Loading AI tools
Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Georgisme, juga disebut di zaman modern Geoisme,[3][4] dan dikenal dalam sejarah sebagai gerakan pajak tunggal, adalah sebuah ideologi ekonomi yang menyatakan bahwa orang harus memiliki nilai yang mereka hasilkan sendiri, sementara sewa ekonomi yang berasal dari lahan—termasuk dari semua sumber daya alam, sumber daya milik bersama, dan lokasi perkotaan—harus dimiliki secara merata oleh semua anggota masyarakat.[5][6][7] Dikembangkan dari tulisan-tulisan ekonom dan reformis sosial asal Amerika Henry George, Georgisme mencari solusi untuk masalah sosial dan ekologi, berdasarkan prinsip-prinsip hak atas lahan dan keuangan pemerintah yang mencoba untuk mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial.[8][9]
.svg)
Georgisme menaruh perhatian terhadap distribusi sewa ekonomi yang disebabkan oleh kepemilikan lahan, monopoli alamiah, hak polusi, dan kendali atas sumber daya milik bersama, termasuk hak milik atas sumber daya alam dan hak istimewa buatan lainnya (misalnya, kekayaan intelektual). Setiap sumber daya alam yang secara inheren terbatas pasokannya dapat menghasilkan sewa ekonomi, tetapi contoh umum dan paling signifikan dari monopoli lahan adalah pengambilan sewa lahan bersama dari lokasi perkotaan yang berharga. Georgis berpendapat bahwa mengenakan pajak atas sewa ekonomi sangat efisien, adil, dan setara. Rekomendasi kebijakan utama Georgisme adalah pajak yang dihitung berdasarkan nilai lahan, dengan alasan bahwa pendapatan dari pajak nilai lahan atau pajak bumi dan bangunan (land value tax atau LVT) dapat digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan pajak yang ada (seperti pajak atas pendapatan, perdagangan, atau pembelian) yang tidak adil dan tidak efisien. Beberapa Georgis juga menganjurkan pengembalian surplus pendapatan pemerintah kepada rakyat melalui pemasukan dasar atau dividen warga.
Henry George memopulerkan konsep perolehan pendapatan pemerintah terutama dari lahan dan hak istimewa atas sumber daya alam dengan buku pertamanya, Progress and Poverty (1879). Dasar filosofis Georgisme mengacu pada para pemikir seperti John Locke,[10] Baruch de Spinoza,[11] dan Thomas Paine.[12] Ekonom dari Adam Smith dan David Ricardo hingga Milton Friedman dan Joseph Stiglitz telah mengamati bahwa pajak atas nilai lahan tidak menyebabkan inefisiensi ekonomi atau deadweight loss, tidak seperti pajak lainnya.[13][14] Pajak nilai lahan juga memiliki efek pajak yang progresif.[15][16] Para pendukung pajak nilai lahan berpendapat bahwa pajak tersebut mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan efisiensi ekonomi, menghilangkan insentif untuk kurang memanfaatkan lahan perkotaan, dan mengurangi spekulasi properti.[17]
Gagasan Georgis populer dan berpengaruh selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.[18] Partai politik, lembaga, dan komunitas didirikan berdasarkan prinsip Georgis selama waktu itu. Penganut awal filsafat ekonomi George sering disebut sebagai Single Taxers karena tujuan politik mereka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah hanya dari pajak nilai lahan, meskipun Georgis mendukung berbagai bentuk penangkapan sewa atau rent capture lain (misalnya seigniorage) sebagai hal yang sah.[19] Istilah Georgisme diciptakan kemudian, dan beberapa orang lebih menyukai istilah geoisme karena lebih umum.[20][21]
