Republik Kongo
negara di Afrika Tengah Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
negara di Afrika Tengah Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Republik Kongo (bahasa Prancis: République du Congo, bahasa Kituba: Repubilika ya Kôngo)[a] adalah negara bekas koloni Prancis di sebelah barat-tengah Afrika.
Republik Kongo | |
|---|---|
 Lambang
| |
.svg)   Lokasi Republik Kongo (hijau tua) – di Afrika (biru muda & kelabu tua) | |
_-_COG_-_UNOCHA.svg?lang=id) | |
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Brazzaville 4°16′S 15°17′E |
| Bahasa resmi | Prancis |
| Bahasa daerah yang diakui | Kituba dan Lingala |
| Pemerintahan | Republik semi-presidensial |
• Presiden | Denis Sassou-Nguesso |
| Anatole Collinet Makosso | |
| Legislatif | Parlemen |
| Sénat | |
| Assemblée nationale | |
| Kemerdekaan | |
• Dibentuk republik | 28 November 1958 |
• Dari Prancis | 15 Agustus 1960 |
| Luas | |
- Total | 342.000 km2 (64) |
| 3,3 | |
| Populasi | |
- Perkiraan 2022 | 5.546.307[1] (118) |
| 17/km2 | |
| PDB (KKB) | 2022 |
- Total | $25,897 miliar |
| $4.578[2] | |
| PDB (nominal) | 2022 |
- Total | $18,345 miliar |
| $3.243[2] | |
| Gini (2011) | 40,2[3] sedang |
| IPM (2019) | 0,574[4] sedang · 149 |
| Mata uang | Franc CFA Afrika Tengah (FCFA) ( XEF) |
| Zona waktu | Waktu Afrika Barat (WAT) (UTC+1) |
| Lajur kemudi | kanan |
| Kode telepon | +242 |
| Kode ISO 3166 | CG |
| Ranah Internet | .cg |
Wilayah ini didominasi oleh suku berbahasa Bantu, yang membangun hubungan perdagangan yang mengarah ke hulu Sungai Kongo. Republik ini adalah mantan koloni Prancis.[5] Setelah kemerdekaan pada tahun 1960, bekas wilayah Prancis dari Kongo Tengah menjadi Republik Kongo. Republik Rakyat Kongo adalah partai tunggal negara Marxis-Leninis 1970-1991. Pemilu multipartai telah diselenggarakan sejak tahun 1992, Walaupun pemerintah yang dipilih secara demokratis digulingkan dalam Perang Saudara Republik Kongo tahun 1997.
Republik Kongo menjadi anggota Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa, La Francophonie, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Tengah, dan Gerakan Non-Blok. Negara ini telah menjadi produsen minyak terbesar ke-4 di Teluk Guinea, memberikan negara itu tingkat kemakmuran. Namun RK mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi di beberapa daerah dan distribusi pendapatan minyak yang tidak merata secara nasional. Karena ekonominya bergantung pada sektor minyak,[6] pertumbuhan ekonomi telah melambat sejak penurunan harga minyak pasca-2015. Dengan populasi 5,2 juta, 88,5% dari rakyatnya menganut agama Kristen.
