Golongan putih

Golongan putih (disingkat golput) adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin, atau bisa juga peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak ikut memberikan suara hingga prosesi pemungutan suara berakhir.^[1] Kemunculannya berawal dari gerakan protes para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama pada era Orde Baru. Pesertanya adalah 10 partai politik, jauh lebih sedikit daripada Pemilu 1955 yang diikuti 172 partai politik. Tokoh yang terkenal dalam memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih pada kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun, kala itu, jarang ada yang berani untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi Golongan Karya, partai politik dominan pada masa Orde Baru.^[2] Istilah lain dari golongan putih adalah "suara putih", "suara rusak", "suara protes", dan "suara kosong".

Bagian dari seri Politik
Pemungutan suara
Proses Surat suara Surat suara jarak jauh Surat suara tambahan Surat suara contoh Calon dan pemilih Calon Daftar calon Daerah pemilihan Hak suara Hak suara universal Istilah Kotak suara Pemungutan suara wajib Pemungutan suara awal Pemungutan suara elektronik Pemungutan terbuka Tempat pemungutan suara Pemungutan suara melalui pos Daerah pemungutan suara Bilik suara Penghitungan suara Suara rakyat Pemungutan suara manual Mesin pemungutan suara
Sistem pemilihan Sistem distrik Pemenang undi terbanyak Sistem dua putaran Putaran kedua instan Kemenangan mutlak Kemenangan mutlak partai Usual judgment Sistem proporsional dan semiproporsional Tunggal tak teralihkan Kumulatif Sistem binomial Daftar partai Tunggal teralihkan Spare vote Sistem campuran Proporsional anggota campuran Sistem anggota tambahan Tunggal campuran (peralihan suara positif) Skorporo (peralihan suara negatif) Teralihkan bersurat suara campuran Alternatif plus Proporsional anggota ganda Proporsional perdesaan–perkotaan Bonus mayoritas Paralel (mayoritas anggota campuran)
Strategi Berdasarkan isu Calon berpartai majemuk Partai majemuk Partai tunggal Bersiasat Vote pairing Menentang pemilihan Golongan putih Suara sembarang Boikot pemilihan Suara menolak Suara menolak seluruhnya Suara tidak sah
Pola dan akibat Efek ekor jas Segmen pemilih Paradoks pemungutan suara Kampanye pasif Pemisahan suara Apati politik Kelelahan pemilih Tingkat partisipasi pemilih Suara protes
Kecurangan Penyalahgunaan surat suara kosong Pemberian suara lebih dari sekali Pencabutan hak suara terpidana Serangan fajar (jual beli suara) Intimidasi terhadap pemilih Perdebatan keabsahan hak pilih Pencegahan Tinta pemilihan umum Pemungutan suara rahasia Pendaftaran pemilih
Portal Politik
l b s

Sejarah

Golongan putih (golput) pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum hari pemungutan suara pada pemilu pertama pada era Orde Baru dilaksanakan. Arief Budiman sebagai salah seorang eksponen golput berpendapat bahwa gerakan tersebut bukan untuk mencapai kemenangan politik, tetapi lebih untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun. Menurut kelompok ini, dengan atau tanpa pemilu, kekuatan efektif yang banyak menentukan nasib negara ke depan adalah ABRI. Kebanyakan tokoh pencetus Golput adalah “Angkatan ‘66”, walaupun sebagian tokoh “Angkatan ‘66” diakomodasi Orba dalam sistem. Mereka ada yang menjadi anggota DPR-GR bahkan menteri. Namun, ada pula yang tetap kritis melawan rezim baru yang dianggap mengingkari janji itu. Pencetusan gerakan itu disambung dengan penempelan pamflet kampanye yang menyatakan tidak akan ikut serta dalam pemilu. Tanda gambarnya segi lima dengan dasar warna putih, kampanye tersebut langsung mendapat respon dari aparat penguasa.^[2]

Konteks

Pangkopkamtibda Djakarta menyatakan Golput sebagai organisasi terlarang dan pamflet tanda gambar golput mesti dibersihkan. Sejumlah diskusi yang digelar anasir golput juga dilarang oleh Komando Keamanan Langsung (Kokamsung) Komda Metro Jaya. Kokamsung sempat pula memanggil para eksponen Golput, yaitu Arief Budiman, Julius Usman, Imam Walujo, Husin Umar, dan Asmara Nababan. Larangan serupa juga dilakukan di Jawa Tengah. Bahkan Menteri Luar Negeri Adam Malik menyebut golput sebagai golongan setan. Menyambut minggu tenang, Golput sebagai gerakan moral membuat memorandum berisi seruan agar masyarakat menggunakan haknya dengan keyakinan. Siapa pun dipersilakan memilih atau tidak memilih. Memorandum berbunyi, "kalau ada jang merasa lebih baik tidak memilih daripada memilih, bertindaklah atas dasar kejakinan itu pula".^[2]

Jenis

Adapun jenis-jenis Golput yang ada di Indonesia menurut Nyarwi Ahmad sebagai berikut: ^[2][3]

Golput Teknis

Golput Teknis adalah mereka yang gagal menyalurkan hak pilihnya, contohnya tidak bisa datang ke tempat pencoblosan (TPS) karena suatu alasan, seperti di luar domisili,^[4] keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) akibat kesalahan penyelenggara Pemilu.

