Referendum perceraian Malta 2011 diadakan pada tanggal 28 Mei 2011 untuk mengetahui apakah rakyat Malta setuju dengan pelegalan proses perceraian. Pada masa itu, Malta merupakan satu dari tiga negara yang melarang perceraian selain Filipina dan Vatikan.[1][2] Usulan ini disetujui oleh 53% pemilih, sehingga ditetapkanlah undang-undang yang mengizinkan perceraian dalam keadaan tertentu pada tanggal 25 Juli 2011. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober pada tahun yang sama.[3]
Latar belakang
Rancangan undang-undang perceraian diprakarsai oleh anggota perwakilan dari Partai Nasionalis yang bernama Jeffrey Pullicino Orlando.[4] Rancangan tersebut telah diubah dua kali dan tidak menyebutkan perihal pengadaan referendum. Pengadaan referendum yang tidak mengikat secara hukum pada akhirnya diputuskan oleh resolusi parlemen yang terpisah .
Gereja Katolik mengajak rakyat Malta untuk memilih "tidak" melalui surat pastoral yang dikeluarkan pada hari Minggu sebelum pengadaan referendum.[5] Sebelumnya, sekitar delapan persen pernikahan di Malta telah dibatalkan oleh Gereja Katolik.[6]
Pertanyaan
Apakah Anda setuju dengan penetapan pilihan bercerai untuk pasangan menikah yang sudah berpisah atau tinggal terpisah selama paling tidak empat (4) tahun, dan sudah tidak ada lagi harapan untuk berdamai, sementara jaminan yang cukup akan diberi dan anak-anak akan dilindungi?[7]
Hasil
Pilihan | Suara | % |
---|---|---|
Mendukung | 122.547 | 53,16 |
Menentang | 107.971 | 46,84 |
Suara tidak sah/kosong | 2.173 | – |
Jumlah | 232.691 | 100 |
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 325,102 | 71.57 |
Sumber: Departemen Penerangan |