Nama negara ini merujuk pada Sungai Kongo yang namanya berasal dari Kongo, sebuah kerajaan Bantu yang menempati mulutnya sekitar waktu Portugis pertama kali tiba pada tahun 1483[7] atau 1484.[8] Nama kerajaan berasal dari orang-orangnya, Bakongo, kata endonim kepada "pemburu" (Kongo: mukongo, nkongo).[9]
Selama periode ketika dijajah oleh Prancis, RK dikenal sebagai Kongo Prancis atau Kongo Tengah. Untuk membedakannya dari Republik Demokratik Kongo yang bertetangga, kadang-kadang disebut sebagai Kongo (Brazzaville) atau Kongo-Brazzaville. Nama Brazzaville sendiri berasal dari pendiri koloni, Pierre Savorgnan de Brazz, seorang bangsawan Italia yang gelarnya mengacu pada kota Brazzacco di komune Moruzzo, yang namanya berasal dari bahasa Latin Brattius atau Braccius, keduanya berarti "lengan".[10]
Orang-orang berbahasa Bantu yang membentuk suku selama ekspansi Bantu sebagian besar mengungsi dan menyerap penduduk awal wilayah tersebut, orang Pigmi, sekitar 1500 SM. Bakongo, sebuah kelompok etnis Bantu yang menduduki bagian-bagian yang kemudian menjadi Angola, Gabon, dan Republik Demokratik Kongo, membentuk basis pertalian etnis dan persaingan di antara negara-negara tersebut. Beberapa kerajaan Bantu—yakni Kongo, Loango, dan Teke—membangun jaringan perdagangan yang mengarah ke lembah Sungai Kongo.[11]
Penjelajah Portugis Diogo Cão tiba di mulut Kongo pada tahun 1484.[12] Hubungan komersial tumbuh antara kerajaan Bantu pedalaman dan pedagang Eropa yang memperdagangkan komoditas, barang-barang manufaktur, dan orang-orang yang ditangkap dan diperbudak di pedalaman. Setelah berabad-abad sebagai pusat perdagangan transatlantik, kolonisasi Eropa di delta sungai Kongo dimulai pada abad ke-19 hingga mengikis kekuatan masyarakat Bantu di wilayah tersebut.[13]
Wilayah utara Sungai Kongo berada di bawah kedaulatan Prancis pada tahun 1880 akibat dari perjanjian Pierre de Brazza dengan Raja Makoko dari Bateke.[12][14] Setelah kematian Makoko, jandanya Ratu Ngalifourou menjunjung tinggi perjanjian dan menjadi sekutu penjajah.[15] Koloni Kongo ini pertama kali dikenal sebagai Kongo Prancis, kemudian Kongo Tengah pada tahun 1903.
Pada tahun 1908, Prancis membentuk French Equatorial Africa (AEF), yang terdiri dari Kongo Tengah, Gabon, Chad, dan Oubangui-Chari (yang kemudian disebut Republik Afrika Tengah). Prancis menetapkan Brazzaville sebagai ibu kota federal. Pembangunan ekonomi selama 50 tahun pertama pemerintahan kolonial di Kongo berpusat pada ekstraksi sumber daya alam. Pembangunan Rel Kereta Api Kongo-Samudera setelah Perang Dunia I diperkirakan menelan sedikitnya 14.000 jiwa.[12]
Selama pendudukan Nazi di Prancis selama Perang Dunia II, Brazzaville berfungsi sebagai ibu kota simbolis Prancis Bebas antara 1940 dan 1943.[16] Konferensi Brazzaville tahun 1944 menandai periode reformasi dalam kebijakan kolonial Prancis. Pascaperang, Kongo diuntungkan dengan meningkatnya infrastruktur dan pengeluaran biaya administrasi ditanggung kolonial karena pusat AEF dan ibukota federal berada di Brazzaville.[11] Daerah ini kemudian memiliki legislatif lokal setelah adopsi konstitusi 1946 yang membentuk Republik Keempat.
Setelah revisi konstitusi Prancis yang membentuk Republik Kelima pada tahun 1958, AEF dibubarkan menjadi bagian-bagian penyusunnya, yang masing-masing menjadi koloni otonom dalam Komunitas Prancis. Selama reformasi ini, Kongo Tengah dikenal sebagai Republik Kongo pada tahun 1958[17] dan menerbitkan konstitusi pertamanya pada tahun 1959.[18] Permusuhan antara etnik Mbochi (yang menyukai Jacques Opangault) dan etnik Laris dan Kongo (yang menyukai Fulbert Youlou, walikota kulit hitam pertama yang terpilih di Afrika Ekuatorial Prancis) mengakibatkan serangkaian kerusuhan di Brazzaville pada Februari 1959, hingga diatasi oleh Tentara Prancis.[19]
Pemilihan berlangsung pada bulan April 1959. Pada saat Kongo merdeka pada bulan Agustus 1960, Opangault, mantan lawan Youlou, setuju untuk berkoalisi dengannya. Youlou menjadi Presiden pertama Republik Kongo.[20] Karena ketegangan politik begitu tinggi di Pointe-Noire, Youlou memindahkan ibu kota ke Brazzaville.
