Front Pembebasan Nasional Moro
grup Islamis Sunni militan jihadis Salafi / From Wikipedia, the free encyclopedia
Front Pembebasan Nasional Moro (bahasa Inggris: Moro National Liberation Front, disingkat MNLF) adalah sebuah organisasi politik sekesionis di Filipina yang didirikan pada 1972.[1][5] Kelompok tersebut mualanya adalah sebuah grup pecahan dari Gerakan Kemerdekaan Muslim.[1] MNLF merupakan salah satu organisasi utama dari golongan separatis Moro selama sekitar dua dekade dari 1970an.[1] Kelompok tersebut berjuang demi kemerdekaan Bangsamoro yang meliputi wilayah Mindanao, Palawan dan Sulu.[6]
Front Pembebasan Nasional Moro | |
---|---|
Pemimpin | dipersengketakan sejak 1996 – Nur Misuari (MNLF), Alvarez Isnaji (kelompok Isnaji), Habib Mujahab Hashim (MNLF-ICC), Hadja Bainon Karon (Komite Wanita MNLF), Dimas Pundato (MNLF-RG), Muslimin Sema (EC-15), Hatimil Hassan (EC-15) and Abul Khayr Alonto (MNLF)[1] |
Waktu operasi | 21 Oktober 1972 – 2 September 1996 (Sebagai kelompok separatis)[2] 2 September 1996 – sekarang (Sebagai organisasi politik) |
Markas | Sulu |
Ideologi | Penentuan nasib sendiri Bangsamoro Egalitarianisme |
Sekutu | Malaysia Aceh (Diduga) (- sampai 2005) |
Lawan | Republik Filipina Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro |
Pertempuran dan perang | Konflik Moro |
Situs web | mnlfnet |
Pada 1996, MNLF menandatangani sebuah perjanjian damai dengan pemerintah Filipina dengan kesepakatan untuk membuat Kawasan Otonomi Muslim Mindanao, sebuah kawasan yang terdiri dari dua provinsi daratan utama dan tiga provinsi pulau di mana penduduk yang didominasi Muslim menikmati pemerintahan sendiri.[7] Nur Misuari diangkat sebagai gubernur kawasan tersebut namun masa jabatannya berakhir dalam kekerasan ketika ia memimpin pemberontakan yang gagal melawan pemerintah Filipina pada November 2001,[7] dan melarikan diri ke Sabah sebelum dikembalikan ke Filipina oleh otoritas Malaysia.[1][8][9]
MNLF secara internasional diakui oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Uni Parlementer Negara-Negara Anggota-nya.[10] Sejak 1977, MNLF telah menjadi anggota pengamat OKI.[11] Pada 30 Januari 2012, MNLF menjadi anggota pengamat Uni Parlementer Kerja Sama Islam, pada saat sesi global UPKI ke-7 yang diadakan di Palembang, Indonesia.[12]