Perjanjian Roem-Roijen

Perjanjian Roem-Roijen (juga dieja Rum-Royen) adalah perjanjian yang dibuat antara pihak republik Indonesia dan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes. Nama perjanjian ini diambil dari nama dua negosiator utama dalam pertemuan tersebut, yaitu Mohamad Roem dan Jan Herman van Roijen. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan sebelum kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama.

Perjanjian Roem-Roijen

Mohamad Roem (kiri) dan Jan Herman van Roijen (kanan)
Ditandatangani	7 Mei 1949 (1949-05-07)
Lokasi	Hotel Des Indes, Jakarta

Suasana Konferensi Permulaan Meja Bundar. Tampak: Soepomo, Ali Sastroamidjojo, Mohamad Roem, Johannes Leimena, A.K. Pringgodigdo, Johannes Latuharhary, 17 April 1949

Menteri Luar Negeri Belanda van Roijen (rekaman Desember 1948, sebelum berangkat ke New York dalam perjalanan dari negosiasi Resolusi 67 Dewan Keamanan PBB yang akan memaksa Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia).

Bagian dari seri mengenai
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 594–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Kerajaan Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Mataram 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1045 Kerajaan Janggala 1045–1136 Kerajaan Kadiri 1045–1221 Kerajaan Singasari 1222–1292 Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Penyebaran Islam 800–1600 Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1905 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888 Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–1860 Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–1946 Kesultanan Yogyakarta 1755–1945 Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1904 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942 Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949 Masa Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Diskusi

Negosiasi antara kedua belah pihak dimulai pada tanggal 14 April, tetapi menemui jalan buntu setelah seminggu, dengan pemimpin delegasi Belanda, Jan Herman van Roijen, menuntut penghentian perang gerilya dan persetujuan untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar oleh pihak Indonesia sebelum pimpinan republik diizinkan kembali ke Yogyakarta. Kepala delegasi republik Indonesia, Mohamad Roem, menolak tuntutan ini, dan mengatakan bahwa kepemimpinan republik harus dikembalikan ke ibu kota terlebih dahulu.^[1] Amerika Serikat kemudian menekan pihak Indonesia untuk menerima persyaratan Belanda, yang dilakukan karena khawatir akan kehilangan dukungan AS jika menolaknya. Salah satu anggota delegasi Indonesia, Mohammad Natsir mengundurkan diri sebagai bentuk protes, namun kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada tanggal 7 Mei.^[2]

Poin-poin utama dari kesepakatan tersebut adalah:^[3][4]

• Angkatan bersenjata Indonesia untuk menghentikan semua kegiatan gerilya
• Persetujuan pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar
• Pemulihan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta
• Pasukan Belanda menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang yang ditangkap sejak 17 Desember 1948
• Belanda untuk tidak mendirikan negara federal lagi di wilayah Republik Indonesia Serikat di masa depan

Akibat

Pada intinya, Belanda telah mendapatkan konsesi yang mereka cari dari pihak Indonesia pada saat perundingan mengalami kebuntuan. Pembebasan para tawanan tetap dilakukan, tetapi Belanda mengklasifikasikan orang-orang yang ditahan setelah tanggal 10 Mei sebagai penjahat, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan.^[3] Pada tanggal 18 Juni, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang telah mengambil alih pemerintahan setelah serangan Belanda, memerintahkan pasukan republik untuk menghentikan aksi militer, dan pasukan Belanda terakhir meninggalkan wilayah Yogyakarta pada tanggal 30 Juni.

Pada tanggal 6 Juli, pemimpin republik Soekarno dan Hatta kembali ke ibu kota. Minggu berikutnya, mereka melanjutkan peran pemerintahan dan kabinet bersidang. Pada bulan Juli dan Agustus, para pemimpin republik mengadakan serangkaian pertemuan dengan Majelis Permusyawaratan Federal, yang mewakili negara-negara bagian yang didirikan di daerah-daerah yang dikuasai Belanda, untuk menyepakati bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka. Penyerahan kedaulatan kepada RIS disepakati pada Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949.^[5][6][7]

Referensi

1. Kahin 1952, hlm. 421.
2. Kahin 1952, hlm. 422–423.
3. Kahin 1952, hlm. 423–424.
4. Ricklefs 2008, hlm. 371.
5. Kahin 1952, hlm. 427–428.
6. Ricklefs 2008, hlm. 372.
7. Feith 2008, hlm. 13.

Pranala luar

• (Indonesia) Mengenang Persetujuan Roem-Royen Menuju KMB^{[pranala nonaktif permanen]}
• (Indonesia) PERSETUJUAN ROEM-ROYEN^{[pranala nonaktif permanen]}