan PBB untuk penghentian segera permusuhan dan kecamannya atas pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Abkhaz, pertempuran terus berlanjut.[64] Setelah sepuluh hari pertempuran sengit, Sukhum direbut oleh pasukan Abkhazia pada 27 September 1993. Shevardnadze nyaris lolos dari maut, setelah itu dia bersumpah untuk tetap tinggal di kota apapun yang terjadi.
Kemudian tak lama Shevardnadze berubah pikiran, bagaimanapun, dia memutuskan untuk melarikan diri ketika penembak separatis menembaki hotel tempat dia menginap. Abkhaz, militan Kaukasia Utara, dan sekutu mereka melakukan banyak kekejaman[65] melawan etnis Georgia yang tersisa di kota itu, dalam apa yang disebut Pembantaian Sukhum. Pembunuhan massal dan perusakan berlanjut selama dua minggu, menyebabkan ribuan orang tewas dan hilang.
Pasukan Abkhazia dengan cepat menyerbu sisa Abkhazia saat pemerintah Georgia menghadapi ancaman kedua; pemberontakan oleh para pendukung Zviad Gamsakhurdia yang digulingkan di wilayah Mingrelia (Samegrelo). Hanya sebagian kecil wilayah timur Abkhazia, Ngarai Kodori Atas, yang tetap berada di bawah kendali Georgia (sampai tahun 2008).
Selama perang, pelanggaran HAM berat dilaporkan di kedua sisi.[65] Pasukan Georgia dituduh melakukan penjarahan[61] dan pembunuhan untuk tujuan meneror, merampok dan mengusir penduduk Abkhaz dari rumah mereka.[65] Kemudian di fase pertama perang (menurut Human Rights Watch), sementara Georgia menyalahkan pasukan Abkhazia dan sekutu mereka atas pembersihan etnis Georgia di Abkhazia, yang juga telah diakui oleh OSCE Summit di Budapest (1994),[66] Lisboa (1996)[67] dan Istanbul (1999).[68]
Sebelum Perang 1992, orang Georgia membentuk hampir setengah dari populasi Abkhazia, sementara kurang dari seperlima populasi adalah Abkhazia.[69] Saat perang berlangsung, dihadapkan dengan ratusan ribu etnis Georgia yang tidak mau meninggalkan rumah mereka, separatis Abkhazia melaksanakan proses pembersihan etnis untuk mengusir dan menghilangkan populasi etnis Georgia di Abkhazia.[70][71] Sekitar 5.000 tewas, 400 hilang[72] dan hingga 250.000 etnis Georgia diusir dari rumah mereka.[73] Berdasarkan International Crisis Group, pada tahun 2006 sedikit lebih dari 200.000 orang Georgia tetap mengungsi di Georgia.[74]
Kampanye pembersihan etnis juga termasuk Rusia, Armenia, Yunani, Abkhaz moderat dan kelompok etnis kecil lainnya yang tinggal di Abkhazia. Lebih dari 20.000 rumah milik etnis Georgia hancur. Ratusan sekolah, taman kanak-kanak, gereja, rumah sakit, dan monumen bersejarah dijarah dan dihancurkan.[75] Setelah proses pembersihan etnis dan pengusiran massal, populasi Abkhazia telah berkurang menjadi 216.000, dari 525.000 pada tahun 1989.[76]
Dari sekitar 250.000 pengungsi Georgia, sekitar 60.000 kemudian kembali ke Distrik Gali Abkhazia antara tahun 1994 dan 1998, tetapi puluhan ribu mengungsi lagi ketika pertempuran berlanjut di Distrik Gali pada tahun 1998. Namun demikian, antara 40.000–60.000 pengungsi telah kembali ke Distrik Gali sejak tahun 1998, termasuk orang-orang yang bepergian setiap hari melintasi garis gencatan senjata dan mereka yang bermigrasi secara musiman sesuai dengan siklus pertanian.[77]
Situasi hak asasi manusia tetap genting untuk sementara waktu di daerah berpenduduk Georgia di Distrik Gali. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya tanpa hasil mendesak otoritas de facto Abkhaz untuk menahan diri dari mengadopsi langkah-langkah yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, seperti undang-undang yang diskriminatif.[78] Pejabat kunci Distrik Gali hampir semuanya etnis Abkhaz, meskipun staf pendukung mereka adalah etnis Georgia.[79]
