Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah wakil kepala pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ia bertugas membantu memegang pemerintahan bersama dengan gubernur dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Petahana Kosong sejak 16 Oktober 2022
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kediaman	Rumah Dinas Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan
Masa jabatan	5 tahun, dapat diperpanjang sekali
Pejabat perdana	Henk Ngantung
Dibentuk	29 Januari 1960; 64 tahun lalu (1960-01-29)
Situs web	jakarta.go.id

Daftar

Artikel utama: Daftar Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berikut ini daftar Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1960 – 1966

Wakil Gubernur Jakarta pertama, Henk Ngantung, dilantik pada tanggal 29 Januari 1960 bersama dengan Gubernur Soemarno Sosroatmodjo. Setelah Soemarno diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Dwikora I, Ngantung ditunjuk untuk menggantikan Soemarno. Ngantung kemudian mengangkat anggota DPRD DKI Jakarta Satoto Hoepoedio dan Kepala Jawatan Kesehatan DKI Jakarta dr. Soewondo berturut-turut sebagai wakil gubernur I dan II.

No	Foto	Wakil Gubernur	Mulai jabatan	Akhir jabatan	Gubernur
1		Henk Ngantung	29 Januari 1960	26 Agustus 1964
2		Soewondo	22 Oktober 1964[1][2]	19 Januari 1966
		Satoto Hoepoedio

1966

Soemarno yang sudah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri kemudian diperintahkan untuk merangkap jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menggantikan Henk Ngantung. Di akhir masa kepemimpinannya, ia melakukan reorganisasi terhadap pos gubernur. Jabatan wakil gubernur diubah namanya menjadi pembantu menteri. Jabatan yang sebelumnya hanya ada dua dibuat menjadi tiga dan dilakukan pembagian bidang sebagai berikut:^[3]

• pembantu menteri untuk bidang pemerintahan umum dan sosial politik (dijabat Soewondo)
• pembantu menteri untuk bidang ekonomi dan pembangunan ekonomi (dijabat Sapi'ie)
• pembantu menteri untuk bidang pembangunan dan perkembangan kota serta pekerjaan umum (dijabat Prajogo Padmowihardjo)

No	Foto	Pembantu Menteri	Mulai jabatan	Akhir jabatan	Gubernur
3		Soewondo	7 FebruarI 1966[3][4]	13 Mei 1966	Soemarno Sosroatmodjo
		Sapi'ie
		Prajogo Padmowihardjo

1966 – 2002

Soemarno kemudian diberhentikan dan digantikan oleh Ali Sadikin. Ali kembali melakukan penambahan jabatan wakil gubernur yang sebelumnya tiga menjadi empat dan menyederhanakan nomenklatur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembagian bidang pada masa Ali Sadikin adalah sebagai berikut:

• wakil gubernur bidang pemerintahan (dijabat Wiriadinata)
• wakil gubernur bidang kesejahteraan rakyat (dijabat Soewondo)
• wakil gubernur bidang ekonomi (dijabat Sapi'ie)
• wakil gubernur bidang pembangunan (dijabat Prajogo Padmowihardjo)

Nomenklatur ini tetap bertahan hingga penyusutan jabatan wakil gubernur dari empat menjadi satu pada tahun 2002. Terjadi sedikit perubahan dalam jumlah wakil gubernur, yakni penggabungan antara wakil gubernur bidang ekonomi dan wakil gubernur bidang pembangunan menjadi wakil gubernur bidang ekonomi dan pembangunan. Penggabungan ini berlangsung dari tahun 1984 hingga 1997. Perubahan lainnya adalah pada nomenklatur, yang mana nomenklatur wakil gubernur bidang pemerintahan sempat berubah menjadi wakil gubernur bidang pemerintahan dan kamtib (keamanan dan ketertiban).

Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan

No	Foto	Wakil Gubernur	Mulai jabatan	Akhir jabatan	Gubernur
4		Wiriadinata	13 Mei 1966[5][6]	26 Januari 1979
5		Abdul Chourmain	26 Januari 1979[7][8]	5 April 1984
6		Eddie Marzuki Nalapraya	5 April 1984[9]	19 Desember 1987
7		Basofi Sudirman	19 Desember 1987[10][11]	12 Mei 1993
8		Idroes	19 Juli 1993[12]	25 September 1997
9		Abdul Kahfi	25 September 1997[13]	7 Oktober 2002

Wakil Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat

No	Foto	Wakil Gubernur	Mulai jabatan	Akhir jabatan	Gubernur
4		Soewondo	13 Mei 1966[5][6]	5 Januari 1974[14]
5		Urip Widodo	5 Januari 1974[14]	26 Januari 1979
6		Sardjono Soeprapto	26 Januari 1979[7][8]	5 April 1984
7		Anwar Ilmar	5 April 1984[9]	14 Agustus 1991
8		Susilo Museno	14 Agustus 1991[15]	25 September 1997
9		Djailani	25 September 1997[13]	7 Oktober 2002

