Loading AI tools
kabinet pemerintahan Indonesia di bawah Soetan Sjahrir Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Kabinet Sjahrir II adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia yang ketiga yang dipimpin oleh Soetan Sjahrir untuk kedua kalinya. Kabinet Sjahrir II bertugas pada periode 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946.
Kabinet Sjahrir II | |
---|---|
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-3 | |
Dibentuk | 12 Maret 1946 |
Diselesaikan | 2 Oktober 1946 |
Struktur pemerintahan | |
Presiden | Soekarno |
Wakil Presiden | Mohammad Hatta |
Perdana Menteri | Soetan Sjahrir |
Jumlah menteri | 16 |
Jumlah wakil menteri | 10 |
Partai anggota | PSI Parkindo Masyumi PNI PKI Independen |
Sejarah | |
Periode | Komite Nasional Indonesia Pusat |
Pendahulu | Kabinet Sjahrir I |
Pengganti | Kabinet Sjahrir III |
| ||
---|---|---|
Prakemerdekaan Kebijakan dalam negeri Kebijakan luar negeri Media dan warisan Galeri: Gambar, Suara, Video |
||
Kabinet Sjahrir I terpaksa mengundurkan diri atau dibubarkan setelah adanya oposisi dari Tan Malaka dan kelompok oposisi Persatuan Perjuangan. Presiden Soekarno kemudian menawarkan kepada kelompok tersebut untuk membentuk sebuah pemerintahan baru, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan kekhawatiran dari kelompok lain bahwa Tan Malaka mencoba menggulingkan Soekarno. Soekarno, dengan dukungan Komite Nasional Indonesia Pusat, kemudian mengajak Sjahrir untuk membentuk kembali sebuah kabinet baru. KNIP meminta Sjahrir untuk membentuk kabinet dengan lingkup atau perwakilan yang lebih luas. Sjahrir menerima permintaan tersebut dengan syarat Sjahrir menjadi suara terbesar dalam memilih anggota kabinet baru tersebut.[1]
Perdana Menteri | |
---|---|
Soetan Sjahrir |
Sepuluh anggota dari kabinet sebelumnya kembali menjabat dalam kabinet baru. Kabinet Sjahrir II berisikan anggota dari berbagai partai politik, namun jumlahnya sebagian besar tetap didominasi oleh kelompok Sjahrir.[2]
No | Jabatan | Pejabat | Periode | Partai Politik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulai Menjabat | Selesai Menjabat | ||||||
Perdana Menteri | Sutan Sjahrir | ||||||
Menteri Luar Negeri | |||||||
Menteri Muda Luar Negeri | Agus Salim | ||||||
Menteri Dalam Negeri | Sudarsono | ||||||
Menteri Pertahanan | Amir Sjarifuddin | ||||||
Menteri Muda Pertahanan | Arudji Kartawinata | ||||||
Menteri Kehakiman | Soewandi[3] | ||||||
Menteri Muda Kehakiman | Hadi | ||||||
Menteri Penerangan | Mohammad Natsir | ||||||
Menteri Keuangan | Surachman Tjokroadisurjo | ||||||
Menteri Muda Keuangan | Sjafruddin Prawiranegara | ||||||
Menteri Pertanian dan Persediaan | Zainuddin Rasad[4] | ||||||
Menteri Muda Pertanian dan Persediaan | Saksono[4] | ||||||
Menteri Perdagangan/Perindustrian | Darmawan Mangunkusumo[4] | ||||||
Menteri Kemakmuran | |||||||
Menteri Muda Kemakmuran | Saksono | ||||||
Menteri Perhubungan | Abdoelkarim | ||||||
Menteri Muda Perhubungan | Djuanda Kartawidjaja | ||||||
Menteri Pekerjaan Umum | Martinus Putuhena | ||||||
Menteri Muda Pekerjaan Umum | Herling Laoh | ||||||
Menteri Sosial | Maria Ulfah Santoso | ||||||
Menteri Muda Sosial | Abdul Madjid Djojohadiningrat | ||||||
Menteri Pengajaran | Muhammad Sjafei | ||||||
Menteri Muda Pengajaran | TSG Mulia | ||||||
Menteri Agama | Rasjidi | ||||||
Menteri Kesehatan | Darma Setiawan | ||||||
Menteri Muda Kesehatan | J. Leimena | ||||||
Menteri Negara Urusan Pemuda | Wikana |
Menteri Kehakiman Soewandi mengundurkan diri pada 22 Juni 1946. Empat hari kemudian Menteri Pertanian dan Persediaan Zainuddin Rasad kehilangan posisinya sebagai menteri ketika kementeriannya dilebur menjadi Kementerian Perdagangan dan Industri, yang kemudian menjadi Kementerian Kemakmuran. Darmawan Mangunkusumo ditunjuk sebagai Menteri Kemakmuran dengan Saksono sebagai menteri muda.[5]
Kabinet Sjahrir II dibubarkan karena penculikan Soetan Sjahrir dan Darmawan Mangunkusumo pada 27 Juni 1946 oleh prajurit yang dikomandoi oleh Mayor Jendral Sudarsono yang merupakan bagian dari Persatuan Perjuangan. Persatuan Perjuangan meyakini bahwa Kabinet Sjahrir II telah mengkhianati ide kemerdekaan penuh dengan bernegosiasi dengan Belanda dan menyerahkan wilayah de facto yang meliputi sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda. Anggota kabinet yang tersisa mengadakan rapat yang dipimpin oeh Amir Sjarifoeddin dan mengajukan untuk memindahkan seluruh kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Presiden kemudian mengambil alih pemerintahan melalui dekrit yang dikeluarkan pada 28 Juni. Dekrit tersebut mengembalikan Indonesia ke sistem presidensial dan secara otomatis membubarkan kabinet.[6][7][8]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.