Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (disingkat Kemenpar) adalah sebuah kementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Widiyanti Putri.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
Lambang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bendera Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gambaran umum
Dibentuk	10 Juli 1959; 65 tahun lalu (1959-07-10)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019
Bidang tugas	Pariwisata dan ekonomi kreatif
Susunan organisasi
Menteri Widiyanti Putri Wakil Menteri Ni Luh Puspa Sekretaris Kementerian Ni Wayan Gini Adnyani Inspektorat Bayu Aji Deputi Kebijakan Strategis Dessy Ruhati Sumber Daya dan Kelembagaan Martini Mohamad Paham Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa Pemasaran Ni Made Ayu Marthini Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Vinsensius Jemadu Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Muhammad Neil El Himam Staf Ahli Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf Raden Kurleni Ukar Pengembangan Usaha Kemenparekraf Masruroh Inovasi dan Kreativitas Kemenparekraf Restog Krisna Kusuma Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf Fransiskus Xaverius Teguh Manajemen Krisis Kemenparekraf Fadjar Hutomo
Alamat
Kantor pusat	Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Situs web	www.kemenparekraf.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′45.221″S 106°49′17.713″E Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Situs web
www.kemenparekraf.go.id

Tugas dan fungsi

Tugas dan fungsi Kementerian Parisiwata belum ditetapkan secara resmi. Nomenklatur sebelumnya, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ruang lingkup ekonomi kreatif tersebut meliputi subsektor aplikasi, pengembangan gim, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, mode, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio. Dalam melaksanakan tugasnya, Kemenparekraf menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.^[1]

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Parisiwata belum ditetapkan secara resmi. Nomenklatur sebelumnya, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
2. Deputi Bidang Kebijakan Strategis
3. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
4. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
5. Deputi Bidang Industri dan Investasi
6. Deputi Bidang Pemasaran
7. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan
8. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
9. Inspektorat Utama
10. Pusat Data dan Sistem Informasi
11. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi
13. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi
14. Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha
15. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas
16. Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis^[2]

Sejarah

Berikut ini sejarah penamaan departemen atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pariwisata:

• Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Depparpostel) (1983–1998)
• Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (Depparsenibud) (1998–1999)
• Kantor Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (Kemenegparsen) (1999–2000)
• Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenegbudpar) (2001–2004)
• Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) (2000-2001, 2004–2009)
• Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) (2009–2011)
• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (2011–2014, 2019–2024)^[3]
• Kementerian Pariwisata (2014–2019, 2024–sekarang)

Penyelenggaraan kegiatan Kemenparekraf didasarkan kepada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.^[4][5]

Lihat pula

• Pesona Indonesia, kampanye pariwisata Indonesia dari Kemenparekraf RI

Galeri

• 
  Logo Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (1983–1998)
• 
  Logo Kemenparekrar (2011–2014; 2019–2021) & Kemenpar (2014–2019)
• 
  Logo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021–2024)

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. PERMEN PAREKRAF NOMOR 1 TAHUN 2021
3. "Profil Kemenparekraf/Baparekraf". Kemenparekraf/Baparekraf RI. Diakses tanggal 31 Juli 2023.
4. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan". JDIH BPK. Diakses tanggal 31 Juli 2023.
5. "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif". JDIH BPK. Diakses tanggal 31 Juli 2023.