Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau biasa disingkat menjadi Badan Bahasa, adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Badan Bahasa mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.^[1]

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah[1]
Bidang tugas	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.
Susunan organisasi
Kepala	Endang Aminudin Aziz
Kantor pusat
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Situs web
badanbahasa.kemdikbud.go.id

Sejarah

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan berawal dengan terbentuknya Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia pada tahun 1947 dan dipimpin oleh Prof. Dr. Gerrit Jan Held. Kemudian, pada Maret 1948 pemerintah Republik Indonesia membentuk lembaga bernama Balai Bahasa di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Pada tahun 1952, Balai Bahasa dimasukkan ke lingkungan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan digabung dengan ITCO menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya. Selanjutnya, mulai 1 Juni 1959 lembaga ini diubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan menjadi bagian Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Pada tanggal 3 November 1966 lembaga ini berganti nama menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak 27 Mei 1969 lembaga itu kembali berubah nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Pada 1 April 1975 Lembaga Bahasa Nasional berganti nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lembaga yang kerap disingkat dengan nama Pusat Bahasa ini, secara berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. Amran Halim, Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Drs. Lukman Ali, Dr. Hasan Alwi, dan Dr. Dendy Sugono.

Kemudian, melalui Keppres tahun 2000, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berubah nama menjadi Pusat Bahasa. Lembaga ini berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Kehadiran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menjadi tonggak baru keberadaan lembaga ini. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa lembaga kebahasaan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, status lembaga ini naik dari unit kerja eselon II menjadi eselon I dengan nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.^[2]

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sempat berubah menjadi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melalui Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018. Namun, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 mengubah kembali nomenklatur menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Fungsi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
2. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
3. pelaksanaan pemantatlan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
4. pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi

Berikut ini unit utama di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa:

1. Sekretariat Badan
2. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
3. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
4. Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa

Unit pelaksana teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, badan ini memiliki 26 unit Balai Bahasa dan 4 unit Kantor Bahasa yang tersebar di seantero Indonesia, yakni:^[3]

Nama	Lokasi	Tautan
Balai Bahasa Provinsi Aceh	Banda Aceh
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Deli Serdang
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Padang
Balai Bahasa Provinsi Riau	Pekanbaru
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Palembang
Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Bandung
Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Semarang
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta
Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Sidoarjo
Balai Bahasa Provinsi Bali	Denpasar
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Manado
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Palu
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar
Balai Bahasa Provinsi Papua	Jayapura
Balai Bahasa Provinsi Jambi	Jambi
Balai Bahasa Provinsi Bengkulu	Bengkulu
Balai Bahasa Provinsi Lampung	Bandar Lampung
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda
Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram
Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari
Balai Bahasa Provinsi Maluku	Ambon
Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara	Ternate
Kantor Bahasa Provinsi Kepuluan Riau	Tanjungpinang
Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang
Kantor Bahasa Provinsi Banten	Serang
Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Gorontalo

Produk

• KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
• Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Edisi Kelima)
• Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia (SIPEBI), perangkat lunak luar jaringan (offline) yang berfungsi untuk mengedit atau memperbaiki teks Bahasa Indonesia secara otomatis.
• PASTI (Padanan Istilah), situs yang menyajikan padanan suatu istilah dari berbagai bidang ilmu yang berbahasa asing dengan bahasa Indonesia.
• Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia
• Ensiklopedia Sastra Indonesia
• Kamus istilah - kamus khusus untuk bidang ilmu dasar, antara lain (fisika, kimia, matematika, dan biologi); ilmu terapan (kedokteran, filsafat, hukum, bahasa, sastra, komunikasi massa, pendidikan, agama, dan lain-lain). Kamus istilah ini adalah kerja sama antara Pusat Bahasa, pakar bidang ilmu, dan Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM)
• Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia sebagai sumber padanan kata.
• Uji kemahiran berbahasa atau proficiency test yang disebut dengan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) dan mengembangkan bahan ajar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing).
• Rancangan Undang-Undang Bahasa yang akan mendudukkan tiga jenis bahasa di Indonesia, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan bahasa asing sebagai bahasa sumber ilmu pengetahuan. Kedudukan tiga bahasa ini akan diperjelas melalui undang-undang dan dilindungi pemakaiannya sehingga tidak saling menerjang dan mengalahkan yang lain.
• Halo Bahasa - aplikasi pelayanan Badan Bahasa berbasis Android.

Lihat pula

• Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia)
• Dewan Bahasa dan Pustaka (Brunei)
• MABBIM

Referensi

Sitasi

1. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. operator. "Sejarah Badan Bahasa | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kemendikbudristek". badanbahasa.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2024-03-13.
3. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024" (PDF). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses tanggal 8 Oktober 2024.

Bibliografi

• Wawancara Kepala Pusat Bahasa Dr. Dendy Sugono: Penggunaan Bahasa Dalam Media. Media Watch The Habibie Center. No. 49/ 15 September – 15 Oktober 2006.

Pranala luar

• Situs web resmi