Republik Kongo merdeka sepenuhnya dari Prancis pada 15 Agustus 1960. Youlou memerintah sebagai presiden pertama negara itu sampai elemen buruh dan partai politik saingan menghasut pemberontakan 3 hari yang menggulingkannya.[21] Militer Kongo mengambil alih negara dan membentuk pemerintahan sipil sementara yang dipimpin oleh Alphonse Massamba-Débat.
Di bawah konstitusi 1963, Massamba-Débat terpilih sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun.[11] Selama masa jabatan Massamba-Débat, rezim mengadopsi "sosialisme ilmiah" sebagai ideologi konstitusional negara tersebut.[22] Pada tahun 1964, Kongo untuk pertama kalinya mengirim tim resmi dengan satu atlet ke Olimpiade. Pada tahun 1965, Kongo menjalin hubungan dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Korea Utara, dan Vietnam Utara.[22] Pada malam 14-15 Februari 1965, 3 pejabat publik Republik Kongo diculik: Lazare Matsocota (jaksa Republik), Joseph Pouabou (Presiden Mahkamah Agung), dan Anselme Massouémé (direktur Badan Informasi Kongo). Mayat 2 orang kemudian ditemukan, dimutilasi di tepi Sungai Kongo.[23][24] Rezim Massamba-Débat mengundang beberapa ratus tentara Kuba ke negara itu untuk melatih unit-unit milisi partainya. Pasukan ini membantu pemerintahnya bertahan dari kudeta pada tahun 1966 yang dipimpin oleh pasukan terjun payung yang setia kepada Presiden masa depan, Marien Ngouabi. Massamba-Débat tidak dapat mendamaikan faksi institusional, suku, dan ideologis di dalam negeri[22] dan rezimnya berakhir dengan kudeta tak berdarah pada September 1968.
Marien Ngouabi, yang ikut serta dalam kudeta, menjadi presiden pada 31 Desember 1968. 1 tahun kemudian, Ngouabi memproklamasikan "republik rakyat" Kongo Afrika yang pertama yakni Republik Rakyat Kongo. Kemudian ia mengumumkan keputusan Gerakan Revolusioner Nasional untuk mengubah namanya menjadi Partai Buruh Kongo (PCT). Dia selamat dari percobaan kudeta pada tahun 1972 namun terbunuh pada tanggal 16 Maret 1977. Komite Militer Partai (CMP) beranggotakan 11 orang kemudian ditunjuk untuk memimpin pemerintahan sementara, dengan Joachim Yhombi-Opango menjabat sebagai presiden. 2 tahun kemudian, Yhombi-Opango dilengserkan dari kekuasaan dan Denis Sassou Nguesso diangkat menjadi presiden baru.[11]
Sassou Nguesso menyelaraskan negara itu dengan Blok Timur dan menandatangani pakta persahabatan 20 tahun dengan Uni Soviet. Selama bertahun-tahun, Sassou harus lebih mengandalkan represi politik dan mengurangi patronase untuk mempertahankan kediktatorannya.[25] Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 mengakibatkan berakhirnya bantuan Soviet untuk menopang rezim, sehingga ia turun tahta.
