Otorita Putrajaya

Otorita Putrajaya adalah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang mengatur dan mengelola pusat pemerintahan Malaysia, Putrajaya di bawah pengawasan Kementerian Wilayah Federal Malaysia.^[1] Dibentuk pada 1995, Otorita Putrajaya bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan limbah, penanaman modal, perlindungan lingkungan, pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur perkotaan. Secara fungsinya, lembaga ini memiliki kesamaan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara di Indonesia.

Otorita Putrajaya

Melayu: Perbadanan Putrajaya Jawi: ڤربدنن ڤوتراجاي
Informasi lembaga
Dibentuk	1995
Wilayah hukum	Malaysia
Kantor pusat	Kompleks Perbadanan Putrajaya, Persiaran Perdana
Menteri	Shahidan Kassim, Menteri Wilayah Federal
Pejabat eksekutif	Muhammad Azmi Mohd Zain, Presiden Otorita
Situs web	www.ppj.gov.my

Tugas dan Fungsi

Tugas

1. Membangun, mengelola, dan mengatur kawasan Otorita Putrajaya untuk Pemerintahan Federal.

Fungsi

1. Memiliki hak dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan daerah di Kawasan Otorita Putrajaya.
2. Melaksanakan semua kegiatan, khususnya kegiatan yang bersifat komersial yang perjalanannya dianggap penting oleh Otorita, bermanfaat atau sesuai dan atau sehubungan dengan pelaksanaan fungsinya.
3. Mengatur, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, di dalam Kawasan Otorita Putrajaya.
4. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di kawasan Otorita Putrajaya.
5. Memiliki tugas khusus sebagai agensi bagi Pemerintah Federal.
6. Pengelola tanah di Kawasan Otorita Putrajaya.

Presiden

No.	Presiden	Awal menjabat	Akhir jabatan	Masa jabatan		Partai
1	Azizan Zainul Abidin	1995	14 Juli 2004[ket. 1]	8–9 tahun		Non Partisipan
2	Samsudin Osman	1 Agustus 2004	31 Juli 2012	7 tahun, 365 hari		Non Partisipan
3	Aseh Che Mat	1 Agustus 2012	31 Juli 2018	5 tahun, 364 hari		Non Partisipan
4	Aminuddin Hassim	31 Juli 2018	1 Oktober 2020	2 tahun, 62 hari		Non Partisipan
5	Muhammad Azmi Mohd Zain	1 Oktober 2020	Petahana	4 tahun, 37 hari		Non Partisipan

Catatan

1. Meninggal dunia pada saat menjabat.

Referensi

1. "Akta Perbadanan Putrajaya 1995 (Akta 536) dan peraturan-peraturan ; & Perbadanan Putrajaya Act 1995 (Act 536) and regulations : hingga 5hb April 2004". Diakses tanggal 13 Maret 2022.