Negara Mahdi

Negara Mahdi adalah sebuah negara yang tak diakui yang berusaha melepaskan diri dari Mesir. Peristiwa di Sudan pada abad ke-19 tak dapat dipahami tanpa melihat posisi Britania di Mesir. Pada tahun 1869, Terusan Suez dibuka dan segera menjadi jalur ekonomi Britania ke India dan Timur Jauh. Untuk melindungi jalur air ini, Britania mencoba memainkan lebih banyak peran dalam urusan-urusan dalam negeri Mesir. Pada tahun 1873, pemerintah Britania mendukung program di mana komisi utang Inggris-Prancis mengambil alih tanggung jawab atas urusan keuangan Mesir. Komisi ini pada akhirnya memaksa khedive Ismail mundur agar anaknya Tawfiq (1877–1892) yang lebih diterima oleh Britania dapat naik ke kekuasaan.

Negara Mahdi الدولة المهدية Al-Daulah al-Mahdiyah
1885–1899
Salah satu bendera gerakan Mahdi; yang lainnya, seperti Bendera Hitam, juga digunakan
Batas ekstrem wilayah yang dikuasai kaum Mahdi (wilayah yang dikelilingi garis putus-putus; 1891)
Status	Negara tidak diakui
Ibu kota	Omdurman
Bahasa yang umum digunakan	Arab dan Bahasa-bahasa Sudan lainnya
Agama	Islam Sunni
Pemerintahan	Negara Islam
Mahdi
• 1881–1885	Muhammad Ahmad
Khalifah
• 1885–1899	Abdullah bin Muhammad
Legislatif	Dewan syura[1]
Era Sejarah	Perebutan Afrika
• Pemberontakan Mahdi	1881–1885
• Jatuhnya Khartoum	26 Januari 1885
• Konvensi Sudan	18 Januari 1899
• Pertempuran Umm Diwaykarat	24 November 1899
Populasi
• Pra-Mahdi[2]	7.000.000
• Pasca-Mahdi[2]	2.000.000–3.000.000
Mata uang	Alat bayar sah:[3] Riyal maqbul (perak) Mata uang de facto:[3] Riyal majidi Ottoman , Dolar Spanyol, Thaler Maria Theresa
Kode ISO 3166	SD
Didahului oleh Digantikan oleh Sudan Turki Eyalet Mesir Sudan Inggris-Mesir
Sekarang bagian dari	Sudan  Sudan Selatan
Sunting kotak info • Lihat • Bicara Bantuan penggunaan templat ini

Setelah Ismail turun pada tahun 1877, Charles George Gordon mundur dari jabatannya sebagai gubernur jenderal Sudan pada tahun 1880. Penerusnya tidak mendapat arahan dari Kairo dan merasa takut akan kekacauan politik di Mesir. Akibatnya, mereka gagal melanjutkan kebijakan-kebijakan Gordon. Angkatan bersenjata Sudan tidak memiliki cukup sumber daya, dan tentara-tentara pengangguran dari satuan-satuan yang dibubarkan membuat kekacauan di kota-kota. Sementara itu, pemungut pajak menaikkan pajak secara sembarangan.

Dalam keadaan yang kacau ini, Muhammad Ahmad ibn as Sayyid Abd Allah, seorang fakir atau orang suci, memulai pergerakan yang ingin mengusir orang Turki dan memurnikan ajaran Islam. Ia melancarkan perang suci dan berhasil merebut Khartoum dari Mesir. Setelah kemenangan itu, Muhammad Ahmad menguasai banyak wilayah yang kini menjadi bagian dari Sudan, dan dari situ ia mendirikan sebuah negara Islam yang disebut Mahdiyah. Negara ini menerapkan syariat Islam secara keras, dan dikenal akan penindasannya terhadap orang-orang Kristen, termasuk Kristen Koptik.^[4]