Pascal Lissouba yang menjadi presiden terpilih pertama Kongo (1992-1997) selama periode demokrasi multi-partai berusaha untuk melaksanakan reformasi ekonomi dengan dukungan IMF untuk meliberalisasi ekonomi. Pada bulan Juni 1996, IMF menyetujui SDR69.5m (US$100m) untuk 3 tahun guna peningkatan fasilitas penyesuaian struktural (ESAF) dan hampir mengumumkan perjanjian tahunan baru ketika perang saudara pecah di Kongo pada tahun 1997.[26]
Kemajuan demokrasi Kongo menurun pada tahun 1997 ketika Lissouba dan Sassou mulai memperebutkan kekuasaan dalam perang saudara. Saat pemilihan presiden yang dijadwalkan pada Juli 1997 mendekat, ketegangan antara kubu Lissouba dan Sassou meningkat. Pada tanggal 5 Juni, pasukan pemerintah Presiden Lissouba mengepung kompleks Sassou di Brazzaville, dan Sassou memerintahkan anggota milisi pribadinya (dikenal sebagai "Kobra") untuk melawan. Maka dimulailah konflik 4 bulan yang menghancurkan beberapa tempat di Brazzaville dan membunuh puluhan ribu warga sipil. Pada bulan Oktober, pemerintah Angola memulai invasi ke Kongo untuk mengangkat Sassou berkuasa hingga pemerintah Lissouba jatuh. Setelah itu, Sassou mendeklarasikan dirinya sebagai presiden.[11]
.jpg)
Dalam pemilihan tahun 2002, Sassou menang dengan hampir 90% suara. 2 saingan utamanya, Lissouba dan Bernard Kolelas dicegah untuk bersaing. Saingan yang tersisa, André Milongo menyarankan para pendukungnya untuk memboikot pemilihan dan kemudian mengundurkan diri dari perlombaan.[27] Sebuah konstitusi disetujui melalui referendum pada Januari 2002, memberikan presiden kekuasaan baru yang memperpanjang masa jabatannya menjadi 7 tahun dan memperkenalkan majelis bikameral baru. Pengamat internasional mempermasalahkan penyelenggaraan pemilihan presiden dan referendum konstitusional tersebut, keduanya mengingatkan pada era negara satu partai di Kongo.[28] Setelah pemilihan presiden, pertempuran kembali terjadi di wilayah Pool antara pasukan pemerintah dan pemberontak yang dipimpin oleh Pendeta Ntumi hingga sebuah perjanjian damai untuk mengakhiri konflik ditandatangani pada April 2003.[29]
Sassou memenangkan pemilihan presiden berikutnya pada bulan Juli 2009.[30] Menurut pengamat Hak Asasi Manusia Kongo, sebuah organisasi non-pemerintah, pemilihan tersebut diwarnai dengan jumlah pemilih yang "sangat rendah" serta "kecurangan dan penyimpangan".[31] Pada bulan Maret 2015, Sassou mengumumkan bahwa dia ingin mencalonkan dirinya lagi pada pemilihan selanjutnya. Referendum konstitusi pada bulan Oktober menghasilkan perubahan konstitusi yang memungkinkan dia untuk mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2016. Dia memenangkan pemilihan yang diyakini oleh beberapa orang sebagai penipuan. Setelah protes keras di ibu kota, Sassou menyerang wilayah Pool di mana pemberontak Ninja dari perang saudara dulu bermarkas. Hal tersebut diyakini sebagai sebuah pengalihan isu. Para pemberontak Ninja bangkit dan melancarkan serangan terhadap tentara pada April 2016 yang menyebabkan 80.000 orang meninggalkan rumah mereka. Kesepakatan gencatan senjata ditandatangani pada Desember 2017.[32]
Kongo terletak di bagian tengah-barat Afrika Sub-Sahara , di sepanjang Khatulistiwa , terletak di antara garis lintang 4 ° N dan 5 ° S , dan bujur 11 ° dan 19 ° E. Di sebelah selatan dan timurnya adalah Republik Demokratik Kongo . Itu juga dibatasi oleh Gabon di barat, Kamerun dan Republik Afrika Tengah di utara, dan Cabinda ( Angola ) di barat daya. Memiliki pantai pendek di Samudera Atlantik.