Henry George terkenal karena memopulerkan argumen bahwa pemerintah harus didanai oleh pajak atas sewa lahan daripada pajak atas tenaga kerja. George percaya bahwa meskipun eksperimen ilmiah tidak dapat dilakukan dalam ekonomi politik, teori ini dapat diuji dengan membandingkan masyarakat yang berbeda dengan kondisi yang berbeda dan dengan eksperimen pemikiran tentang dampak dari berbagai faktor.[22] Dengan menerapkan metode ini, ia menyimpulkan bahwa banyak masalah yang menimpa masyarakat, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan naik turunnya ekonomi, dapat dikaitkan dengan kepemilikan pribadi atas sumber daya yang diperlukan: sewa lahan. Dalam bukunya yang paling terkenal, Progress and Poverty, George berpendapat bahwa pemberian sewa lahan untuk penggunaan pribadi menjadi penyebab dari kemiskinan yang terus-menerus meskipun ada kemajuan teknologi, dan menyebabkan ekonomi menunjukkan kecenderungan ke arah siklus naik-turun. Menurut George, setiap orang berhak memiliki apa yang mereka ciptakan, tetapi peluang dari alam dan lahan haruslah sama-sama menjadi milik semua orang.[6]
Oleh karena itu, pajak atas nilai lahan merupakan pajak yang paling adil dan setara dari semua pajak. Pajak hanya dibebankan kepada mereka yang menerima manfaat khusus dan berharga dari masyarakat, dan kepada mereka sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Pajak ini adalah pengambilan oleh masyarakat, untuk penggunaan masyarakat, dari nilai yang merupakan ciptaan masyarakat. Pajak ini adalah penerapan properti umum untuk penggunaan umum. Ketika semua sewa diambil melalui pajak untuk kebutuhan masyarakat, maka kesetaraan yang ditetapkan oleh Alam akan tercapai. Tidak ada warga negara yang akan memiliki keuntungan atas warga negara lain kecuali yang diberikan oleh industri, keterampilan, dan kecerdasannya; dan masing-masing akan mendapatkan apa yang diperolehnya secara wajar. Kemudian, tetapi tidak sampai saat itu, tenaga kerja akan mendapatkan imbalan penuhnya, dan pemilik modal akan mendapatkan pengembalian alaminya. — Henry George, Progress and Poverty, Buku VIII, Bab 3
George percaya ada perbedaan penting antara properti umum dan kolektif.[23] Meskipun hak yang sama atas lahan dapat dicapai dengan menasionalisasi lahan dan kemudian menyewakannya kepada pengguna swasta, George lebih suka mengenakan pajak atas nilai lahan yang belum dibangun dan membiarkan kendali lahan sebagian besar di tangan swasta. Alasan George untuk membiarkan lahan dalam kendali swasta dan perlahan-lahan beralih ke pajak nilai lahan adalah bahwa hal itu tidak akan menghukum pemilik yang ada yang telah membangun lahannya dan juga tidak mengganggu dan menjadi kontroversi di negara tempat sertifikat lahan telah diberikan.
Para Georgis telah mengamati bahwa kekayaan yang dihasilkan secara pribadi didistribusikan melalui sistem pajak (misalnya, melalui pajak pendapatan dan penjualan), sementara kekayaan yang diperoleh bersama dalam nilai lahan diprivatisasi dalam harga sertifikat lahan dan hipotek bank. Yang sebaliknya akan terjadi jika sewa lahan menggantikan pajak atas tenaga kerja sebagai sumber utama pendapatan pemerintah; kekayaan yang diperoleh bersama akan tersedia untuk digunakan oleh masyarakat, sementara hasil kerja tiap individu akan tetap menjadi milik pribadi.[24] Menurut Georgis, pajak nilai lahan dapat dianggap sebagai biaya pengguna alih-alih sebagai pajak, karena terkait dengan nilai pasar dari keuntungan lokasi lahan yang diciptakan secara sosial, hak istimewa untuk mengecualikan orang lain dari lokasi lahan tersebut. Aset yang terdiri dari hak istimewa yang dikomodifikasi dapat dianggap sebagai kekayaan karena memiliki nilai tukar, mirip dengan sistem medali taksi di New York.