Pemerintahan terpusat

Pemerintahan terpusat adalah ketika kekuasaan atau hukum diberikan atau dikoordinasikan oleh eksekutif politik sehingga negara bagian, pemerintahan daerah dan unit administrasif yang lebih kecil dianggap tunduk. Dalam konteks nasional, sentralisasi berlangsung dalam praktik transfer kekuasaan kepada negara berdaulat. Menes, firaun Mesir kuno dari periode dinasti awal yang dipuja dalam tradisi klasik karena berhasil menyatukan Mesir Hulu dan Hilir dan sebagai pendiri Dinasti pertama Mesir (Dinasti I), merupakan penguasa pertama yang melembagakan sistem pemerintahan terpusat.^[1]

Semua pemerintahan dengan sistem konstitusi sampai taraf tertentu, harus terpusat, dalam arti bahwa negara yang secara teoritis memberikan otoritas atau hak prerogatif di luar bagian konstituennya. Sejauh unit dasar masyarakat atau biasa disebut warga negara - memberikan wewenang pada unit yang lebih besar, seperti negara atau komunitas lokal, berarti kekuasaan menjadi terpusat. Perkembangan dan proses pemerintahan terpusat menjadi bagian dari teori kontrak sosial.

Referensi

1. Williams, C (1987), The Destruction of Black Civilization, Chicago: Third World Press, hlm. 80.