Ibukotanya, Brazzaville, terletak di Sungai Kongo, di selatan negara itu, tepat di seberang Kinshasa , ibukota Republik Demokratik Kongo.
Bagian barat daya negara itu adalah dataran pantai yang drainase utamanya adalah Sungai Kouilou-Niari; pedalaman negara terdiri dari dataran tinggi tengah antara dua cekungan ke selatan dan utara. Hutan berada di bawah tekanan eksploitasi yang meningkat.[33] Kongo memiliki skor rata-rata Indeks Integritas Lanskap Hutan 2018 sebesar 8,89/10, peringkat ke-12 secara global dari 172 negara.[34]
Kongo terletak di dalam 4 ekoregion terestrial: hutan pantai Khatulistiwa Atlantik, hutan dataran rendah Kongo Barat Laut, hutan rawa Kongo Barat, dan mosaik hutan-sabana Kongo Barat.[35]
Pada tahun 2006-07, para peneliti dari Organisasi Pelestarian Satwa Liar mempelajari gorila di daerah berhutan lebat yang berpusat di distrik Ouesso di Wilayah Sangha. Mereka memperkirakan populasi sekitar 125.000 gorila dataran rendah barat , yang terisolasi dari manusia sebagian besar telah dilestarikan oleh rawa-rawa yang tidak ramah.[36]
Karena negara itu terletak di Ekuator, iklimnya konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata siang hari 24 °C (75 °F) lembap dan malam hari umumnya antara 16 °C (61 °F) dan 21 °C (70 °F). Curah hujan tahunan rata-rata berkisar dari 1.100 milimeter (43 in) di Lembah Niari di selatan hingga lebih dari 2.000 milimeter (79 in) di bagian tengah negara itu. Musim kemarau dari Juni hingga Agustus, sementara di sebagian besar negara musim hujan memiliki dua curah hujan maksimum: satu pada bulan Maret-Mei dan satu lagi pada bulan September-November.[37]
Pemerintah Republik berada dalam kerangka semi-presidensial dengan presiden terpilih menunjuk Dewan Menteri, atau Kabinet. Dewan, termasuk Perdana Menteri, dipilih dari perwakilan terpilih di Parlemen. Sejak tahun 1990-an, negara ini memiliki sistem politik multi partai yang didominasi oleh Presiden Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso didukung oleh Partai Buruh Kongo miliknya sendiri (Prancis: Parti Congolais du Travail) serta sejumlah partai kecil.
Rezim Sassou telah melihat pengungkapan korupsi, dengan upaya untuk menyensornya. Satu penyelidikan Prancis menemukan lebih dari 110 rekening bank dan lusinan "properti mewah" di Prancis.[38] Sassou mencela investigasi penggelapan sebagai "rasis" dan "kolonial".[39][40][41] Denis Christel Sassou-Nguesso, anak laki-laki dari Denis Sassou Nguesso, namanya tersebut dalam Panama Papers.[42]
Selama dua dasawarsa sebelum Konferensi Nasional Republik Kongo tahun 1991, negara itu berada di kubu sosialis, terutama bersekutu dengan Uni Soviet dan negara-negara blok Timur lainnya. Hubungan pendidikan, ekonomi, dan bantuan luar negeri antara Kongo dan sekutu blok Timurnya sangat luas, dengan pasukan militer dan keamanan Kongo menerima bantuan Soviet, Jerman Timur, dan Kuba yang signifikan.
Setelah pembubaran Uni Soviet di seluruh dunia dan adopsi demokrasi multi-partai Kongo pada tahun 1991, hubungan bilateral Kongo dengan mantan sekutu sosialisnya menjadi relatif kurang penting. Prancis sekarang menjadi mitra eksternal utama Kongo, memberikan kontribusi bantuan ekonomi yang signifikan, sambil memainkan peran yang sangat berpengaruh.