[25] Pajak nilai lahan, yang mengenakan biaya untuk penggunaan lahan secara eksklusif, sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah juga merupakan pajak progresif yang cenderung mengurangi kesenjangan ekonomi,[15][16] karena pajak ini berlaku sepenuhnya untuk kepemilikan lahan yang berharga, yang memiliki hubungan dengan pendapatan,[26] dan pada umumnya tidak ada cara bagi tuan tanah untuk mengalihkan beban pajak kepada penyewa atau buruh. Tuan tanah tidak dapat meneruskan pajak kepada penyewa karena penawaran dan permintaan lahan sewaan tidak berubah. Karena penawaran lahan bersifat sangat tidak elastis secara ekonomi, sewa lahan bergantung pada apa yang bersedia dibayarkan oleh penyewa, bukan pada pengeluaran tuan tanah, sehingga pajak tidak dapat diteruskan kepada penyewa.[27]
Teori ekonomi standar menyatakan bahwa pajak nilai lahan akan sangat efisien—tidak seperti pajak lainnya, pajak ini tidak mengurangi produktivitas ekonomi.[17] Milton Friedmanmenggambarkan bahwa pajak Henry George atas nilai lahan yang belum dibangun sebagai "pajak yang paling tidak buruk", karena tidak seperti pajak lainnya, pajak ini tidak akan memberikan beban berlebih pada aktivitas ekonomi (yang mengarah ke "deadweight loss" bernilai nol atau bahkan negatif); oleh karena itu, penggantian pajak lain yang lebih "merusak" dengan pajak nilai lahan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.[28] Karena pajak nilai lahan dapat meningkatkan penggunaan lahan dan mengalihkan investasi ke aktivitas produktif yang tidak mencari keuntungan, pajak ini bahkan dapat memiliki deadweight loss negatif yang meningkatkan produktivitas.[29] Karena pajak nilai lahan akan berlaku untuk spekulan lahan asing, Departemen Keuangan Australia memperkirakan bahwa pajak nilai lahan ini unik karena memiliki beban berlebih marjinal negatif, yang berarti bahwa pajak ini akan meningkatkan standar hidup jangka panjang.[30]
Adam Smith adalah orang pertama yang mencatat efisiensi dan sifat distribusional pajak nilai lahan dalam bukunya The Wealth of Nations.[13]
Sewa lahan merupakan subjek pajak yang lebih tepat daripada sewa rumah. Pajak atas sewa lahan tidak akan menaikkan sewa rumah. Pajak itu akan sepenuhnya dibebankan kepada pemilik sewa lahan, yang selalu bertindak sebagai pemonopoli, dan memungut sewa tertinggi yang dapat diperoleh untuk penggunaan lahannya. Lebih atau kurang dapat diperoleh untuk itu tergantung pada apakah pesaingnya lebih kaya atau lebih miskin, atau mampu memuaskan keinginan mereka untuk sebidang lahan tertentu dengan biaya yang lebih besar atau lebih kecil. Di setiap negara, jumlah pesaing kaya terbanyak berada di ibu kota, dan karenanya di sanalah sewa lahan tertinggi selalu dapat ditemukan. Karena kekayaan para pesaing tersebut tidak akan bertambah dengan pajak atas sewa lahan, mereka mungkin tidak akan bersedia membayar lebih untuk penggunaan lahan. Apakah pajak harus dibayarkan di muka oleh penduduk, atau oleh pemilik lahan, tidak akan menjadi masalah. Semakin banyak penduduk diwajibkan membayar pajak, semakin kecil pula keinginannya untuk membayar lahan; sehingga pembayaran pajak terakhir akan sepenuhnya dibebankan kepada pemilik sewa lahan. Baik sewa lahan maupun sewa lahan biasa merupakan jenis pendapatan yang dinikmati pemiliknya, dalam banyak kasus, tanpa perlu dikhawatirkan atau diperhatikan sendiri. Meskipun sebagian dari pendapatan ini harus diambil darinya untuk membiayai pengeluaran negara, tidak akan ada hambatan yang diberikan kepada industri apa pun. Hasil tahunan lahan dan tenaga kerja masyarakat, kekayaan dan pendapatan riil sebagian besar rakyat, mungkin sama setelah pajak seperti sebelumnya. Oleh karena itu, sewa lahan dan sewa lahan biasa mungkin merupakan jenis pendapatan yang paling dapat dikenakan pajak khusus. ... Tidak ada yang lebih masuk akal daripada dana yang keberadaannya bergantung pada pemerintahan negara yang baik harus dikenai pajak khusus, atau harus menyumbangkan sesuatu yang lebih dari sebagian besar dana lainnya, untuk mendukung pemerintahan tersebut. — Adam Smith, The Wealth of Nations, Buku V, Bab 2
