Undang-Undang Laut Melaka

Undang-Undang Laut Melaka (Jawi: آوندڠ٢ لاوت ملاك) adalah suatu norma hukum di Kesultanan Melaka (1400–1511) yang secara khusus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan peraturan maritim, serta prosedur bahari menyangkut urusan pelayaran kapal dagang. Ia disusun oleh sejumlah pemilik kapal Melaka, yang kebanyakan berasal dari suku Jawa.^[1] Norma hukum penting lainnya di Melaka adalah Undang-Undang Melaka, meskipun undang-undang ini masih berisi pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan hukum maritim, kadang-kadang dikenal sebagai "Undang-Undang Darat Melaka" sebagai gantinya. Klausul yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka mencakup bidang yang luas, dengan mempertimbangkan berbagai keadaan yang dapat timbul pada kapal, sehubungan dengan masalah sosial, seperti perbudakan, perzinaan, pembunuhan, pencurian, pencurian, penghinaan terhadap seorang perwira, dan kelalaian dalam menjalankan tugas; juga, aspek ekonomi seperti pajak dan perdagangan, termasuk pengukuran berat dan luas. Norma hukum ini juga menguraikan organisasi yang terstruktur dengan sangat baik di atas kapal, dengan jabatan para perwira secara jelas ditentukan lengkap dengan tanggung jawab mereka.^[2] Di istana Kesultanan Melaka, hal-hal yang berkaitan dengan penegakan Undang-Undang Laut Melaka ditempatkan di bawah kewenangan Laksamana.^[3]

Sejarah

Tanggal pasti kapan norma hukum ini disusun masih belum diketahui. Namun, berdasarkan pada manuskripnya, pemakluman Undang-Undang Laut Melaka merupakan hasil pertemuan sekelompok nakhoda Melaka pada masa pemerintahan Muhammad Shah (1424–1444):

Pertama-tama, Patih Harun dan Patih Ilyas mengumpulkan Nakhoda Zainal, Nakhoda Dewa, dan Nakhoda Ishak, untuk tujuan berkonsultasi dan memberi nasihat sehubungan dengan penggunaan di laut, dan menyusun, sesuai dengan itu, suatu kode Undang-Undang, atau pranata. Setelah mereka berkonsultasi bersama, dan menghimpun hukum tersebut, mereka menyerahkannya kepada Datuk Bendahara, di Kesultanan Melaka, yang meletakkannya di kaki Muhammad Syah yang termasyhur; kemudian sang penguasa berkata — Saya mengabulkan permintaan Bendahara, dan menetapkan hukum dan pranata ini untuk pemerintah Anda dan anak cucu Anda. Ketika Anda menjalankan hukum ini di laut, tidak akan tercampur aduk dengan hukum yang di darat. Mulai saat ini, biarkan hukum laut diberlakukan di laut, dengan cara yang sama sebagaimana hukum darat diberlakukan di darat; dan biarkan kedua hukum ini tidak saling tercampur aduk satu sama lain; untuk Anda adalah seperti raja (menyebut dirinya sendiri kepada para nakhoda) di laut, dan dengan demikian saya memberikan kewenangan kepada Anda.^[4]

Lihat juga

• Hukum Kanun Pahang
• Undang-Undang Melaka

Referensi

1. Reid 1993, hlm. 39.
2. Mardiana Nordin 2008, hlm. 18
3. Ahmad Sarji Abdul Hamid 2011, hlm. 115
4. Reddie 1841, hlm. 484

Daftar pustaka

• Ahmad Sarji Abdul Hamid (2011), The Encyclopedia of Malaysia, 16 - The Rulers of Malaysia, Editions Didier Millet, ISBN 978-981-3018-54-9
• Mardiana Nordin (2008), "Undang-Undang Laut Melaka: A Note on Malay Maritime Law in the 15th century", Memory and knowledge of the Sea in Southeast Asia, Kuala Lumpur: Institute of Ocean and Earth Sciences (IOES), University of Malaya, ISBN 978-983-9576-36-8
• Reddie, James (1841), An Historical view of the law of maritime commerce, W. Blackwood and sons
• Reid, Anthony (1993), Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Volume Two: Expansion and Crisis, New Haven and London: Yale University Press
• Tarling, Nicholas (2000), The Cambridge History of Southeast Asia, 2, Cambridge University Press, ISBN 978-052-1663-70-0