Kebebasan emas

Kebebasan emas (bahasa Latin: Aurea Libertas; bahasa Polandia: Złota Wolność, bahasa Lituania: Auksinė laisvė), kadang-kadang disebut demokrasi bangsawan atau persemakmuran bangsawan (bahasa Polandia: Rzeczpospolita Szlachecka atau Złota wolność szlachecka, bahasa Latin: aureă lībertās) adalah sistem politik yang berlaku di Kerajaan Polandia dan juga di Persemakmuran Polandia-Lituania setelah ditetapkannya Persatuan Lublin (1569). Berdasarkan sistem ini, semua bangsawan (szlachta) dianggap setara dan memiliki status hukum yang sama. Mereka juga memperoleh hak-hak dan keistimewaan tanpa memandang peringkat atau status ekonomi mereka. Para bangsawan ini mengendalikan parlemen Polandia yang disebut "Sejm" dan memilih kepala negara Persemakmuran. Sistem ini merupakan sistem yang unik pada masanya karena sebagian besar negara-negara Eropa menganut sistem absolutisme dengan raja yang sangat berkuasa.^[1] Selain itu, Sejm biasanya memveto rencana perang raja, sehingga sistem ini dijadikan sebagai argumen pendukung teori perdamaian demokratik.^[2] Namun, sistem politik kebebasan emas menuai kritik karena dianggap bertanggung jawab atas "perang saudara dan invasi, kelemahan nasional, ketidaktegasan dan lemahnya semangat".^[3] Hak liberum veto mempersulit pengambilan keputusan pada masa yang genting karena seorang bangsawan dapat memveto undang-undang manapun.^[4] Para bangsawan bahkan disuap oleh negara-negara asing dengan tujuan untuk mematikan pengambilan keputusan di negara tersebut.^[5][6] Akibatnya, Persemakmuran tidak dapat mengejar ketertinggalannya dalam bidang militer dan birokrasi^[7] dan pada akhirnya dibagi-bagi oleh negara-negara tetangganya yang menganut sistem absolutisme, yaitu Prusia, Austria dan Rusia.^[8][9]

Republik pada puncak kejayaannya. Kebebasan emas. Pemilihan raja 1573, oleh Jan Matejko

Catatan kaki

1. Norman Davies, God's Playground: A History of Poland in Two Volumes, Oxford University Press, 2005, ISBN 0-19-925339-0, hlm. 262
2. Frost, Robert I. The Northern Wars: War, State and Society in northeastern Europe, 1558–1721. Harlow, England; New York: Longman's. 2000. Especially hlm. 9–11, 114, 181, 323.
3. Philip Pajakowski, in Michał Bobrzyński (1849-1935), Peter Brock, John D. Stanley, Piotr Wróbel (ed.), Nation And History: Polish Historians from the Enlightenment to the Second World War, University of Toronto Press, 2006, ISBN 0-8020-9036-2, Google Print, hlm. 150
4. Jerzy Lukowski, Hubert Zawadzki, A Concise History of Poland, Cambridge University Press, 2006, ISBN 0-521-85332-X, Google Print, hlm. 88
5. William Bullitt, The Great Globe Itself: A Preface to World Affairs, Transaction Publishers, 2005, ISBN 1-4128-0490-6, Google Print, hlm. 42–43
6. John Adams, The Political Writings of John Adams, Regnery Gateway, 2001, ISBN 0-89526-292-4, Google Print, hlm. 242
7. Brian M. Downing, The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe, Princeton University Press, 1992, ISBN 0-691-02475-8, Google Print, hlm. 144
8. George Sanford, Democratic Government in Poland: Constitutional Politics Since 1989, Palgrave, 2002, ISBN 0-333-77475-2, Google print p. 11 — constitutional monarchy, hlm. 3 — anarchy
9. Martin Van Gelderen, Quentin Skinner, Republicanism: A Shared European Heritage, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-80756-5 Google Print: hlm. 54