Loading AI tools
lembaga pemerintah nonstruktural di Indonesia Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres pertama kali dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah Perubahan Ke-4 UUD 1945.
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Wantimpres | |
---|---|
Gambaran umum | |
Singkatan | Wantimpres |
Didirikan | 10 April 2007 |
Dasar hukum pendirian | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 |
Struktur | |
Ketua | Wiranto[1] |
Anggota | |
Kantor pusat | |
Jalan Veteran III Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia | |
Situs web | |
wantimpres.go.id | |
Landasan konstitusional Wantimpres adalah Pasal 16 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.[2]
Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut Wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.
Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wantimpres, masing-masing Anggota Wantimpres, dibantu oleh satu orang Sekretaris Anggota Wantimpres. Sekretaris Anggota Wantimpres mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau telaahan berdasarkan keahliannya kepada Anggota Wantimpres yang dibantunya. Akan tetapi, Sekretaris Anggota Wantimpres tidak dapat bertindak atas nama dan/atau mewakili Wantimpres.[3]
Anggota Wantimpres berjumlah 9 orang, di mana salah satunya merangkap sebagai ketua. Jabatan ketua dapat dijabat secara bergantian oleh para anggota. Anggota Wantimpres diangkat paling lambat 3 bulan sejak pelantikan presiden, dan berakhir masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan presiden atau karena diberhentikan oleh presiden.
Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Keputusan Presiden Nomor 28/M Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 dan dilantik pada 10 April 2007 dengan Ali Alatas sebagai Ketua. Karena wafat saat menjabat, T.B. Silalahi menggantikan posisi Ali Alatas sebagai Ketua Wantimpres.[4] Berikut daftar Anggota Wantimpres terdiri dari:[5]
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2007–2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidang | Hubungan Internasional | Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan | Politik | Ekonomi | Kehidupan Beragama | Pertahanan dan Keamanan | Sosial dan Budaya | Pertanian | Hukum |
Anggota | |||||||||
Ali Alatas (Ketua 2007–2008)[A] |
Emil Salim | Rachmawati Soekarnoputri | Syahrir (2007–2008)[A] |
Ma'ruf Amin | T.B. Silalahi (Ketua 2008–2009) |
Subur Budhisantoso | Radi A. Gany | Adnan Buyung Nasution |
Pada 25 Januari 2010, Presiden SBY melantik anggota Wantimpres baru yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2010. Mereka adalah:[6]
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2010–2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidang | Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan | Hubungan Internasional | Politik | Ekonomi | Kehidupan Beragama dan Pertanian | Pertahanan dan Keamanan | Sosial dan Budaya | Kesehatan | Hukum |
Anggota | |||||||||
Emil Salim (Ketua) |
Hassan Wirajuda | Ryaas Rasyid | Ginandjar Kartasasmita | Ma'ruf Amin | Widodo Adi Sutjipto | Meutia Hatta Swasono | Siti Fadilah Supari | Jimly Asshiddiqie (2010)[B] |
Berdasarkan Keppres No. 2/M Tahun 2012, anggota wantimpres adalah:[7]
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2012–2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidang | Ekonomi dan Lingkungan Hidup | Hubungan Luar Negeri dan Hubungan Internasional | Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | Pembangunan dan Otonomi Daerah | Hubungan Antar Agama | Pertahanan dan Keamanan | Pendidikan dan Kebudayaan | Kesejahteraan Rakyat | Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Anggota | |||||||||
Emil Salim (Ketua) |
Hassan Wirajuda | Ryaas Rasyid | Ginandjar Kartasasmita | Ma'ruf Amin | Widodo Adi Sutjipto | Meutia Hatta Swasono | Siti Fadilah Supari | Albert Hasibuan |
Pada 19 Januari 2015, berdasarkan Keppres No. 6/P Tahun 2015 dan Keppres 8/P Tahun 2015, Presiden Joko Widodo melantik 9 orang anggota untuk periode 2015–2019.[8][9][10]
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015–2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anggota | |||||||||||
Sri Adiningsih (Ketua) |
Sidarto Danusubroto | Yusuf Kartanegara | Hasyim Muzadi (2015–2017)[A] |
Agum Gumelar (2018–2019) |
Suharso Monoarfa | Rusdi Kirana (2015–2017)[C] |
Jan Darmadi | Abdul Malik Fadjar | Subagyo Hadi Siswoyo | Yahya Cholil Staquf (2018–2019) |
Pada 13 Desember 2019, berdasarkan Keppres No. 137/P Tahun 2019, Presiden Joko Widodo melantik sembilan orang anggota untuk periode 2019–2024.[11] Pada 17 Juli 2023, Presiden Joko Widodo melantik dua orang anggota untuk sisa masa jabatan berdasarkan Keppres Nomor 63/P Tahun 2023.[12]
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2019–2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anggota | |||||||||||
Wiranto (Ketua) |
Sidarto Danusubroto | Agung Laksono | Tahir | Putri Kuswisnuwardhani | Muhammad Luthfi bin Yahya | Muhamad Mardiono (2019–2022)[C] |
Arifin Panigoro (2019–2022)[A] |
Soekarwo | Djan Faridz (2023–2024) |
Gandi Sulistiyanto (2023–2024) |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.