Hukum agraria

Untuk hukum agraria yang berlaku di Indonesia, lihat hukum agraria Indonesia.

Hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Terminologi

Kata "agraria" berasal dari kata Latin agrarius, yaitu "yang berhubungan dengan tanah". Pada hukum Romawi, hukum agraria mengatur tentang ager publicus ("tanah publik").^[1]

ag.ra.ria:

n urusan pertanian atau tanah pertanian;

n urusan pemilikan tanah.

— Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam prakteknya, hukum agraria kerap disamakan dengan hukum pertanahan, oleh karena sama-sama mengatur tentang tanah dan distribusinya. Namun di Indonesia, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang mengambil hukum adat sebagai dasar hukumnya, hukum agraria dinyatakan meliputi tiga aspek, yaitu: "bumi", "air", dan "kekayaan alam yang meliputinya". Hubungan hukum yang berlaku adalah hak penguasaan.

Rujukan

1. Long, George (hlm. 37-44). "Agrariae Leges" pada Smith, William (1875). A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London: John Murray.

Pautan luar:

• Agrarian law pada Britannica.com
• Teks hukum agraria Romawi pada The Avalon Project, Fakultas Hukum Universitas Yale