Benjamin Franklin dan Winston Churchill mengajukan argumen distribusi dan efisiensi yang serupa untuk mengenakan pajak atas sewa lahan. Mereka mencatat bahwa biaya pajak dan manfaat belanja pemerintah pada akhirnya akan berlaku bagi pemilik lahan dan memperkaya mereka. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa akan lebih baik untuk menanggung biaya publik dan mendapatkan kembali nilai belanja pemerintah dengan menerapkan biaya publik secara langsung kepada pemilik hak atas lahan, daripada merugikan kesejahteraan publik dengan pajak yang dikenakan terhadap kegiatan yang bermanfaat seperti perdagangan dan tenaga kerja.[31][32]
Henry George menulis bahwa rencananya untuk mengenakan pajak atas nilai lahan yang tinggi akan menyebabkan orang "memberikan kontribusi kepada publik, tidak sebanding dengan apa yang mereka hasilkan ... tetapi sebanding dengan nilai peluang [umum] alami yang mereka miliki [monopoli]". Ia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa "dengan mengambil nilai yang melekat pada lahan untuk penggunaan publik karena pertumbuhan dan peningkatan masyarakat", hal itu akan "membuat kepemilikan lahan tidak menguntungkan bagi pemiliknya, dan hanya menguntungkan bagi pengguna".
Pajak lahan yang tinggi akan mencegah spekulan untuk tidak memanfaatkan peluang alam yang berharga (seperti real estat perkotaan) atau hanya memanfaatkannya sebagian. Henry George mengklaim bahwa hal ini akan memberikan banyak manfaat, termasuk pengurangan atau penghapusan beban pajak dari lingkungan miskin dan distrik pertanian; penghapusan berbagai macam pajak dan lembaga pemerintah yang mahal dan usang; penghapusan korupsi, penipuan, dan penghindaran pajak; pemberdayaan perdagangan bebas yang sesungguhnya; penghancuran monopoli; peningkatan upah ke nilai penuh tenaga kerja; transformasi penemuan yang menghemat tenaga kerja menjadi berkah bagi semua; dan distribusi kenyamanan, waktu luang, dan keuntungan lain yang dimungkinkan oleh peradaban yang maju secara adil.[33] Dengan cara ini, kerentanan ekonomi pasar terhadap gelembung kredit dan kegilaan properti akan berkurang.[17]
Aliran pendapatan yang dihasilkan dari pembayaran untuk akses terbatas ke peluang alam atau untuk hak istimewa buatan atas suatu wilayah geografis disebut sewa ekonomi. Georgis berpendapat bahwa sewa ekonomi sebuah lahan, hak istimewa hukum, dan monopoli alamiahah harus diberikan kepada masyarakat, bukan kepada pemilik pribadi. Dalam ekonomi, "lahan" adalah segala sesuatu yang ada di alam yang terlepas dari aktivitas manusia. George secara eksplisit memasukkan iklim, tanah, jalur air, endapan mineral, hukum/kekuatan alam, jalan umum, hutan, lautan, udara, dan energi matahari dalam kategori lahan.[34][35] Sementara filosofi Georgisme tidak mengatakan sesuatu yang definitif tentang intervensi kebijakan khusus yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh berbagai sumber sewa ekonomi, tujuan umum di antara Georgis modern adalah untuk menangkap dan berbagi (atau mengurangi) sewa dari semua sumber monopoli alamiah dan hak istimewa hukum.[36][37]