Pemilihan presiden diadakan di Abkhazia pada 3 Oktober 2004. Rusia mendukung Raul Khajimba, perdana menteri yang didukung oleh Presiden separatis yang sedang sakit Vladislav Ardzinba.[80] Poster Presiden Rusia Vladimir Putin bersama Khajimba, yang sama-sama pernah bekerja sebagai pejabat KGB.[81] Deputi parlemen Rusia dan penyanyi Rusia, yang dipimpin oleh Joseph Cobsohn, wakil Duma Negara dan penyanyi populer, datang ke Abkhazia, berkampanye untuk Khajimba.[82]
Namun, Raul Khajimba kalah dalam pemilihan dari Sergei Bagapsh. Situasi tegang di republik menyebabkan pembatalan hasil pemilihan oleh Mahkamah Agung. Setelah itu, kesepakatan dibuat antara mantan saingan untuk mencalonkan diri bersama, dengan Bagapsh sebagai calon presiden dan Khajimba sebagai calon wakil presiden. Mereka menerima lebih dari 90% suara dalam pemilihan baru.[83]
Pada Juli 2006, pasukan Georgia melancarkan operasi polisi yang berhasil melawan administrator yang memberontak di Ngarai Kodori yang berpenduduk Georgia, Emzar Kvitsiani. Kvitsiani telah ditunjuk oleh presiden Georgia sebelumnya Eduard Shevardnadze dan menolak untuk mengakui wewenang presiden Mikheil Saakashvili, yang menggantikan Shevardnadze setelah Revolusi Mawar. Meskipun Kvitsiani lolos dari penangkapan oleh polisi Georgia, Ngarai Kodori dibawa kembali di bawah kendali pemerintah pusat di Tbilisi.[84]
Tindakan kekerasan sporadis berlanjut selama tahun-tahun pascaperang. Terlepas dari status penjaga perdamaian penjaga perdamaian Rusia di Abkhazia, Pejabat Georgia secara rutin mengklaim bahwa penjaga perdamaian Rusia menghasut kekerasan dengan memasok pemberontak Abkhaz dengan senjata dan dukungan keuangan.
Dukungan Rusia terhadap Abkhazia menjadi nyata ketika rubel Rusia menjadi mata uang de facto dan Rusia mulai mengeluarkan paspor kepada penduduk Abkhazia.[85] Georgia juga menuduh Rusia melanggar wilayah udaranya dengan mengirim helikopter untuk menyerang kota-kota yang dikuasai Georgia di Ngarai Kodori. Pada April 2008, sebuah MiG Rusia dilarang dari wilayah udara Georgia, termasuk Abkhazia yang bertujuan untuk menembak jatuh sebuah Pesawat Nirawak Georgia.[86][87]
Pada 9 Agustus 2008, pasukan Abkhazia menembaki pasukan Georgia di Ngarai Kodori. Ini bertepatan dengan perang Ossetia Selatan 2008 di mana Rusia memutuskan untuk mendukung separatis Ossetia Selatan yang telah diserang Georgia.[88][89] Konflik meningkat menjadi perang skala penuh antara Federasi Rusia dan Republik Georgia.
Pada 10 Agustus 2008, diperkirakan 9.000 tentara Rusia memasuki Abkhazia seolah-olah untuk memperkuat pasukan penjaga perdamaian Rusia di republik tersebut. Sekitar 1.000 tentara Abkhazia bergerak untuk mengusir sisa pasukan Georgia di Abkhazia di Ngarai Kodori Atas.[90] Pada 12 Agustus pasukan Georgia dan warga sipil telah mengevakuasi bagian terakhir Abkhazia di bawah kendali pemerintah Georgia. Rusia mengakui kemerdekaan Abkhazia pada 26 Agustus 2008.[91]
Ini diikuti oleh pembatalan perjanjian gencatan senjata 1994 dan penghentian misi pemantauan PBB dan OSCE.[92][93] Pada tanggal 28 Agustus 2008, Parlemen Georgia mengeluarkan resolusi yang menyatakan Abkhazia sebagai wilayah yang diduduki Rusia.[94][95]
Sejak kemerdekaan diakui oleh Rusia, serangkaian perjanjian kontroversial dibuat antara pemerintah Abkhazia dan Federasi Rusia yang menyewakan atau menjual sejumlah aset utama negara. Pada Mei 2009 beberapa partai oposisi dan kelompok veteran perang memprotes kesepakatan ini dengan mengeluh bahwa kesepakatan tersebut merusak kedaulatan negara dan berisiko menukar satu kekuatan kolonial (Georgia) dengan satu kekuatan kolonial.[96]
Wakil presiden, Raul Khajimba, mengundurkan diri pada 28 Mei dengan mengatakan dia setuju dengan kritik yang dibuat oposisi.[97] Selanjutnya, sebuah konferensi partai-partai oposisi menominasikan Raul Khajimba sebagai kandidat mereka dalam pemilihan presiden Abkhazia bulan Desember 2009 yang dimenangkan oleh Sergei Bagapsh.
