Politik Nepal

Politik Nepal berbentuk republik dengan Sistem multipartai. Saat ini, posisi Presiden Nepal sebagai (kepala negara) dijabat oleh Bidhya Devi Bhandari. Posisi Perdana Menteri sebagai (kepala pemerintahan) dijabat oleh Khadga Prasad Oli. Eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, sementara itu legislatif ditangani oleh Parlemen.

Nepal
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Nepal
Konstitusi Kewajiban dan Hak Mendasar HAM
Pemerintah Presiden: Bidhya Devi Bhandari Wakil Presiden: Nanda Bahadur Pun Eksekutif: Perdana Menteri: Khadga Prasad Oli Dewan Menteri: Oli II Layanan Sipil Sekretaris Kabinet Parlemen Federal: Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Krishna Bahadur Mahara Majelis Nasional Ketua: Ganesh Prasad Timilsina Pengadilan: Mahkamah Agung Hakim Agung Nepal: Gopal Parajuli Pengadilan Distrik
Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Pemilihan Umum terakhir Presidensial: 2008 2015 Nasional: 2008 2013 2017 Provinsi: 2017 Lokal: 2017
Federalisme Pembagian Administratif Provinsi Pemerintah Provinsi Majelis Provinsi Gubernur Kepala Menteri Pemerintah Lokal Distrik Kota Kota Pedesaan
Hubungan Luar Negeri Menteri Luar Negeri Misi Diplomatik dari Nepal ke Nepal Paspor Persyaratan Visa
Topik Berkaitan Gerakan Demokrasi Perang Sipil
Negara lainnya Atlas
l b s

Hingga 28 Mei 2008, Nepal menganut sistem Kerajaan konstitusional. Pada saat itu, konstitusi mengubah Majelis Konstituante Nepal Pertama yang membuat negara ini menjadi republik.^[1]

Economist Intelligence Unit memberikan Nepal dengan peringkat "rezim hibrida" pada tahun 2016.^[2]

Referensi

1. Nepal's monarchy abolished, republic declared Diarsipkan 31 May 2008 di Wayback Machine. AFP, 28 May 2008
2. solutions, EIU digital. "Democracy Index 2016 - The Economist Intelligence Unit". www.eiu.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 1 December 2017.