Henry George memiliki tujuan yang sama dengan para penganut Georgisme modern untuk mensosialisasikan atau menghapuskan konsep sewa dari semua bentuk monopoli tanah dan hak istimewa hukum. Namun, George lebih menekankan kebijakan pilihannya yang dikenal sebagai pajak nilai lahan, yang menargetkan bentuk tertentu pendapatan tidak diperoleh yang dikenal sebagai sewa lahan. George menekankan sewa lahan karena lokasi dasar lebih berharga daripada monopoli lain dan setiap orang membutuhkan lokasi untuk bertahan hidup, yang ia bandingkan dengan monopoli trem dan telegraf yang kurang signifikan, yang juga dikritik George. George menyamakan masalah tersebut dengan seorang buruh yang sedang dalam perjalanan pulang yang dihadang oleh serangkaian perampok jalan raya di sepanjang jalan, yang masing-masing menuntut sebagian kecil dari upah si pengelana, dan akhirnya di ujung jalan menunggu seorang perampok yang menuntut semua yang tersisa dari pengelana tersebut. George beralasan bahwa tidak ada bedanya untuk menantang serangkaian perampok kecil ketika perampok terakhir tetap menuntut semua yang tersisa dari buruh biasa.[38] George meramalkan bahwa seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi akan meningkatkan frekuensi dan pentingnya monopoli yang lebih kecil, namun ia memperkirakan bahwa monopoli atas sewa lahan akan tetap dominan.[39] George bahkan meramalkan bahwa sewa lahan akan meningkat lebih cepat dibandingkan upah dan pendapatan bagi pemilik modal, sebuah ramalan yang telah terbukti masuk akal berdasarkan analisis modern, karena pasokan tanah bersifat tetap.[40]
Sewa yang berkaitan dengan ruang atau tempat masih menjadi fokus utama para Georgis karena nilainya yang besar dan ketidakekonomisan yang diketahui dari lahan yang disalahgunakan. Namun, ada sumber sewa lain yang secara teoritis serupa dengan sewa tanah dan menjadi topik perdebatan para Georgis. Berikut ini adalah beberapa sumber sewa ekonomi.[41][42][43]
Ketika persaingan bebas tidak mungkin dilakukan, seperti pada bidang telegraf, air, gas, dan transportasi, George menulis, "Usaha semacam itu menjadi fungsi sosial yang tepat, yang harus dikontrol dan dikelola oleh dan untuk seluruh masyarakat yang bersangkutan." Para penganut Georgisme terbagi dalam masalah monopoli alamiah ini dan sering kali lebih menyukai kepemilikan publik hanya atas sewa dari hak-hak jalan umum, daripada kepemilikan publik atas perusahaan-perusahaan utilitas itu sendiri.[33]
Pendapatan pajak tersebut dapat digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan pajak, meningkatkan investasi/pengeluaran publik, atau mendistribusikan dana secara langsung kepada warga negara sebagai dana pensiun atau pemasukan dasar/dividen warga.[37][54][55]
Dalam praktiknya, penghapusan semua pajak lainnya menyiratkan pajak nilai lahan yang tinggi, lebih besar daripada pajak tanah yang ada saat ini. Memperkenalkan atau meningkatkan pajak nilai tanah akan menyebabkan harga pembelian tanah menurun. George tidak percaya pemilik tanah harus diberi kompensasi dan menggambarkan masalah tersebut sama seperti pemberian kompensasi untuk mantan pemilik budak. Geois lainnya tidak setuju pada pertanyaan tentang kompensasi; beberapa menganjurkan kompensasi lengkap, sementara yang lain mendukung hanya kompensasi yang cukup yang diperlukan untuk mencapai reformasi Georgis. Beberapa geois menganjurkan kompensasi hanya untuk kerugian bersih karena peralihan sistem perpajakan ke pajak nilai lahan; sebagian besar pembayar pajak akan mendapatkan keuntungan dari penggantian pajak lain dengan pajak atas nilai lahan. Secara historis, mereka yang menganjurkan pajak atas pajak sewa hanya cukup besar untuk menggantikan pajak lain dikenal sebagai pendukung pajak tunggal terbatas.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
