Pemerintahan Selatan (Jepang)

Pemerintahan Selatan (南朝, 'Nanchō') merupakan seperangkat dari empat kaisar (Kaisar Go-Daigo dan garis keturunannya) yang menyatakan kedaulatannya selama zaman Nanboku-cho mulai dari tahun 1336 hingga 1392 dirampas oleh Pemerintahan Utara. Periode ini berakhir dengan Pemerintahan Selatan secara definitif kalah dalam perang, dan mereka dipaksa untuk menyerahkan kedaulatan sepenuhnya ke Pemerintahan Utara. Ini memiliki hasil bahwa, sementara penguasa Jepang kemudian diturunkan dari Pemerintahan Utara, anak cucu memberikan legitimasi tunggal selama periode ini ke Pemerintahan Selatan.

Pemerintahan Selatan 南朝 Nanchō
1338–1392
Segel Imperial
Ibu kota	Provinsi Yoshino
Bahasa yang umum digunakan	Bahasa Jepang Akhir
Agama	Shinbutsu shūgō
Pemerintahan	Kerajaan mutlak
Kaisar
• 1336–1339	Go-Daigo
• 1339–1368	Go-Murakami
• 1368–1383	Chōkei
• 1383–1392	Go-Kameyama
Sejarah
• Runtuhnya Kyoto	23 Februari 1338
• Penyatuan kembali istana kekaisaran	11 Agustus 1392
Didahului oleh Digantikan oleh Restorasi Kenmu Wangsa Kekaisaran Jepang Pemerintahan Selatan Akhir Keshogunan Muromachi
Sunting kotak info • Lihat • Bicara Bantuan penggunaan templat ini

Keturunan Selatan juga dikenal sebagai "garis keturunan junior" dan Daikakuji line (大覚寺統, Daikakuji-to), kuil daikaku-ji menjadi wangsa tertutup Go-Uda, penguasa Selatan.^[1] Karena itu berbasis di Yoshino, Nara, tempat ini juga disebut pemerintahan Yoshino (吉野朝廷, Yoshino chōtei).^[2]

Gambaran Nanboku-cho

Kedudukan kekaisaran pada masa Nanboku-chō berada dalam jarak yang relatif dekat, tetapi secara geografis berbeda. Mereka secara konvensional diidentifikasi sebagai :

• Ibukota Utara: Kyoto
• Ibu kota Selatan: Yoshino.

Asal-usul Pemerintahan Utara kembali ke Kaisar Go-Saga, yang memerintah dari tahun 1242 hingga 1246.^[3] Go-Saga digantikan oleh dua putranya, Kaisar Go-Fukakusa^[4] dan Kaisar Kameyama, yang bergantian menduduki takhta.^[5] Ini karena di ranjang kematiannya pada tahun 1272, Go-Saga telah bersikeras bahwa anak-anaknya mengadopsi rencana di mana kaisar masa depan dari dua garis persaudaraan akan naik takhta secara bergantian.^[6] Rencana ini terbukti tidak bisa dijalankan, menghasilkan faksi yang bersaingan dan penuntut saingan takhta.

Pemerintahan Utara

Pada tahun 1333, ketika Kaisar selatan Go-Daigo menggelar Restorasi Kenmu dan memberontak melawan keshogunan Kamakura, shōgun menanggapi dengan menyatakan Kaisar Kogon, sepupu kedua Go-Daigo yang pernah dicopot dan putra dari kaisar sebelumnya, Kaisar Go-Fushimi dari Jimyōin-tō, sebagai kaisar baru. Setelah penghancuran Keshogami Kamakura pada tahun 1333, Kōgon kehilangan hak warisnya, tetapi saudara laki-lakinya, Kaisar Kōmyō, dan dua putranya didukung oleh shōgun Ashikaga yang baru sebagai penggugat yang berhak atas takhta. Wangsa Kōgon kemudian membentuk Pemerintahan Imperial alternatif di Kyoto, yang kemudian disebut Pemerintahan Utara karena kedudukannya berada di lokasi sebelah utara saingannya.

Selama periode Meiji, sebuah dekrit kekaisaran tanggal 3 Maret 1911 menetapkan bahwa penguasa kerajaan yang sah pada periode ini adalah keturunan langsung Kaisar Go-Daigo melalui Kaisar Go-Murakami, yang Pemerintahan Selatan telah didirikan di pengasingan di Yoshino, dekat Nara.^[7]

Pemerintahan Utara didirikan di Kyoto oleh Ashikaga Takauji dianggap tidak sah.

Pretender Utara

Berikut ini adalah Hokuchō atau kaisar Pemerintahan Utara:

• Kaisar Kogon 1332-1333.^[8]
• –
• Kaisar Kōmyō 1336-1348.^[9]
• Kaisar Sukō 1348-1351.^[10]
• –
• Kaisar Go-Kogon 1352-1371.^[11]
• Kaisar Go-Id'yū 1371-1382.^[12]
• Kaisar Go-Komatsu 1382-1392 (kemudian melanjutkan untuk memerintah sebagai kaisar yang sah 1392-1412)^[13]

Pemerintahan Imperial yang didukung oleh shōgun Ashikaga disaingi oleh Pemerintahan Selatan Go-Daigo dan keturunannya. Ini kemudian disebut Pemerintahan Selatan karena kedudukannya berada di lokasi selatan saingannya. Meskipun lokasi yang tepat dari kedudukan kaisar berubah, itu sering diidentifikasi hanya sebagai Yoshino.