Kongo-Brazzaville juga merupakan anggota Mahkamah Pidana Internasional dengan Perjanjian Imunitas Bilateral untuk perlindungan militer AS.
Keanggotaan dalam organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesatuan Afrika, Bank Pembangunan Afrika, Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT), Komisi Ekonomi untuk Negara-negara Afrika Tengah, Persatuan Pabean dan Ekonomi Afrika Tengah, Organisasi Kopi Internasional, Persatuan Negara Afrika Tengah, INTELSAT, Organisasi Polisi Kriminal Internasional - Interpol, Gerakan Non-Blok, dan Kelompok 77.
Republik Kongo dibagi kepada 12 wilayah (département, jamak départements) (ibu kota masing-masing dalam kurung):
.svg)
Ekonomi adalah campuran dari pertanian desa dan kerajinan tangan, sektor industri yang berbasis minyak bumi,[6][43] layanan pendukung, dan pemerintah yang ditandai oleh masalah anggaran dan kelebihan pegawai. Ekstraksi minyak bumi telah menggantikan kehutanan sebagai andalan ekonomi. Pada 2008, sektor minyak menyumbang 65% dari PDB, 85% dari pendapatan pemerintah, dan 92% dari ekspor.[44] Negara ini juga memiliki kekayaan mineralbesar yang belum dimanfaatkan.[6]
Pada awal 1980-an, pendapatan minyak yang meningkat pesat memungkinkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berskala besar dengan pertumbuhan PDB rata-rata 5% per tahun, salah satu tertinggi di Afrika. Pemerintah telah menggadaikan sebagian besar pendapatan minyaknya, berkontribusi pada kekurangan pendapatan. Pada 12 Januari 1994, devaluasi mata uang Franc sebesar 50% mengakibatkan inflasi sebesar 46% pada tahun 1994, dan inflasi mereda sejak itu.[45]
Upaya reformasi ekonomi berlanjut dengan dukungan organisasi internasional, terutama Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Program reformasi terhenti pada Juni 1997 ketika perang saudara meletus. Ketika Sassou Nguesso kembali berkuasa pada akhir perang pada Oktober 1997, ia secara terbuka menyatakan minatnya untuk bergerak maju dalam reformasi ekonomi dan privatisasi dan dalam memperbarui kerja sama dengan lembaga keuangan internasional. Namun, kemajuan ekonomi sangat dirugikan dengan merosotnya harga minyak dan dimulainya kembali konflik bersenjata pada Desember 1998, yang memperburuk defisit anggaran republik.
Pemerintahan saat ini memimpin perdamaian internal yang tidak mudah dan menghadapi masalah ekonomi yang sulit untuk merangsang pemulihan dan mengurangi kemiskinan, meskipun harga minyak tercatat tinggi sejak 2003. Gas alam dan berlian juga merupakan ekspor utama Kongo baru-baru ini, meskipun Kongo dikeluarkan dari Proses Kimberley di 2004 di tengah tuduhan bahwa sebagian besar ekspor intan mereka sebenarnya diselundupkan keluar dari Republik Demokratik Kongo yang bertetangga; itu diterima kembali ke organisasi pada 2007.[46][47]
Republik Kongo juga memiliki endapan logam, emas, besi dan fosfat besar yang belum dimanfaatkan.[48] Negara ini adalah anggota Organisasi untuk Harmonisasi Hukum Bisnis di Afrika (OHADA).[49] Pemerintah Kongo menandatangani perjanjian pada 2009 untuk menyewakan 200.000 hektar lahan kepada petani Afrika Selatan untuk mengurangi ketergantungannya pada impor.[50][51]
PDB Republik Kongo tumbuh sebesar 6% pada tahun 2014 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,5% pada tahun 2015.[52][53]
Pada tahun 2018, Republik Kongo bergabung dengan Organisasi Negara Pengekspor Minyak.[54]
Transportasi di Republik Kongo mencakup transportasi darat, udara dan air. Sistem kereta api negara dibangun oleh pekerja paksa selama tahun 1930-an dan sebagian besar masih beroperasi. Ada juga lebih dari 1000 km jalan beraspal dan dua bandara internasional utama (Bandara Maya-Maya dan Bandara Pointe-Noire) yang memiliki penerbangan ke tujuan di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Negara ini juga memiliki pelabuhan besar di Samudra Atlantik di Pointe-Noire dan yang lainnya di sepanjang Sungai Kongo di Brazzaville dan Impfondo.