Wakil Gubernur Bidang Ekonomi dan Wakil Gubernur Bidang Pembangunan

No	Foto	Wakil Gubernur	Mulai jabatan	Akhir jabatan	Gubernur
Terpisah antara bidang ekonomi dan pembangunan
4		Sapi'ie (Ekonomi)	13 Mei 1966[5][6]	26 Januari 1979
		Prajogo Padmowihardjo (Pembangunan)
5		Asmawi Manaf (Ekonomi)	26 Januari 1979[7][8]	5 April 1984
		Piek Mulyadi (Pembangunan)
Digabungkan menjadi wakil gubernur bidang ekonomi dan pembangunan
6		Bunyamin Ramto	5 April 1984[9]	31 Maret 1988
7		Herbowo	31 Maret 1988[16]	24 Februari 1993
8		Muhammad Rais	24 Februari 1993[17]	4 November 1997
Kembali dipisah antara bidang ekonomi dan pembangunan
9		Harun Al Rasyid (Ekonomi)	4 November 1997[18]	24 Agustus 1998[19]
		Budiharjo Sukmadi (Ekonomi, sementara)	24 Agustus 1998[19]	24 Mei 1999
		Fauzi Alvie Yasin (Ekonomi)	24 Mei 1999[20][21]	7 Oktober 2002
		Muhammad Rais (Pembangunan)	4 November 1997[18][22]	12 Mei 1998
		Budiharjo Sukmadi (Pembangunan)	12 Mei 1998[22]	7 Oktober 2002

2002 – sekarang

Pada masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, pemerintah menghapuskan pembidangan jabatan wakil gubernur dan pemilihan kepala daerah yang dilakukan di DPRD dilakukan dalam paket gubernur dan wakil gubernur. Sutiyoso dan wakilnya, Fauzi Bowo, terpilih sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2002 dan keduanya dilantik secara bersamaan.

No	Foto	Wakil Gubernur	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Gubernur
10		Fauzi Bowo	7 Oktober 2002	7 Oktober 2007	Sutiyoso
11		Prijanto	7 Oktober 2007	7 Oktober 2012	Fauzi Bowo
Jabatan kosong			7 Oktober 2012	15 Oktober 2012	Fadjar Panjaitan (Pelaksana Tugas)
12		Basuki Tjahaja Purnama	15 Oktober 2012	16 Oktober 2014	Joko Widodo
Jabatan kosong			16 Oktober 2014	19 November 2014	Basuki Tjahaja Purnama (Pelaksana Tugas)
			19 November 2014	17 Desember 2014	Basuki Tjahaja Purnama
13		Djarot Saiful Hidayat	17 Desember 2014	9 Mei 2017
Jabatan kosong			9 Mei 2017	15 Juni 2017	Djarot Saiful Hidayat (Pelaksana Tugas)
			15 Juni 2017	15 Oktober 2017	Djarot Saiful Hidayat
14		Sandiaga Uno	16 Oktober 2017	18 September 2018	Anies Baswedan
Jabatan Kosong			18 September 2018	15 April 2020
15		Ahmad Riza Patria	15 April 2020	16 Oktober 2022

Lihat pula

• Daftar Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
• Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Referensi

1. Presidential Decree No. 217 of 1964
2. Wicandra, Obed Bima (2017-12-13). Henk Ngantung: Saya Bukan Gubernurnya PKI. Deepublish. hlm. 84–86. ISBN 978-602-453-652-7. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
3. Presidential Decree No. 16 of 1966
4. "Pembantu Menteri kepala DCI Djakarta dilantik". Kompas. 8 Februari 1966. hlm. 2. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
5. Presidential Decree No.54 of 1966
6. "Wk Gubernur Kepala DCI Djaya Dilantik". Kompas. 14 Mei 1966. hlm. 1. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
7. "Wagub DKI Dilantik 26 Januari". Kompas. 16 Januari 1979. hlm. 1. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
8. Administrator (1 Februari 1979). "Para Wakil Mulai Bekerja". Tempo.co.
9. "Tiga wagub DKI dilantik: Jakarta, konsentrasi manusia dengan segala jenis kegiatan". Kompas. 6 April 1984. hlm. 1. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
10. "Brigjen Basofi Soedirman Besok Dilantik Jadi Wagub". Kompas. 18 Desember 1987. hlm. 3. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
11. "Basofi Sudirman Serahkan Jabatan Wagub DKI Jakarta. Brigjen Idroes Disebut-sebut Calon Pengganti". Kompas. 13 Mei 1993. hlm. 7. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
12. "Idroes Gantikan Wagub DKI Basofi Sudirman". Kompas. 13 Juli 1993. hlm. 7. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
13. "Hasan Basri Durin Ketua F-UD MPR, Pudjono Ketua BP MPR". Kompas. 26 September 1997. hlm. 14. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
14. "Urip Widodo jadi Brigjen". Kompas. 2 Maret 1974. hlm. 2. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
15. "R.S. Museno Dilantik Menjadi Wagub Bidang Kesra". Legislatif Jaya (3). Agustus 1991. hlm. 31. Diakses tanggal 4 September 2021.
16. Administrator, ed. (9 April 1988). "Dilantik". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-28. Diakses tanggal 29 Agustus 2021.
17. "Segeralah Mawas Diri Bila Dikritik, tak Perlu Takut. Ir Tubagus Muhammad Rais Dilantik Jadi Wagub DKI". Kompas. 25 Februari 1993. hlm. 7. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
18. USH (1 November 1997). "Sari Berita Sosial-Politik: Mendagri akan Lantik Wagub". Kompas. hlm. 14. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
19. "Info: Harun Al Rasyid Didemo". Kompas. 25 Agustus 1998. hlm. 9. Diakses tanggal 29 Agustus 2021.
20. "Info Jabotabek: Fauzi Yasin, Calon Wagub DKI". Kompas. 26 Februari 1999. hlm. 16. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.
21. "Blokir Massa Parpol ke Jalan-jalan Protokol". Kompas. 25 Mei 1999. hlm. 3. Diakses tanggal 29 Agustus 2021.
22. "Ditunda, Penerapan Sistem Stiker di Jakarta". Kompas. 13 Mei 1998. hlm. 1. Diakses tanggal 5 September 2021.

Catatan