bentuk pemerintahan Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Diarki merupakan salah satu bentuk pemerintahan kerajaan dengan kondisi kepala negara terdiri dari dua orang individu. Anak raja umumnya memperoleh kekuasaan mereka untuk berkuasa dan melepaskan kekuasannya kepada beberapa keturunannya atau keluarganya. Diarki merupakan salah satu bentuk pemerintahan kerajaan yang paling tua. Negara kuno yang menggunakan sistem pemerintahan ini ialah Sparta kuno, Romawi Kuno, Kartago serta suku Jerman dan Dacian. Sebagian besar negara-negara Polinesia purbakala juga memperlihatkan keadaan politik diarki. Dalam kerajaan Inka terdapat peringkat pemerintahan yang berstruktur, yang mana tiap peringkat dikuasai oleh dua penguasa. Ini dimaksudkan untuk melihat prestasi yang berbeda dari keduanya. Dalam era modern, makna diarki diartikan sebagai pemerintahan dengan dua kepala negara. Bentuk umum pemerintahan berupa kerajaan. Diarki juga dapat diterapkan dalam suatu organisasi. Model pemerintahan ini tidak dilakukan berdasarkan keturunan turun-temurun. Model diarki modern dapat dilihat pada negara kota Andorra. Kota ini diketuai oleh Presiden Perancis dan juga Uskup Urgell. Contoh lain adalah Republik San Marino, yang dipimpin oleh dua pimpinan Wali Kapten. Terakhir adalah Kerajaan Swaziland, dengan kepala negaranya dipegang oleh raja dan ibunya.[1]
Pertentangan politik yang sangat nyata dapat diartikan sebagai diarki. Diarki juga dapat terjadi pada dua suasana yang sama sekali berlawanan satu sama lain. Namun pada hakikatnya, diarki dapat dipahami sebagai dua kekuatan dengan dua jenis negara politik dalam satu kesatuan masyarakat bernegara. Diarki adalah salah satu bentuk pemerintahan yang memiliki keabsahan sepenuhnya. Diarki memiliki kekuatan yang setara dari dua kekuatan politik yang berbeda dan bertentangan, dengan kondisi hubungan di antara keduanya tidak dikendalikan oleh hukum yang sedang berlaku di negara tersebut. Diarki merupakan sebuah sistem pemerintahan negara yang memadukan dua bentuk kekuasaan yang diakui dan saling melengkapi.[2]
Diarki merupakan salah satu bentuk kekuasaan pemerintahan yang tertua di dunia. Diarki pernah diterapkan oleh para penguasa Sparta kuno, Kartago, dan Roma.[2]
Pada masa kuno, Sparta pernah dipimpin oleh dua orang raja yang memiliki hak veto atas kebijakan yang diterapkan masing-masing.[2] Pemerintahan Sparta dijalankan oleh dua orang raja dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem pemerintahan ini dilakukan secara turun-temurun. Pemimpin yang juga merupaka panglima militer dibantu oleh 5 orang anggota dewan yang disebut Ephor. Selain itu, ada dewan khusus yang berjumlah 28 orang juga terdapat suatu dengan dengan anggota 28 orang yang berusia lanjut. Dewan ini mengumpulkan rancangan undang-undang yang diajukan kepada dewan perwakilan rakyat. Anggota dewan perwakilan rakyat ini semuanya adalah warga Kota Sparta. Mereka melakukan sidang setiap malam bulan purnama. Keputusan dewan perwakilan rakyat dapat dibatalkan oleh dewan kaum tua.[3]
Pada beberapa periode tertentu dalam catatan sejarah, Kekaisaran Romawi pernah menjadi milik dua macam penguasa yang ditetapkan setiap tahunnya yang disebut dengan Kerajaan Romawi Barat dan Kerajaan Romawi Timur. Mereka mempunyai hak untuk memveto tindakan mereka satu sama lain. Terkadang kekuatan diarki dibagi-bagi dengan baik, sehingga seorang kepala negara bertanggung jawab terhadap kebutuhan spiritual dalam kehidupan bernegara, sedangkan kepala negara yang satunya bertanggung jawab terhadap kebutuhan sekuler dalam kehidupan bernegara.[2]
SIstem diarki pernah berlaku pada Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Barat mencakup wilayah provinsi-provinsi barat Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi Timur mencakup wilayah provinsi-provinsi timur Kekaisaran Romawi. Keduanya dikelola oleh pengadilan kekaisaran independen yang terpisah namun setara dalam hal administrasi. Orang-orang Romawi sendiri menganggap itu tetap satu negara, tetapi diatur oleh dua pengadilan kekaisaran yang terpisah yang merupaka bentuk kebijaksanaan administrasi.[4]
