Komisi Reid

Komisi Reid adalah komisi independen yang bertanggung jawab untuk menyusun Konstitusi Federasi Malaya sebelum kemerdekaan Malaya dari Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara pada tanggal 31 Agustus 1957.

Konferensi konstitusi

Sebuah konferensi konstitusi diadakan di London dari 18 Januari hingga 6 Februari 1956 yang dihadiri oleh delegasi dari Federasi Malaya, yang terdiri dari empat perwakilan Penguasa Melayu, Ketua Menteri Federasi (Tunku Abdul Rahman) dan tiga menteri lainnya, dan juga oleh Komisaris Tinggi Britania di Malaya dan para penasihatnya.

Konferensi ini mengusulkan penunjukan komisi independen untuk merancang konstitusi untuk Federasi Malaya yang sepenuhnya memerintah sendiri dan independen. Usulan ini diterima oleh Yang Mulia Ratu Elizabeth II dan penguasa Melayu.

Pengangkatan anggota Komisi Reid

Pada bulan Maret 1956, komisi independen untuk menyusun konstitusi untuk Malaya yang sepenuhnya mandiri dan mandiri dibentuk. Dengan demikian, sebuah komisi yang dipimpin oleh Lord William Reid, seorang Penguasa Appeal yang terkemuka, dan terdiri dari para ahli konstitusional dari negara-negara Persemakmuran lain ditunjuk oleh Ratu Elizabeth II dan Penguasa Melayu. Komisi itu secara tepat disebut Komisi Reid. Komisi itu termasuk perwakilan Kanada, tetapi calon Kanada tidak dapat hadir karena alasan kesehatan yang buruk.^[1]

• Lord Reid - Britania Raya (Ketua)
• Sir Ivor Jennings - Britania Raya
• Sir William McKell - Australia
• Hakim B. Malik - India
• Hakim Halim bin Abdul Hamid - Pakistan

Rapat dan menerima memorandum

Komisi Reid bertemu 118 kali antara Juni dan Oktober 1956. dan menerima 131 memorandum dari berbagai individu dan organisasi, termasuk proposal dari Partai Aliansi dan Konferensi Penguasa.

Menyerahkan laporan

Komisi menyerahkan rancangan kerjanya pada 21 Februari 1957, yang diteliti oleh Komite Kerja. Komite Kerja terdiri dari empat perwakilan dari penguasa Melayu, empat lainnya dari pemerintah Aliansi, Komisaris Tinggi Inggris, Kepala Sekretaris, dan Jaksa Agung.

Daftar isi

• Bab I — Pengantar Umum
• Bab II — Pengantar Sejarah
• Bab III — Kewarganegaraan
• Bab IV — Parlemen dan Eksekutif
• Bab V — Pembagian Kekuatan Legislatif dan Eksekutif
• Bab VI — Peradilan
• Bab VII — Keuangan
• Bab VIII — Layanan Publik
• Bab IX — Hak Fundamental
• Bab X — Negara
• Bab XI — Pemukiman
• Bab XII — Ringkasan Rekomendasi

Menyusun konstitusi

Meskipun mengabadikan konsep-konsep seperti federalisme dan monarki konstitusional, konstitusi Malaysia yang diusulkan oleh Komisi Reid juga memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi posisi khusus untuk orang-orang Melayu, seperti kuota dalam penerimaan ke pendidikan tinggi dan layanan sipil, dan menjadikan Islam agama resmi federasi negara tersebut. Hal ini juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara, tetapi hak atas pendidikan bahasa sehari-hari dalam bahasa Cina dan Tamil akan dilindungi.

Meskipun Tunku Abdul Rahman dan para penguasa Melayu telah meminta Komisi Reid untuk memastikan bahwa "di Malaya yang merdeka, semua warga negara harus diberi hak, hak istimewa, dan peluang yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras dan kepercayaan", posisi khusus Melayu, yang banyak didukung oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu, dikutip seperlunya oleh Komisi Reid sebagai bentuk tindakan afirmatif. Langkah-langkah kontroversial dimasukkan sebagai Pasal 3, 152, dan 153 Konstitusi.^[2][3]

Atas dasar rekomendasi mereka, Konstitusi Federal yang baru disahkan oleh Parlemen Britania Raya pada Juni 1957. Rancangan konstitusi ditampilkan, diperdebatkan, dan disahkan Dewan Legislatif Federal pada 15 Agustus 1957, dan Konstitusi mulai berlaku pada 27 Agustus, tetapi tidak ada referendum yang melibatkan orang-orang Melayu untuk diadakan.^[4]

Namun, kemerdekaan formal dicapai hanya pada 31 Agustus, ketika Federasi Malaya menjadi negara berdaulat yang independen.

Mesin konstitusional yang dirancang untuk memberlakukan konstitusi baru terdiri dari yang berikut:

• Di Britania Raya, Undang-Undang Kemerdekaan Federasi Malaya 1957, bersama dengan Perintah dalam Dewan dibuat di bawahnya.
• Perjanjian Federasi Malaya 1957 antara pemerintah Inggris dan pemerintah Federasi Malaya.
• Di Federasi, Ordonansi Konstitusi Federal 1957 oleh Parlemen.
• Di masing-masing negara Melayu, negara menyetujui berlakunya dan memberikan kekuatan hukum kepada konstitusi federal.

Akibat

Amendemen besar-besaran terhadap Konstitusi dibuat ketika Singapura, Sabah, dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaya untuk membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963. Sekarang dikenal sebagai Konstitusi Federal.

Lihat juga

• Komisi Cobbold

Referensi

1. Stilt, Kristen (2015). "Contextualizing constitutional Islam: The Malayan experience". International Journal of Constitutional Law. 13: 414.
2. Adam, Samuri & Fadzil, p. 153–155.
3. Ooi, Jeff (2005). "Social Contract: 'Utusan got the context wrong'" Diarsipkan 2005-10-30 di Wayback Machine.. Retrieved November 11, 2005.
4. Jawan, Jayum A. (2003). Malaysian Politics & Government, p. 43. Karisma Publications. ISBN 983-195-037-2.

Sumber

• Mohamed Suffian Hashim, An Introduction to the Constitution of Malaysia, second edition, Kuala Lumpur: Government Printers, 1976.