Loading AI tools
Politikus Indonesia Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Darmawan Prasodjo, Ph.D. (lahir 19 Oktober 1970 ) adalah seorang politikus yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara yang ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) 6 Desember 2021[1]. Sebelum menjadi Direktur Utama PLN, Darmawan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2019. Darmawan juga pernah menjabat sebagai Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) sejak 2 April 2015 hingga 18 Oktober 2019. Ia adalah kader PDI Perjuangan dan menjadi tim pendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-JK serta menjadi tim ahli pasangan Jokowi-JK yang bertugas memberikan masukan saat debat capres-cawapres pada Pilpres 2014.
Darmawan Prasodjo | |
|---|---|
 | |
| Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara ke-14 | |
| Mulai menjabat 6 Desember 2021 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 19 Oktober 1970 Magelang, Jawa Tengah |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Suami/istri | Diny Sandra Dewi |
| Almamater | Universitas Texas A&M |
| Pekerjaan | Politikus |
| Dikenal karena | Deputi Staff KSP Dirut PLN |
  | |
Darmawan Prasodjo dilahirkan di Magelang, Jawa Tengah pada 19 Oktober 1970 dari pasangan (Alm) Brigadir Jenderal TNI (Hor) Purn Drs. Sadja Moeljoredjo dan Ibu Sudarti Sadja. Ayahnya adalah seorang tentara dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Pada tahun 2006, Darmawan Prasodjo menikahi Diny Sandra Dewi.
Saat SMA, ia menjadi 20 lulusan Siswa SMA terbaik di SMA Negeri 1 Magelang, yang oleh program Habibie tahun 1989 dikirim ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi[2]. Ia mendapatkan gelar sarjana Bachelor, Master dan Ph.D.- nya di Texas A&M University, Amerika Serikat. Setelah lulus, ia sempat bekerja di Amerika Serikat hingga tahun 2012. Tahun 2012 kembali ke Indonesia setelah 20 tahun di Amerika dan memulai karir di beberapa perusahaan antara lain sebagai Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Prodi Green Economy di Surya University tahun 2012-2013, Co-chair Post 2015 Millenium Development Goals tahun 2013-2014, Presiden Komisaris Amesti Energi Nusantara tahun 2013 – 2014, Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan , Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden tahun 2015-2019 dan Komisaris PT PLN (Persero) tahun 2018 – 2019[3].
Pada November 2014, ia sempat pula bergabung dalam Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin oleh Faisal Basri[4].
Darmawan pernah menjabat sebagai Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan. Ia menjabat posisi tersebut sejak dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan hingga Teten Masduki[5].
Darmawan berhak maju sebagai anggota DPR RI dengan melalui jalur Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menggantikan Puan Maharani yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK). Namun, ia lebih memilih untuk menjadi Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan. Posisi sebagai anggota DPR digantikan oleh Alfia Reziani yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya.
Salah satu keahliannya adalah Geographical Information System (GIS) yang digunakan dalam disertasi doktoralnya yang berjudul Studi Keekonomisan Desain dan Kebijakan Sistem Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.
Dalam bukunya, Modeling Petroleum Fiscal System: Economic Behavior Analysis for Industry and State, ia melakukan analisis fiskal migas melalui pendekatan perilaku (behavior and game theory) untuk memformulasikan atau mendesain strategi fiskal migas.
Darmo, panggilan Darmawan Prasodjo, disebut 13 kali dalam rekaman yang dibuat oleh Maroef Sjamsoeddin, Direktur PT Freeport, dalam diskusinya dengan Setya Novanto dan Riza Chalid. Setya Novanto adalah politikus Golkar yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR. Sedangkan Riza Chalid adalah pengusaha yang diduga tokoh mafia perdangangan minyak dan gas hingga dijuluki "Saudagar Minyak" (The Gasoline Godfather). Setya menggambarkan Darmawan sebagai sosok pintar yang disukai oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, Setya juga menyebutkan bahwa Darmawan sudah masuk ke dalam payroll Riza Chalid[6].
Arcandra Tahar diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 27 Juli 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini terbukti kontroversial karena Arcandra memegang dan menggunakan paspor Amerika Serikat yang berarti status WNI-nya sudah batal secara hukum. Berbagai media merumorkan Arcandra diusulkan sebagai kandidat Menteri ESDM ke Presiden oleh Darmawan[7].
Darmawan merupakan teman Arcandra sewaktu berkuliah di Texas A&M University. Selain itu, bawahan Darmawan di Kantor Staf Presiden terlihat berada di sekitar Arcandra setelah dilantik menjadi Menteri. Di antaranya adalah Simon Laksmono Himawan dan Yuni Rusdinar. Yuni Rusdinar juga berkomentar di media atas kontroversi kewarganegaraan tersebut sebagai staf khusus Arcandra[8][9]. Di saat yang sama Darmawan muncul sebagai kandidat Kepala SKK Migas[10].
Luhut Binsar Panjaitan membantah isu kalau Darmawan yang mengusulkan Arcandra menjadi Menteri ESDM ke Presiden[11].
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
