Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020
Unjuk rasa 2019-2020 di India / From Wikipedia, the free encyclopedia
Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019, atau protes CAA dan NRC yang sebelumnya dikenal sebagai Protes Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen), atau Protes CAB dan NRC adalah serangkaian aksi unjuk rasa yang sedang berlangsung di India menentang UU Kewarganegaraan baru yang terjadi di Assam,[20] Delhi,[21] Meghalaya,[22] Manipur dan Tripura pada 4 Desember 2019,[23] serta menjalar ke daerah lain di India.[24] Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan India diajukan oleh kabinet Uni pada 4 Desember 2019 dan kemudian disahkan oleh kedua majelis Parlemen pada 11 Desember 2019, mengubah RUU tersebut menjadi Undang-Undang Parlemen.
Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Protes mahasiswa Jamia Millia Islamia, lukisan menentang CAA, demonstran menghentikan lalu lintas jalan. | |||||
Tanggal | 4 Desember 2019 - masih berlangsung | ||||
Lokasi | India | ||||
Sebab |
| ||||
Tujuan |
| ||||
Metode | Demonstran: Pembelotan sipil, unjuk rasa, Satyagraha, mogok makan, vandalisme, aktivisme internet Pemerintah: Polisi anti huru hara, pembatasan akses Internet, jam malam, pembatasan transportasi, pemberlakuan Pasal 144 | ||||
Status | Masih berlangsung
| ||||
Pihak terlibat | |||||
| |||||
Tokoh utama | |||||
| |||||
Jumlah korban | |||||
Korban jiwa | 25 (termasuk 3 anak-anak)[15][16][17] | ||||
Terluka | 175[18](per 16 Desember 2019) | ||||
Tertawan | 3.000+[19] (per 17 Desember 2019) |
Aksi protes dimulai di Assam pada 4 Desember 2019, setelah RUU diajukan di parlemen. Kemudian, unjuk rasa meluas di seluruh India Timur Laut, dan kemudian semua kota besar di India. Pada 15 Desember, polisi dengan paksa menyerbu kampus Universitas Jamia Millia Islamia, tempat aksi protes terjadi, dan menahan para mahasiswa. Lebih dari dua ratus mahasiswa terluka dan sekitar seratus mahasiswa ditahan semalam di kantor polisi. Kebrutalan polisi itu dikritik secara luas, dan mengakibatkan unjuk rasa di seluruh India sebagai tanggapan atas kebrutalan tersebut.
Protes itu telah menyebabkan lebih dari seribu orang ditangkap dan 23 korban tewas.[17][25][26] 2 anak laki-laki di bawah usia 18 tahun termasuk yang dilaporkan tewas karena tembakan polisi di Assam sementara itu anak berusia 8 tahun tewas di Varanasi.[17] Undang-undang tersebut dikritik dan disebut tidak konstitusional oleh beberapa pengacara seperti Soli Sorabjee,[27] Markandey Katju,[28] P Chidambaram,[29] Abhishek M Singhvi,[30] Ashish Goel,[31] dan Suhrith Parthasarathy.[32] Beberapa organisasi masyarakat mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung India untuk menyatakan UU itu ilegal.