Golput Pemilih Hantu

Pemilih hantu atau ghost voter mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. Misalkan saja, nama yang terdaftar di DPT ternyata sudah meninggal, atau nama pemilih ternyata terdaftar ganda dan sudah mencoblos di tempat lain.

Golput Ideologis

Golput Ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku. Kelompok Golput Ideologis ini menganggap negara sebagai korporat yang dikuasai sejumlah elit dan tidak memegang kedaulatan rakyat secara mutlak. Golput Ideologis juga digambarkan sebagai bagian dari gerakan anti-state yang menolak kekuasaan negara.

Golput Pragmatis

Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Golput jenis ini menilai bahwa mencoblos ataupun tidak mencoblos, diri mereka tidak akan merasakan pengaruh ataupun perubahan apa-apa. Golput jenis ini memandang proses politik seperti Pemilu secara setengah-setengah, percaya sekaligus tidak percaya, tren golput ini meningkat salah satu faktornya karena pemilu berdekatan dengan libur panjang.^[5]

Golput Politis

Golput Politis adalah orang-orang yang percaya pada negara dan Pemilu. Hanya saja, kelompok ini tidak mau mencoblos karena merasa kandidat-kandidat dalam Pemilu tidak mampu mewadahi kepentingan serta preferensi politik mereka.

Statistik

Sejak Pemilu 1955 angka Golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah,golput pada pemilu 1955 sebesar. Golput pada Pilpres 2004 putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Pemilu legislatif 2009 partisipasi pemilih sebesar 71%. Artinya jumlah golput (dalam arti longgar) terdapat . Sedangkan menurut perkiraan berbagai sumber jumlah golput pada pemilu Presiden 2009 sebesar . Angka-angka golput ini cukup tinggi.^[2]

Pemilu Legislatif	Persentase golput (sumber: Tirto)[6]	Persentase golput (sumber: Data Jurnal[2])
1955	8.60%	12,34%
1971	3.40%	6,67%
1977	3.50%	8,40%
1982	3.50%	9,61%
1987	3.60%	8,39%
1992	4.90%	9,05%
1997	6.40%	10,07%
1999	7.30%	10.40%
2004	15.90%	23,34%
2009	29.10%	29%
2014	24.89%	data tidak tersedia

Pemilu presiden dan wakil presiden		Persentase golput [6][2]
2004	Putaran I	21.80%
	Putaran II	23.40%
2009		28.30%
2014		29.01%
2019		18,03%[catatan 1]

Dasar hukum

Klausul yang dijadikan dalil pembenaran logika golput dalam Pemilu di Indonesia yaitu UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43. Selanjutnya, UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: "WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dalam klausul tersebut kata yang tercantum adalah "hak" bukan "kewajiban". Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamendemen pada 1999-2002, tercantum dalam Pasal 28 E: "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Hak memilih di sini termaktub dalam kata "bebas". Artinya bebas digunakan atau tidak.^{[butuh rujukan]}

Catatan

1. Pada Pemilu 2019, pemilihan legislatif dan eksekutif dilaksanakan serentak.

Referensi

1. "Frequently Asked Questions about RONR (Pertanyaan ke-6)". Official Robert's Rules of Order Website (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-01-24.
2. Ahmad, Nyarwi (Maret 2009), Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif, hlm. 281–305, diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-19, diakses tanggal 2019-04-11 Parameter |jurnal= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan); Parameter |no= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan); Parameter |vol= yang tidak diketahui mengabaikan (|volume= yang disarankan) (bantuan)
3. Adi Ahdiat (06 Feb 2019), Ketahui 5 Jenis Golput dalam Pemilu, diakses tanggal 11 April 2019 Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
4. "Warga Palembang Gagal Memilih: Mulai TPS Cepat Tutup, hingga Masalah Domisili". gatra.com. Diakses tanggal 2024-02-14.
5. CNN Indonesia (4 Februari 2019), Waspada Libur Panjang Buat Angka Golput Pemilu 2019 Meningkat, diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-07, diakses tanggal 11 April 2019
6. Desi Purnamasari (28 Agustus 2018). "Gelombang Golput yang Tak Pernah Surut". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-12. Diakses tanggal 11 April 2019.