Sejarah

Muhammad Ahmad al-Mahdi meminta orang-orang Sudan dalam apa yang dia nyatakan sebagai jihad melawan pemerintahan yang berbasis di Khartoum, yang didominasi oleh orang Mesir dan Turki. Pemerintah Khartoum awalnya membubarkan revolusi Mahdi; dia mengalahkan dua ekspedisi yang dikirim untuk menangkapnya dalam waktu satu tahun. Kekuatan Mahdi meningkat, dan seruannya menyebar ke seluruh Sudan, dengan gerakannya dikenal sebagai Anshar. Selama periode yang sama, Revolusi 'Urabi pecah di Mesir, dengan Inggris menduduki negara itu pada tahun 1882. Inggris menunjuk Charles Gordon sebagai Gubernur Jenderal Sudan. Beberapa bulan setelah kedatangannya di Khartoum dan setelah beberapa pertempuran dengan pemberontak Mahdi, pasukan Mahdi merebut Khartoum, dan Gordon terbunuh di istananya. Sang Mahdi tidak hidup lama setelah kemenangan ini, dan penggantinya Abdullah bin Muhammad mengkonsolidasikan negara baru, dengan sistem administrasi dan peradilan yang didasarkan pada hukum Islam.

Ekonomi Sudan hancur selama Perang Mahdi dan kelaparan; perang dan penyakit mengurangi populasi hingga setengahnya.^[5][6][7][8] Inggris menaklukkan kembali Sudan pada tahun 1898, memerintah setelah itu dalam teori sebagai kondominium dengan Mesir tetapi dalam prakteknya sebagai koloni.

Catatan kaki

Umum

•  Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari Library of Congress Country Studies dokumen "Sudan: The Mahdiyah, 1884–98" oleh Thomas Ofcansky (diakses 5 August 2010).

Spesifik

1. Sidahmed, Abdel Salam; Sidahmed, Alsir (2005). "Khalifa's administration". Sudan. Contemporary Middle East. Routledge. hlm. 17. ISBN 978-0-415-27417-3. The Mahdist administration centred around the person of the Khalifa Abdullah, both as the ultimate authority as well as the prime mover of the administrative system and initiator of policy. It has been noted that the Khalifa used to consult with his closest aides (such as his brother Ya'qub, and son 'Uthman Shaykh al-Din), and occasionally call for a meeting of the 'State Council'—apparently an advisory council—to which the Mahdi's surviving companions were invited.
2. Metelits, Claire (2009). Inside Insurgency: Violence, Civilians, and Revolutionary Group Behavior. New York University Press. hlm. 37. ISBN 978-0-8147-9578-1. Estimates cite that the population of Sudan fell from seven million before the Mahdist revolt to between two and three million after the end of the Mahdist era.
3. Abu Shouk, Ahmad Ibrahim; Bjørkelo, Anders, ed. (1996). "A note on currencies". The Public Treasury of the Muslims: Monthly Budgets of the Mahdist State in the Sudan, 1897. The Ottoman Empire and its heritage, v. 5. E. J. Brill. hlm. xvii–xviii. ISBN 978-90-04-10358-0.
4. Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Sudan: Copts, 2008, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749ca6c.html [accessed 21 December 2010]
5. Francis Mading Deng, War of Visions: Conflict of Identities in the Sudan p.51
6. Jok Madut Jok, War and Slavery in Sudan (2001) p.75
7. Edward Spiers, Sudan: The Reconquest Reappraised (1998) p.12
8. Henry Cecil Jackson, Osman Digna (1926) p.185

Daftar pustaka

• Dr. Mohamed H. Fadlalla, Short History of Sudan, iUniverse, 30 April 2004, ISBN 0-595-31425-2
• Dr. Mohamed Hassan Fadlalla, The Problem of Dar Fur, iUniverse, Inc. (21 July 2005), ISBN 978-0-595-36502-9
• Dr. Mohamed Hassan Fadlalla, UN Intervention in Dar Fur, iUniverse, Inc. (9 February 2007), ISBN 0-595-42979-3