Ridwan Saidi
Budayawan Betawi, sejarawan, dan intelektual Islam (1942-2022) Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Budayawan Betawi, sejarawan, dan intelektual Islam (1942-2022) Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Drs. H. Ridwan Saidi (2 Juli 1942 – 25 Desember 2022 ) adalah seorang budayawan Betawi, sejarawan, dan intelektual Islam. Ia juga merupakan mantan anggota DPR melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi orde baru pada tahun 1977-1987. Ridwan tercatat sebagai lulusan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS) Universitas Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 1974-1976.[1]
Ridwan Saidi | |
|---|---|
 | |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
| Masa jabatan 1 Oktober 1977 – 30 September 1987 | |
| Daerah pemilihan | DKI Jakarta |
| Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam | |
| Masa jabatan 1974–1976 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | Ridwan Saidi 2 Juli 1942 Jakarta, Hindia Belanda |
| Meninggal | 25 Desember 2022 (umur 80) Tangerang Selatan, Indonesia |
| Makam | Taman Pemakaman Umum Karet Bivak |
| Partai politik | Partai Persatuan Pembangunan Partai Masyumi Baru |
| Suami/istri | Hj. Yahma Wisnani |
| Anak | 5 |
| Alma mater | Universitas Indonesia |
| Situs web | ridwansaidi.com |
  | |
Sebagai seorang budayawan Betawi, Ridwan banyak terlibat dalam aktivitas pelestarian budaya serta menulis buku-buku mengenai masyarakat Betawi.[2] Ridwan Saidi meninggal dunia pada 25 Desember 2022.[3]
Ridwan Saidi, putra asli Betawi ini lahir di Jakarta, 2 Juli 1942 dari pasangan Abdurrahim dan Muhaya. Ia pernah menempuh jenjang perkuliahan di Fakultas Publistik, Universitas Padjadjaran pada tahun 1962-1963. Ia tidak menyelesaikan jejang pendidikannya di Fakultas Publistik tersebut dan pindah untuk menuntut kuliah di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (sekarang dikenal sebagai FISIP) di Universitas Indonesia pada tahun 1963-1976.[4]
Dalam perjalanan kariernya, Ridwan Saidi cukup aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia pernah menjadi Kepala Staf Batalion Soeprapto Resimen Mahasiswa Arief Rahman Hakim, pada tahun 1966. Setelah itu, pada tahun 1973-1975, Ridwan Saidi menjadi Sekretaris Jendral Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Pada tahun 1974-1976, Ridwan Saidi menjadi Ketua Umum PB HMI.[5]
Dalam perkembangannya kemudian, Ridwan Saidi berkecimpung ke kelompok partai dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1977-1982 dan 1982-1987.[4][5][6][7][8] Di bangku parlemen, Ridwan sempat menduduki kursi Wakil Ketua Komisi APBN (1977-1978) dan setelah itu dia konsisten menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X yang membidang lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan sejak 1978-1987.[4]
Usai jabatannya di DPR berakhir, pada tahun 1995 hingga tahun 2003, Ridwan menjadi Ketua Umum Partai Masyumi Baru. Ridwan juga pernah aktif dalam kegiatan Muktamar Rakyat Islam se-Dunia di Irak pada tahun 1993. Selain itu, Ridwan Saidi juga pernah aktif pada Festival Budaya Babylonian (Babylonian Cultural Festival) di Irak pada tahun 1994. Pada tahun 2003, Ridwan Saidi kemudian menjadi Ketua Steering Committee Kongres Kebudayaan. Ia juga pernah menjadi Ketua Komite Waspada Komunisme dan menjadi ketua dan pendiri Yayasan Renaissance pada tahun 2013.[5]
Ridwan menikah dengan seorang wanita keturunan Minang dari Sumatera Barat, bernama Yahma Wisnani, pada tahun 1977. Mereka dikaruniai lima orang anak, antara lain Syarifah Jihan Marina, Syarif Razvi, Rifat Najmi, Ferhat Afkar, dan Shahin Maulana.[5]
Ridwan meninggal dunia pada 25 Desember 2022. Ridwan meninggal di RSPI Bintaro setelah dirawat di rumah sakit tersebut.[3]
Ridwan Saidi menyulut kontroversi dengan musisi Dewa 19, Ahmad Dhani dengan menyatakan Dhani sebagai kaum Yahudi sebagaimana dikutip dalam bukunya Fakta dan Data Yahudi di Indonesia : Dulu dan Kini (2006) yang ditulis bersama Rizki Ridyasmara. Buku tersebut menilai Dhani merupakan seorang pengikut Yahudi lantaran banyaknya lambang-lambang Yahudi dalam album Ahmad Dhani dan Dewa 19. Namun, menjawab klaim tersebut Dhani mengatakan itu adalah hal yang biasa. Lagi pula ia menganggap semua gambar itu adalah karya seni.[9]