Pada tahun 1392, Kaisar Go-Kameyama Pemerintahan Selatan dikalahkan dan turun tahta demi cicit Kōgon, Kaisar Go-Komatsu, yang mengakhiri perpecahan. Tetapi Pemerintahan Utara berada di bawah kekuasaan shōgun Ashikaga dan tidak memiliki kemandirian yang nyata. Sebagian karena ini, sejak abad ke-19, para Kaisar di Pemerintahan Kekaisaran Selatan telah dianggap sebagai Kaisar Jepang yang sah. Selain itu, Pemerintahan Selatan mengendalikan regalia kekaisaran Jepang. Anggota Pemerintahan Utara secara resmi disebut munafik.

Satu keturunan Pemerintahan Selatan, Kumazawa Hiromichi, menyatakan dirinya sebagai Kaisar Jepang yang sah pada hari-hari setelah berakhirnya Perang Pasifik. Dia menyatakan bahwa Kaisar Hirohito adalah seorang penipu, ddengan alasan bahwa seluruh garis Hirohito adalah keturunan dari Pemerintahan Utara. Meskipun demikian, dia tidak ditangkap karena lèse-majesté, bahkan ketika mengenakan jambul Imperial. Dia bisa dan memang menghasilkan koseki yang memerinci garis keturunannya kembali ke Go-Daigo di Yoshino, tetapi tuntutan dan retorikanya gagal menginspirasi apa pun selain simpati.^[14]

Kaisar Pemerintahan Selatan

Berikut ini adalah Nanchō atau kaisar Pemerintahan Selatan:

• Kaisar Go-Daigo 1336-1339.^[15]
• Kaisar Go-Murakami 1339-1368.^[16]
• Kaisar Chōkei 1368-1383.^[17]
• Kaisar Go-Kameyama 1383-1392.^[18]

Perjanjian penyatuan kembali

Go-Kameyama mencapai kesepakatan dengan Go-Komatsu untuk kembali ke pergantian lama dengan sepuluh tahun rencana. Namun, Go-Komatsu melanggar janji ini, tidak hanya memerintah selama 20 tahun, tetapi digantikan oleh putranya sendiri, bukan oleh salah satu dari mantan Pemerintahan Selatan.

Catatan

1. Kanai, Madoka; Nitta, Hideharu; Yamagiwa, Joseph Koshimi (1966). A Topical History of Japan. UM Libraries. hlm. 42. UOM:39015005373116.
2. Brownlee, John S. (2011). Japanese Historians and the National Myths. UBC Press. hlm. 122. ISBN 978-0-7748-4254-9. [A 1911 Japanese textbook reads: 'After 1336,] the Yoshino Court was called the Southern Court, and the Kyoto Court was called the Northern Court.'
3. Titsingh, Isaac. (1834). Annales des empereurs du japon, pp. 245-247.
4. Titsingh, pp. 248-255.
5. Titsingh, pp. 255-261.
6. Titsingh, p. 261.
7. Thomas, Julia Adeney. (2001). Reconfiguring modernity: concepts of nature in Japanese political ideology, p. 199 n57, citing Mehl, Margaret. (1997). History and the State in Nineteenth-Century Japan. p. 140-147.
8. Titsingh, pp. 286–289.
9. Titsingh, pp. 294–298.
10. Titsingh, pp. 298–301.
11. Titsingh, pp. 302–309.
12. Titsingh, pp. 310–316, 320.
13. Titsingh, pp. 317–327.
14. Dower, John W. (1999). Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, pp. 306–307.
15. Titsingh, pp. 281–295; Varley, H. Paul. (1980). Jinnō Shōtōki, pp. 241–269.
16. Titsingh, pp. 295–308; Varley, pp. 269–270.
17. Titsingh, p. 308; Ponsonby-Fane, Richard. (1959). The Imperial House of Japan, p. 158.
18. Titsingh, p. 320.

Referensi

• Dower, John W. (1999). Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W. W. Norton. ISBN 978-0-393-04686-1; OCLC 39143090
• Mehl, Margaret. (1997). History and the State in Nineteenth-Century Japan. New York: St Martin's Press. ISBN 978-0-312-21160-8; OCLC 419870136
• Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon. (1959). The Imperial House of Japan. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887
• Thomas, Julia Adeney. (2001). Reconfiguring Modernity: Concepts of Nature in Japanese Political Ideology. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-22854-2; OCLC 47916285
• (Prancis) Titsingh, Isaac, ed. (1834). Nipon o daï itsi ran; ou, Annales des empereurs du Japon. (written by Hayashi Gahō in 1652). Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. OCLC 251800045
• Varley, H. Paul, ed. (1980). A Chronicle of Gods and Sovereigns: Jinnō Shōtōki (translated from the 1359 Kitabatake Chikafusa work). New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-04940-5; OCLC 311157159