Di Hungaria pernah diterapkan sistem pemerintahan diarki dengan Gyula dan Kende sebagai penguasa negara. Gyula merupakan seorang penguasa militer, sedangkan seorang Kende merupakan penguasa dalam hal spiritual keagamaan.[2]
Jepang pernah menerapkan sistem pemerintahan diarki dengan Kaisar sebagai kepala negara dan Shogun sebagai kepala pemerintahan.[2] Kaisar mempunyai tingkat kepemimpinan tertinggi. Kaisar dipercaya sebagai keturunan Dewa Matahari, Amaterasu. Shogun diangkat dan diberhentikan oleh Kaisar. Dari tingkat pemerintahan, kekuasaan Shogun berada di bawah Kaisar Jepang. Namun, Shogun yang menjalankan pemerintahan Jepang secara langsung.[5]
Beberapa negara di dunia saat ini diperintah atau dipimpin oleh dua orang individu yang dikenal sebagai pengurus negara secara bersamaan. Contoh modern sistem diarki dapat dilihat pada sistem pemerintahan Swaziland, Andorra, San Marino, Irlandia Utara dan Bhutan.[6]
Andorra merupakan sebuah kerajaan dari Lembah Andorra. Andorra merupakan negara kecil yang terjebak daratan di Semenanjung Iberia, di Pyrenees timur. Andorra berbatasan dengan Perancis di utara dan Spanyol di selatan. Pendiri negara ini adalah seseorang bernama Charlemagne. Hingga tahun 998 Masehi, Andorra berada dalam masa pemerintahan Keuskupan Urgell. Kerajaan yang baru dibentuk berdasarkan piagam negara tahun 1278.[7] Ini merupakan akibat dari keluarga Fore yang mengambil alih keluarga pada abad ke-13, dan membuat konflik yang berbahaya dengan tidak mempedulikan niat uskup. Pada tahun 1278, Pedro III dari Kerajaan Aragon mendamaikan keduanya dan menempatkan Andorra sebagai kedaulatan bersama. Sejak itu, hak-hak keluarga Fore dipindahkan ke Kerajaan Navarra dan Kerajaan Prancis. Hingga tahun 1993, Andorra berada di dalam kedaulatan Uskup Urgel Spanyol dan Prancis.[7]
Andorra tidak hanya mempunyai sistem banyak partai, tetapi juga merupakan sebuah negara yang memiliki kelembagaan yang rumit. Ketua negara dibagi dan dikuasai bersama antara dua ketua yang memimpin dua wilayah kekuasaan yang berbeda. Keduanya adalah Uskup Katolik Urgell di Catalonia, Spanyol, dan Presiden Republik Perancis. Paus Roman Katolik menunjuk uskup keuskupan Urgell memerintah secara keagamaan, sedangkan Presiden Perancis dipilih untuk memerintah secara politik.[6]
San Marino merupakan parlemen yang mewakili republik demokratik dan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh dua Wali Kapten. Kapten-kapten negara ditentukan oleh Majelis Besar, Parlemen Marin, dan Majelis Umum tiap enam bulan sekali. Kapten-kapten ini dipilih oleh dua pihak yang bertentangan dalam parlemen dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara.[6]
Swaziland secara resmi dikenal dengan nama Kerajaan Ewastini. Swaziland sebenarnya menerapkan monarki absolut dan juga sebuah kerajaan. Raja yang bergelar Ngwenyama memerintah kerajaan bersama dengan Ibu Ratu yang disebut dengan gelar Ndlovukati. Dalam praktiknya, Raja tetap memiliki kuasa lebih bila dibandingkan dengan Ibu Ratu. Wewenang utama dalam keputusan pemerintahan tetap harus berdasarkan keputusan raja terlebih dahulu. Bentuk pemerintahan ini merupakan wujud baru pemerintahan tradisional Swaziland.[6]
Sistem diarki Irlandia Utara merupakan diarki yang membagi kekuasaan secara bersama antara Menteri Utama dan Wakil Menteri Utama yang diposisikan sebagai kepala negara dalam sidang eksekutif. Dalam Perhimpunan Irla7ndia Utara, keduanya menjalankan wewenang yang sama. Gagasan diarki ini memiliki tujuan untuk meredakan pergolakan politik di negara Irlandia Utara. Diarki ini diterapkan sejak tahun 1998.[6]
Bhutan mengubah bentuk pemerintahnnya menjadi monarki parlemen sejak tanggal 18 Juli 2008. Pada awalnya, negara Bhutan menerapkan sistem monarki absolut. Bhutan merupakan salah satu kerajaan yang memiliki komitmen untuk menjadi kerajaan dengan dua bahasa tradisional sebagai bahasa resmi negara. Kekuasaan di negara ini dibagi antara Raja Bhutan yang disebut dengan gelar Druk Gyalpo dan pemimpin agama Buddha Bhutan yang dikepalai oleh Je Khenpo. Dalam praktiknya, Je Khenpo hanya bertindak sebagai penasihat Raja dibandingkan sebagai penguasa bersama[6]