Akibat dari buku tersebut, Dhani kemudian mendapat kiriman bom buku yang diterima pada Selasa, 15 Maret 2011, yang ditujukan ke kantor Republik Cinta Management (RCM). Namun, paket baru dibuka pada Kamis, 17 Maret 2011. Buku berisi bom itu lalu diledakkan Tim Gegana. Buntut dari bom tersebut, Dhani melaporkan Ridwan Saidi dan Rizki Ridyasmara sebagai pengarang buku yang memuat klaim salah terhadap Dhani tersebut.[10] Dhani menganggap buku tersebut yang menyebabkan dirinya menjadi target teroris.[11]
Pernyataan Ridwan Saidi mengenai 'tafsiran sejarah' eksistensi sejumlah kerajaan di Indonesia menuai protes. Ucapan Ridwan ini terdapat dalam sebuah video berdurasi 15 menit yang diunggah oleh akun Macan Idealis. Pertama, video berjudul MENGEJUTKAN !! Babe Ridwan Saidi Beberkan Mengenai Keberadaan Kerajaan Sriwijaya diunggah 23 Agustus 2019.[12] Video kedua berjudul GEGER !! Terbongkar Ternyata Sriwijaya Hanyalah Bajak Laut, dan Banyak Kerajaan Fiktif di Indonesia[13] diunggah 25 Agustus 2019 Dalam video tersebut, Ridwan tampak menjawab sejumlah pertanyaan Vasco Ruseimy yang merupakan mantan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Dalam wawancara ini, Ridwan mengatakan Kerajaan Sriwijaya adalah fiktif. Bahkan, ia mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah bajak laut. Ridwan juga menampik bukti-bukti sejarah Kerajaan Sriwijaya.[14]
Pernyataan itu lantas menuai protes, karena dinilai menyinggung masyarakat Palembang, tempat di mana kerajaan Sriwijaya pernah berdiri. Pemerintah Kota Palembang pun mengungkapkan kekecewaannya.[15] Sementara itu, budayawan Sumatera Selatan, Erwan Suryanegara menilai Ridwan salah, karena bajak laut marak justru setelah Sriwijaya runtuh.[16] Namun, Ridwan mempersilakan orang yang mengkritik pendapatnya terkait Kerajaan Sriwijaya tersebut. Ia juga mengaku semua pemaparannya tersebut dari proses penelitian sejarah yang lama, dengan sumber buku seperti The Timetables of History: A Horizontal Linkage of People and Events oleh Bernard Grun, Historica oleh Josephus dan Geographia oleh Claudius Ptolemaeus, yang ditulis tahun 161 M.[14]
Masih dalam video yang sama, Ridwan Saidi juga berbicara soal Kerajaan Tarumanegara. Sama seperti Kerajaan Sriwijaya, Ridwan juga menyebut Kerajaan Tarumanegara itu fiktif. Ridwan menilai hal ini adalah kesalahan arkeolog seperti Poerbatjaraka yang mengira prasasti-prasasti yang ada di Jawa bagian barat dan Jawa Tengah berbahasa Sanskerta dan beraksara Palawa, menilai bahwa prasasti tersebut berbahasa Hindi-Khmer.[17] Arkeolog Universitas Indonesia (UI) Ninny Soesanti Tedjowasono menjelaskan bahwa sebagai seorang epigraf, Ninny memastikan bahasa yang digunakan di Prasasti Tugu, salah satu prasasti Kerajaan Tarumanegara adalah berbahasa Sanskerta, bukan berbahasa Hindi-Khmer seperti yang dikatakan Ridwan Saidi.[14]
Ridwan Saidi kemudian kembali membuat pernyataan kontroversial. Ridwan menyebut bahwa tidak ada kerajaan di Ciamis, Jawa Barat. Selain itu, ia menilai bahwa terdapat salah penamaan pada Kerajaan Sunda Galuh. Pernyataan ini terdapat dalam Video berdurasi 12 menit 31 detik dengan judul GEGEER !! TERNYATA KERAJAAN KERAJAAN DI INDONESIA SANGAT DITAKUTI DI DUNIA yang diunggah 12 Februari 2020. Dia masih ditemani oleh Vasco. Menurutnya kata Galuh berasal dari bahasa Armenia yang berarti brutal. Ucapan Ridwan tersebut mendapat respon dari sejumlah tokoh hingga unsur masyarakat Ciamis. Ia diminta datang untuk melihat langsung berbagai bukti sejarah terkait kerajaan di Ciamis.[14]
Ridwan Saidi menerbitkan beberapa karya cetak dalam bidang politik dan kebudayaan. Beberapa di antaranya ialah:[18]
Selain karya cetak, juga terdapat beberapa karya yang diterbitkan secara daring dalam versi buku elektronik oleh Ridwan Saidi, yakni:[18]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
