Keresidenan Madiun

Keresidenan Madiun (bahasa Belanda: Residentie Madioen), setelahnya juga dikenal sebagai Madiun Raya, adalah bekas keresidenan di Jawa yang berdiri pada tahun 1830 hingga 1942. Wilayah eks-Keresidenan Madiun mencakup Madiun, Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo.

Keresidenan Madiun Residentie Madioen
Bekas keresidenan Hindia Belanda
1830–1942
Peta Keresidenan Madiun pada tahun 1923
Ibu kota	Madiun
Sejarah
Pemerintahan
Residen
• 1830–1838 (pertama)	Lodewijk Launy
• 1938–1942 (terakhir)	Hendrik Jan Kuneman
Era sejarah	Hindia Belanda
• Perang Jawa	1830
• Penggabungan Pacitan	1867
• Pendudukan Jepang	1942
Didahului oleh Digantikan oleh ksnKesunanan Surakarta kslKesultanan Yogyakarta Pendudukan Jepang atas Hindia Belanda
Sekarang bagian dari	Jawa Timur, Indonesia meliputi: Madiun Kota Madiun Magetan Ngawi Ponorogo Pacitan
Pelat kendaraan	AE

Keresidenan Madiun berdiri pada tahun 1830 setelah Madiun ditaklukkan oleh Belanda pada masa Perang Diponegoro (1825–1830). Wilayah Keresidenan Madiun (1832–1867) pada awalnya hanya mencakup Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo. Wilayah Pacitan kembali digabungkan ke dalam wilayah Keresidenan Madiun pada tahun 1867.^[1] Pada tahun 1928, keresidenan ini dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Timur (bahasa Belanda: Oost Java).^[2]

Sejarah

Pemerintah Hindia Belanda mulai menguasai wilayah Madiun pada awal abad ke-19, pada saat terjadinya Perang Diponegoro.^[3] Pada saat itu, wilayah Madiun merupakan bagian dari wilayah Mancanegara Timur dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang terbagi menjadi 20 wilayah. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mendapatkan 9 wilayah dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat mendapatkan 11 wilayah berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Giyanti tahun 1755.

Pembagian wilayah mancanegara Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat di wilayah Madiun

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat	Kesunanan Surakarta Hadiningrat
Madiun	Caruban
Magetan	Ponorogo
Maospati	Pulerejo
Gorang-Gareng	Somoroto
Ngawi	Pedanten
Jogorogo	Polangan
Tanggul	Pacitan
Purwodadi	Panggul
Nguneng	Lorok
	Arjowinangun
	Tandingan

Perang Diponegoro dianggap sebagai sikap perlawanan masyarakat pribumi atas pemerintahan Hindia Belanda yang lebih maju dan terorganisasi. Jalur Madiun dan Ponorogo dianggap cukup strategis yang dilalui oleh pejuang pendukung Pangeran Diponegoro dari wilayah tersebut.^[4] Sebagai bentuk reaksi, Pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang terletak di Ngawi yang kini dikenal sebagai Benteng Van den Bosch.

Perang tersebut berakhir pada tahun 1830 setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian diasingkan ke Manado.^[5] Kekalahan Pangeran Diponegoro ini menyebabkan wilayah Mataram beserta Mancanegara jatuh ke tangan Belanda, termasuk Madiun. Penggabungan wilayah Mancanegara Timur ke wilayah Hindia Belanda ditandai dengan penggabungan beberapa wilayah melalui Resolusi Gubernur Jenderal tanggal 31 Agustus 1830.^[6]

Letak wilayah

Karesidenan Madiun pada umumnya dikelilingi oleh bentang alam. Di sebelah barat terdapat Gunung Lawu yang memanjang sampai Pegunungan Sewu dan berbatasan langsung dengan Keresidenan Surakarta, di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng yang berbatasan dengan Keresidenan Rembang dan Keresidenan Semarang, dan di sebelah timur terdapat dataran tinggi dan Pegunungan Wilis yang berbatasan dengan Keresidenan Kediri.

Luas wilayah Keresidenan Madiun mencapai 6.078,4 km² setelah dilakukan restrukturisasi pada tahun 1905 melalui Staatsblad van Nederlandsch-Indië nomor 605. Wilayah Keresidenan Madiun melingkupi Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.

