Direktorat Jenderal Perkeretaapian
direktorat jenderal dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
direktorat jenderal dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Direktorat Jenderal Perkeretaapian (disingkat sebagai Ditjen KA atau DJKA) adalah unsur pelaksana pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. DJKA dibentuk pada tanggal 5 Agustus 2005 dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[1] DJKA kini beroperasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan.
| Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia | |
|---|---|
 Logo Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |
| Gambaran umum | |
| Dasar hukum | Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 |
| Pegawai | Direktur Jenderal Perkeretaapian |
| Susunan organisasi | |
| Direktur Jenderal | Ir. Moh. Risal Wasal |
| Sekretaris Direktorat Jenderal | Jujun Endah Wahjuningrum |
| Direktur | |
| Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | Arif Anwar |
| Prasarana Perkeretaapian | Djarot Tri Wardhono |
| Sarana Perkeretaapian | Suranto |
| Keselamatan Perkeretaapian | Ir. Hengki Angkasawan |
| Kantor pusat | |
| Gedung Karsa Lantai 2 Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat | |
| Situs web | |
| djka | |
| Bagian dari seri |
| Perkeretaapian |
|---|
 |
|
|
| Prasarana |
|
| Bakal pelanting dan angkutan |
|
| Sistem khusus |
|
|
| Lain-lain |
|
Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:
Pada tahun 2006–2007, DJKA mendatangkan KRL dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek. Direktur Jenderal Perkeretaapian saat itu, Soemino Eko Saputro, menganggap bahwa KRL tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Jepang. Padahal, Pemerintah Jepang saat itu belum merencanakan skema hibah, sehingga Dephub diminta untuk berkoordinasi dengan Japan Railway Technical Services (JARTS). Untuk melaksanakan proses impor KRL, Saputro menunjuk langsung Sumitomo Corporation untuk mengangkut KRL bekas tersebut ke Indonesia. Terdapat biaya tambahan sehingga pengadaan KRL tersebut bukanlah hibah, melainkan Dephub membeli langsung secara terselubung. Akhirnya, Sumitomo diperkaya Rp1,8 miliar dan KOG Japan sebesar Rp15 miliar. Total kerugian negara akibat perbuatan Saputro adalah sebesar Rp20 miliar.[3] Saputro dipenjara 3 tahun dan didenda Rp100 miliar.[4]
Pada tanggal 13 April 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 25 orang dalam dugaan suap proyek kereta api. Dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang tengah diendus oleh KPK tersebut terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA pada tahun anggaran 2018–2022. Termasuk yang terkena kasus ini adalah Trans-Sulawesi, proyek jalur ganda Solo Balapan–Kalioso, empat konstruksi jalur kereta api lainnya, dua proyek supervisi di Lampegan, serta proyek perbaikan dan pemeliharaan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra.[5]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
