Pemerintahan Pendudukan Wilayah Musuh

Pemerintahan Pendudukan Wilayah Musuh (bahasa Inggris: Occupied Enemy Territory Administration, OETA) adalah sebuah pemerintahan gabungan antara Britania Raya, Prancis dan Arab di provinsi-provinsi Levant – yang telah menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah selama empat abad – dari tahun 1917 dan 1920, didirikan pada 23 Oktober 1917 menyusul Kampanye Sinai dan Palestina dan Pemberontakan Arab pada Perang Dunia I.^[2] Meskipun pemerintahan ini dideklarasikan oleh militer Britania Raya, yang menguasai wilayah itu, ini disusul pada 30 September 1918 oleh Modus Vivendi Britania Raya-Prancis 1918 di mana disetujui bahwa Britania Raya akan memberikan Prancis kekuasaan di area tertentu, dan wangsa Hasyimiyah diberikan kekausaan gabungan di area Timur berdasarkan "rencana Syarif" November 1918 oleh T. E. Lawrence.^[3]

Pemerintahan Pendudukan Wilayah Musuh Occupied Enemy Territory Administration (bahasa Inggris) Administration du territoire ennemi occupé (bahasa Prancis) إدارة أراضي العدو المحتلة (bahasa Arab) Iidarat 'aradi al-eadui al-muhtala
1917–1920
Bendera Prancis dan Britania Raya, serta bendera pemerintahan Arab di OETA-Timir
Wilayah OETA, menurut History of the Great War Based on Official Documents oleh Pemerintah Britania Raya[1]
Status	Wilayah pendudukan
Bahasa yang umum digunakan	Arab, Ibrani, Turki Utsmaniyah, Inggris, Prancis
Administrator
Sejarah
• Didirikan	23 Oktober 1917
• konferensi San Remo	19 hingga 26 April 1920
• Dibubarkan	1920
Didahului oleh Digantikan oleh Kemutasarifan Gunung Lebanon Vilayet Damaskus Kemutasarifan Yerusalem Vilayet Beirut Vilayet Aleppo Vilayet Adana krjKerajaan Arab Suriah Mandat Palestina Lebanon Raya Negara Alawiyah Turki
Sunting kotak info • Lihat • Bicara Bantuan penggunaan templat ini

Menyusul pendudukan Vilayet Adana (daerah Kilikia) pada Desember 1918, sebuah wilayah baru, OETA Utara, didirikan.^[4] Pemerintahan berakhir di OETA Barat dan OETA Selatan pada 1920 menyusul penugasan Mandat untuk Suriah dan Lebanon dan Mandat Britania Raya untuk Palestina pada konferensi San Remo 19–26 April 1920.^[5]

Di OETA Timur, pemerintahan Britania Raya berakhir menyusul penarikan pasukan Britania Raya dari wilayah itu pada November 1919, dan berlanjut dengan deklarasi Kerajaan Arab Suriah di wilayah yang sama. Wilayah itu terpecah menjadi dua setelah Prancis mengalahkan Raja Faisal pada Juli 1920; bagian utara wilayah itu digabungkan dengan OETA Barat yang dikelola Prancis, dan bagian selatan menjadi sebuah wilayah tanpa pemilik dan kemudian menjadi Keamiran Transyordania.^[6]

Karena keberhasilan Perang Kemerdekaan Turki, sanjak Marash, Aintab dan Urfa di bekas Vilayet Aleppo masih menjadi bagian dari Turki setelah 1921. Juga, kaza Antakya dan İskenderun di Sanjak Aleppo dalam satu kesatuan dipisahkan sebagai Republik Hatay pada 1938; republik itu kemudian menjadi bagian dari Turki pada 1939.

Daftar pustaka

• Biger, Gideon (2005), The Boundaries of Modern Palestine, 1840–1947. London: Routledge. ISBN 0-7146-5654-2.
• Macmunn, G. F.; Falls, C. (1930). Military Operations: Egypt and Palestine, From June 1917 to the End of the War Part II. History of the Great War based on Official Documents by Direction of the Committee of Imperial Defence. II. accompanying Map Case (edisi ke-1st). London: HMSO. OCLC 656066774 – via Archive Foundation.
• Paris, Timothy J. (2003). Britain, the Hashemites, and Arab Rule, 1920-1925: The Sherifian Solution. Frank Cass. ISBN 978-0-7146-5451-5.

1. Macmunn & Falls 1930, hlm. 606-607.
2. Macmunn & Falls 1930, hlm. 606–607.
3. Paris 2003, hlm. 48.
4. Macmunn & Falls 1930, hlm. 623.
5. Macmunn & Falls 1930, hlm. 607–609.
6. Macmunn & Falls 1930, hlm. 609: "The Arab zone was divided into two, the southern of which became, and remains to-day, the mandated territory of Trans-Jordan, under the rule of Abdulla, Hussein's second son. At Damascus the experiment was tried of a French-protected State under Feisal, but it speedily failed. Feisal was ejected by the French in July 1920, and Zone A linked with the Blue Zone under a common administration."