Jumlah penduduk

Berikut adalah jumlah penduduk Keresidenan Madiun mulai tahun 1867 hingga 1930.^[7]

Tahun	Eropa	Tionghoa	Pribumi	Jumlah
1867	376	2.311	664.366	667.264
1877	564	3.158	970.455	974.190
1888	878	3.833	1.059.374	1.064.140
1895	1.193	4.311	1.105.909	1.111.490
1905	1.830	4.769	1.349.472	1.349.472
1930	3,3 ribu	9 ribu	?	1,9 juta

Residen

Berikut adalah daftar residen yang pernah memerintah Madiun.

Residen Madiun	Mulai	Selesai
Lodewijk Launy (Launij)	1830	1838
Emanuel Francis	1838	1843
Jacob Dirk van Herweden	1843	1847
Christiaan Lodewijk Hartmann	1848	1852
Albert Hendrik Willem, baron de Kock	1852	1854
A. Rutering	1854	1858
Charles Wiggers	1858	1861
Dirk Cornelis Noordziek	1861	14 November 1864
Franciscus Gerard van Bloemen Waanders	14 November 1864	4 April 1866
JKH. Phitzinger	4 April 1866	30 Oktober 1875
Willem Herman van der Hell	30 Oktober 1875	23 Desember 1877
Albert Gustaaf George Peltzer	23 Desember 1877	5 Desember 1880
Anne Mari Oudemans	5 Desember 1880	3 April 1886
Jan Mullemeister	3 April 1886	25 Mei 1889
Hendrik Herman Donker Curtius	25 Mei 1889	1 November 1890
Johannes Diederik Harders	1 November 1890	15 Agustus 1891
Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt, Jr.	15 Agustus 1891	5 November 1892
Bernard Hendrik Huibert Ravenswaay	5 November 1892	10 Desember 1895
Hendrik Willem van Ravenswaay	10 Desember 1895	20 Juli 1896
Johan Jacob Donner	20 Juli 1896	4 April 1903
Willem Frederik Lamoraal Boissevain	4 April 1903	28 November 1907
Johan Hofland	28 November 1907	2 Januari 1914
JAE. van Deventer	2 Januari 1914	14 Desember 1917
Herman Nicolaas Bennebroek Evertsz	14 Desember 1917	10 April 1920
August Johan Herman Eijken	10 April 1920	29 Januari 1921
Johannes Hendrikus Rering	29 Januari 1921	9 Mei 1924
Henri George Charles Louis de la Parra	9 Mei 1924	14 Januari 1926
Hendrik Cornelis van den Bos	9 Februari 1926	1 November 1931
Victor de Leeuw	1 November 1931	31 Desember 1932
Josef Ferdinand Verhoog	31 Desember 1932	27 Agustus 1934
Lucien Adam	27 Agustus 1934	28 Desember 1938
Hendrik Jan Kuneman	28 Desember 1938	sebelum pendudukan Jepang
Ryuiti Takemasa	25 Agustus 1942

Galeri

• 
  Peta Keresidenan Madiun pada 1859. Dalam peta ini, wilayah Pacitan belum dimasukkan ke dalam wilayah Keresidenan Madiun
• 
  Peta Keresidenan Madiun, 1928

Referensi

1. Mahamid, Muhammad Nginwanun Likulil,. 2022. Karesidenan Madiun 1896-1942 : Kiprah Penguasa Belanda dalam Modernisasi Administrasi hingga Perubahan Sosial-Politik. KBM Indonesia
2. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1928 No. 236 Bestuurshervorming. Rechtswezen. Landgerechten. Midden Java, Oost Java, Soerakarta, Jogjakarta. (dalam bahasa Belanda)
3. Sejarah Kabupaten Madiun. Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun. 1980. hlm. 180–182. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan); Parameter |first1= tanpa |last1= di Authors list (bantuan)
4. Kurnianto, Rido. Perang Jawa dalam Perspektif Ponorogo. hlm. 2. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
5. Adi, A. Kresna (2015). Diponegoro: Ksatria Perang Jawa. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo. hlm. 123 & 126. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
6. Suwignyo, Agus; Baha'uddin. Politik Pemerintahan dan Kebijakan atas Ruang dalam Penetapan Ibu Kota Baru Kabupaten Madiun: Menemukan Posisi Caruban 1830-2017. hlm. 85–86. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
7. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1870-1930 (dalam bahasa Belanda). Landsdrukkerij-Batavia. 1870–1930. Parameter |auteur= yang tidak diketahui mengabaikan (|author= yang disarankan) (bantuan)Pemeliharaan CS1: Format tanggal (link)