Pada musim semi 2014, oposisi mengajukan ultimatum kepada Presiden Aleksandr Ankvab untuk membubarkan pemerintah dan melakukan reformasi radikal.[98] Pada 27 Mei 2014, di pusat Sukhum, 10.000 pendukung oposisi Abkhaz berkumpul untuk demonstrasi massa.[99] Pada hari yang sama, markas besar Ankvab di Sukhum diserbu oleh kelompok-kelompok oposisi yang dipimpin oleh Raul Khajimba, memaksanya melarikan diri ke Gudauta.[100]
Oposisi mengklaim bahwa protes dipicu oleh kemiskinan, tetapi poin utama pertentangan adalah kebijakan liberal Presiden Ankvab terhadap etnis Georgia di wilayah Gali. Oposisi mengatakan kebijakan ini dapat membahayakan identitas etnis Abkhaz.
Pada November 2014, Vladimir Putin meresmikan hubungan militer Abkhazia sebagai bagian dari angkatan bersenjata Rusia, menandatangani perjanjian dengan Khajimba.[101][102] Pemerintah Georgia mengecam perjanjian itu sebagai "langkah menuju aneksasi".[103]
Pada Desember 2021, terjadi kerusuhan di wilayah itu.[104]
Menurut sensus terakhir tahun 2011, Abkhazia memiliki 240.705 penduduk. Jumlah yang tepat dari populasi Abkhazia tak jelas. Menurut sensus yang dilakukan pada tahun 2003 diperkirakan 215.972 orang, tetapi ini dipersengketakan oleh otoritas Georgia. Departemen Statistik Georgia memperkirakan populasi Abkhazia sekitar 179.000 pada tahun 2003, dan 178.000 pada tahun 2005 (tahun terakhir ketika perkiraan tersebut diterbitkan di Georgia).
Encyclopædia Britannica memperkirakan populasi pada tahun 2007 yaitu 180.000 dan International Crisis Group memperkirakan jumlah penduduk Abkhazia pada tahun 2006 antara 157.000–190.000 (atau antara 180.000–220.000 yang diperkirakan oleh UNDP pada tahun 1998).
Ekonomi Abkhazia sangat bergantung pada Rusia, Abkhazia juga menggunakan Rubel Rusia sebagai mata uangnya. Abkhazia telah mengalami kenaikan ekonomi sederhana sejak Perang Ossetia Selatan tahun 2008 dan pengakuan dari Rusia atas kemerdekaan Abkhazia. Sekitar setengah anggaran Abkhazia dibiayai dengan uang bantuan rusia[105]
Literatur bahasa Abkhaz yang ditulis muncul masih relatif baru, padamemilawal abad ke-20. Namun rakyat Abkhaz mempunyai kisah budaya Nart Saga, yaitu serangkaian kisah tentang pahlawan mitos dengan bangsa Kaukasia lainnya. Alfabet Kiril Abkhaz diciptakan pada abad ke-19. Surat kabar pertama di Abkhazia, disebut Abkhazia Post dan diedit oleh Dmitry Gulia, muncul pada tahun 1917.
Angkatan Bersenjata Abkhazia adalah militer Republik Abkhazia. Basis angkatan bersenjata Abkhazia dibentuk oleh Garda Nasional etnis Abkhaz, yang didirikan pada awal 1992. Sebagian besar senjata mereka berasal dari bekas pangkalan divisi lintas udara Rusia di Gudauta.[106][107] Militer utama Abkhazia ialah kekuatan darat, tetapi terdapat unit laut dan unit kecil udara.
Rusia mengerahkan unit militernya sendiri sebagai bagian dari Pangkalan Militer ke-7 di Abkhazia. Unit-unit ini dilaporkan berada di bawah Angkatan Darat ke-49 Rusia dan mencakup elemen darat dan aset pertahanan udara.[108][109]
Angkatan Bersenjata Abkhazia terdiri dari: