Daftar kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Nusa Tenggara Timur berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

• 
  Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur
• 
  Peta lokasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia
• 
  Peta Kabupaten di Nusa Tenggara Timur

Artikel utama: Daftar kabupaten di Indonesia menurut waktu pembentukan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi dasar pembentukan kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Timur telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.^[1]

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Nomor Undang-Undang	Tanggal pengesahan Undang-Undang	Kecamatan	Kelurahan/desa	Lambang	Peta lokasi
1	53.05	Kabupaten Alor	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	17	17/158
2	53.04	Kabupaten Belu	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	12	12/69
3	53.08	Kabupaten Ende	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	21	23/255
4	53.06	Kabupaten Flores Timur	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	19	21/229
5	53.01	Kabupaten Kupang	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	24	17/160
6	53.13	Kabupaten Lembata	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999[3]	4 Oktober 1999	9	7/144
7	53.21	Kabupaten Malaka	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013[4]	11 Januari 2013	12	-/127
8	53.10	Kabupaten Manggarai	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	12	26/145
9	53.15	Kabupaten Manggarai Barat	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003[5]	25 Februari 2003	12	5/164
10	53.19	Kabupaten Manggarai Timur	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007[6]	10 Agustus 2007	9	17/159
11	53.16	Kabupaten Nagekeo	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007[7]	2 Januari 2007	7	16/97
12	53.09	Kabupaten Ngada	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	12	16/135
13	53.14	Kabupaten Rote Ndao	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002	2 Mei 2002	10	7/112
14	53.20	Kabupaten Sabu Raijua	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008	26 November 2008	6	5/58
15	53.07	Kabupaten Sikka	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	21	13/147
16	53.12	Kabupaten Sumba Barat	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	6	11/63
17	53.18	Kabupaten Sumba Barat Daya	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022	25 Juli 2022	11	2/173
18	53.17	Kabupaten Sumba Tengah	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022	25 Juli 2022	5	-/65
19	53.11	Kabupaten Sumba Timur	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	22	16/140
20	53.02	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	32	12/266
21	53.03	Kabupaten Timor Tengah Utara	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2]	14 Agustus 1958	24	33/160
22	53.71	Kota Kupang	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996[8]	11 April 1996	6	51/-

Referensi

1. "UU No. 21 Tahun 2022". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
2. "UU No. 69 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
3. "UU No. 52 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
4. "UU No. 3 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
5. "UU No. 8 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
6. "UU No. 36 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
7. "UU No. 2 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
8. "UU No. 5 Tahun 1996". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

Pranala luar