Agama di Republik Kongo oleh Arsip Data Asosiasi Agama (2015)[55]
Populasinya terkonsentrasi di bagian barat daya, meninggalkan kawasan hutan tropis di utara yang hampir tidak berpenghuni. 70% dari total penduduknya tinggal di beberapa daerah perkotaan, yaitu di Brazzaville, Pointe-Noire, atau di kota/desa yang berjejer sepanjang 534 kilometer (332 mi), dengan jalur kereta api yang menghubungkan antar daerah. Di daerah pedesaan, kegiatan industri dan perdagangan telah menurun dalam beberapa tahun, membuat ekonomi pedesaan bergantung pada pemerintah untuk dukungan dan penghidupan.[58]
Ethnologue mengakui 62 bahasa lisan di negara ini.[59] Kongo adalah kelompok etnis terbesar dan membentuk kira-kira setengah dari populasi. Subkelompok Kongo yang paling signifikan adalah Laari, di wilayah Brazzaville dan Pool, dan Vili di sekitar Pointe-Noire dan di sepanjang pantai Atlantik. Kelompok terbesar kedua adalah Teke, yang tinggal di sebelah utara Brazzaville, dengan 16,9% populasi. Mbochi tinggal di utara, timur dan di Brazzaville dan merupakan 13,1% dari populasi.[60][61] Pigmi merupakan 2% dari populasi Kongo.[62]
Sebelum perang tahun 1997, sekitar 9.000 orang Eropa dan non-Afrika tinggal di Kongo, kebanyakan dari mereka adalah orang Prancis; hanya sebagian kecil dari jumlah ini yang tersisa.[58] Sekitar 300 ekspatriat Amerika tinggal di Kongo.[58]
Menurut CIA World Factbook, penduduk Republik Kongo sebagian besar adalah campuran Katolik (33,1%), Lutheran Kebangkitan (22,3%), dan Protestan lainnya (19,9%) pada tahun 2007. Pengikut Islam mencapai 1,6%; hal ini terutama disebabkan masuknya pekerja asing ke pusat-pusat perkotaan.[63]
Menurut survei tahun 2011–12, tingkat kesuburan total adalah 5,1 anak yang lahir per wanita, dengan 4,5 di daerah perkotaan dan 6,5 di daerah pedesaan.[64]
Wilayah itu didominasi oleh suku-suku berbahasa Bantu, yang membangun jalur perdagangan yang mengarah ke lembah Sungai Kongo. Kongo-Brazzaville dulunya merupakan bagian dari koloni Prancis di Afrika Khatulistiwa.
Bahasa resmi Republik Kongo adalah bahasa Prancis yang dituturkan oleh 56% populasi Kongo (78% populasi di atas 10 tahun), persentase tertinggi kedua di Afrika pada tahun 2010, setelah Gabon. Sekitar 88% orang Brazzavillan yang berusia di atas 15 tahun mengatakan bahwa mereka memiliki ekspresi yang mudah dalam bahasa Prancis. Republik Kongo memiliki sejumlah penulis terkenal di Afrika dan dunia berbahasa Prancis, diantaranya Alain Mabanckou, Jean-Baptiste Tati Loutard, Jeannette Balou Tchichelle, Henri Lopes, Lassy Mbouity dan Tchicaya U Tam'si.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
